Dampak Pengeluaran Pemerintah Daerah untuk Sektor Pertanian dan Industri terhadap Kinerja Perekonomian Provinsi di Indonesia

Abstract

Belanja pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu negara (Jhingan, 2008). Oleh karena itu, penetapan besaran dan komposisi belanja pemerintah harus dilakukan sebaik-sebaiknya. Di lain pihak, pembangunan memang harus dilakukan pada seluruh sektor perekonomian, tetapi mengingat keterbatasan sumberdaya dan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi maka perlu ditetapkan skala prioritas pada suatu sektor tertentu. Hipotesis Kaldor (1966) menyatakan bahwa manufaktur merupakan mesin pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah, sementara itu Mellor (1995) mengemukakan bahwa secara empirik negara yang mengadopsi kebijakan pembangunan yang berfokus pada sektor pertanian justru cenderung lebih berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi dibanding strategi pembangunan yang menekankan sektor non-pertanian. Rostow (1960) menyatakan bahwa sektor pertanian yang handal merupakan prasyarat bagi pembangunan sektor industri dan jasa. Dengan demikian timbul pertanyaan, kebijakan pembangunan di Indonesia saat ini harus menitikberatkan sektor pertanian atau non-pertanian?. Indonesia, pada tahun 2012 secara administrasi pemerintahan terdiri dari 33 provinsi dengan 497 kabupaten/kota, yang mana memiliki potensi sumberdaya alam dan manusia yang beragam. Sektor pertanian di sebagian besar daerah masih mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian, tetapi sebagian daerah lainnya, sektor pertanian kurang dominan dalam perekonomian. Berdasarkan uraian tersebut, pertanyaan yang muncul adalah: apakah daerah atau provinsi-provinsi yang proporsi PDRB sektor pertanian terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) relatif tinggi perlu menambah atau mengurangi proporsi pengeluaran publik (belanja pemerintah) untuk sektor pertanian agar lebih efektif dalam rangka mencapai tujuan pembangunan ekonomi, begitu juga daerah yang proporsi PDRB sektor pertanian terhadap total PDRB relatif rendah. Tujuan penelitian untuk: (1) mengetahui dampak pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian terhadap kinerja perekonomian provinsi, meliputi : investasi, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan di daerah yang PDRB sektor pertanian tinggi dan rendah, dan (2) mengetahui dampak pengeluaran pemerintah untuk sektor industri terhadap indikator-indikator keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah yang PDRB sektor pertanian tinggi dan rendah, Penelitian dilakukan dengan membangun model ekonometrika sebagai system persamaan simultan menggunakan data panel 20 propinsi di Indonesia pada tahun 2003 -2011. Data yang terkumpul dikelompokkan menjadi dua, yaitu data provinsi yang memiliki proporsi PDRB sektor pertanian tinggi dan rendah. Model Kinerja Perekonomian Provinsi di Indonesia diestimasi dengan metode Two Stage Least Squares (2SLS). Simulasi historis dilakukan pada periode 2003-2011, dan simulasi peramalan dilakukan pada periode 2015-2018. iv Hasil penelitian menunjukkan bahwa, baik di daerah PDRB sektor pertanian tinggi maupun rendah, (1) realokasi belanja pemerintah daerah dari sektor lain untuk sektor pertanian, meningkatkan total investasi privat, kesempatan kerja dan total PDRB serta menurunkan total penduduk miskin dan kesenjangan fiskal daerah, (2) realokasi peningkatan belanja pemerintah daerah untuk sektor industri dengan pengurangan belanja untuk sektor lain, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan menurunkan jumlah penduduk miskin tetapi menurunkan investasi privat dan total PDRB serta meningkatkan kesenjangan fiskal daerah, (3) peningkatan belanja pemerintah daerah untuk sektor pertanian dengan dana pinjaman atau hibah, meningkatkan investasi privat, kesempatan kerja dan total PDRB serta menurunkan total penduduk miskin yang lebih besar tetapi meningkatkan kesenjangan fiskal daerah, dan (4) peningkatan belanja pemerintah daerah untuk sektor industri dengan dana pinjaman atau hibah, meningkatkan total investasi privat, meningkatkan total kesempatan kerja dan total PDRB serta menurunkan total penduduk miskin tetapi meningkatkan kesenjangan fiskal daerah