| dc.description.abstract | Tujuan pokok dari diberlakukannya kebijakan pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan daerah. Pemekaran daerah juga diharapkan akan mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Namun dari berbagai studi evaluasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kinerja sebagian besar daerah baru hasil pemekaran tidak memuaskan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel belanja pemerintah, infrastruktur, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota hasil pemekaran daerah selama periode 2008-2010. Variabel belanja pemerintah menggunakan angka realisasi total belanja pemerintah. Variabel infrastruktur menggunakan rasio panjang jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota hasil pemekaran terhadap luas wilayah darat mereka. Variabel tenaga kerja menggunakan angka kesempatan kerja. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi menggunakan angka PDRB Non minyak dan gas atas dasar harga konstan tahun 2000. Sampel yang dilibatkan adalah 45 kabupaten/kota hasil pemekaran daerah yang dipilih secara acak dari 26 provinsi. Data yang dipakai adalah data sekunder, sedangkan analisis data yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel belanja pemerintah, infrastruktur, dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota hasil pemekaran. Setiap kenaikan total belanja pemerintah kabupaten/kota hasil pemekaran sebesar 1% akan meningkatkan PDRB sebesar 0,110092%. Setiap kenaikan rasio panjang jalan yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota hasil pemekaran terhadap luas wilayahnya sebanyak 1% akan meningkatkan PDRB sebesar 0,256128%. Setiap kenaikan 1% angka kesempatan kerja di kabupaten/kota hasil pemekaran akan meningkatkan PDRB sebesar 0,295785%. | en |
