| dc.description.abstract | Daging sapi merupakan salah satu pangan utama masyarakat Indonesia. Kebutuhan daging sapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dipenuhi dari produksi domestik dan impor, diantaranya dari Australia dan Selandia Baru. Sementara itu, Indonesia telah menyepakati perjanjian kawasan perdagangan bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru. Kesepakatan tersebut diantaranya adalah dihapuskannya tarif impor daging sapi di tahun 2020. Selain itu, beberapa kebijakan komoditas sapi potong lain yang berlaku diantaranya tarif impor sapi bakalan, dedak padi, tepung jagung, bahan tepung tulang dan vitamin B6 sebesar 5% dan penerapan subsidi bensin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daya saing komoditas sapi potong di Kabupaten Gorontalo, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing sapi potong di Kabupaten Gorontalo dan menganalisis dampak kebijakan pemerintah terhadap daya saing sapi potong di Kabupaten Gorontalo. Data primer diperoleh dari 60 responden yang dipilih menggunakan metode non-probability sampling. Metode analisis yang digunakan adalah Policy Analysis Matrix (PAM), analisis regresi berganda dan analisis sensitivitas. Berdasarkan analisis keuntungan diketahui bahwa keuntungan usaha sapi potong di Kabupaten Gorontalo pada harga privat dan harga sosial bernilai positif yaitu masing-masing sebesar Rp83 022/ekor dan Rp267 809/ekor. Oleh karena itu, usaha sapi potong di Kabupaten Gorontalo memberikan keuntungan atau layak secara finansial maupun ekonomi. Analisis keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif berdasarkan nilai Private Cost Ratio (PCR) serta Domestic Resources Cost Ratio (DRC) menunjukan bahwa usaha sapi potong di Kabupaten Gorontalo memiliki keunggulan kompetitif (PCR = 0.945) dan komparatif (DRC = 0.857). Namun demikian, daya saing yang dimiliki dapat dikategorikan lemah. Perbandingan antara keunggulan kompetitif dan komparatif menunjukan bahwa keunggulan kompetitif sapi potong di Kabupaten Gorontalo lebih rendah dibandingkan keunggulan komparatifnya (PCR > DRC). Hal ini bermakna, adanya kebijakan pemerintah seperti tarif impor daging dan sapi bakalan sebesar 5%, tarif input produksi usaha sapi potong sebesar 5% dan kuota daging dan sapi bakalan belum mampu meningkatkan daya saing usaha sapi potong. Dampak kebijakan pemerintah terhadap output sapi potong di Kabupaten Gorontalo menunjukan transfer output bernilai positif, hal ini berarti pemerintah telah memberikan proteksi karena peternak memperoleh penerimaan diatas harga sosialnya sebesar Rp1 107 948/ekor. Sebaliknya, kebijakan input usaha sapi potong di Kabupaten Gorontalo telah menyebabkan peternak membeli input tradable lebih mahal dibandingkan harga bayangannnya sebesar Rp1 462 396/ekor. Secara keseluruhan, dampak kebijakan input-output usaha sapi potong di Kabupaten Gorontalo bernilai negatif, hal ini berarti penerapan kebijakan belum melindungi usaha sapi potong. Belum adanya proteksi pemerintah terhadap usaha sapi potong menyebabkan peternak telah kehilangan potensi keuntungan sebesar Rp184 717/ekor. Kebijakan input-output sapi potong yang belum melindungi peternak dapat pula ditunjukan oleh nilai koefisien proteksi efektif (EPC) sebesar 0.811, koefisien profitabilitas (PC) bernilai 0.310 dan nilai rasio subsidi produsen (SRP) sekitar 0.023. Analisis sensitivitas digunakan untuk mengetahui perubahan faktor input-output terhadap daya saing sapi potong. Pengaruh perubahan input dan ouput produksi menunjukan bahwa: (1) kenaikan harga daging domestik dan dunia masing-masing sebesar 8.4% dan 10% akan meningkatkan daya saing; (2) peningkatan harga sapi bakalan sebesar 3.3%, biaya pakan hijauan sebesar 10% dan upah tenaga kerja sebesar 10% akan membuat usaha sapi potong tidak memiliki keunggulan kompetitif namun tetap memiliki keunggulan komparatif serta (3) Kenaikan produksi daging sebesar 12.7% akan meningkatkan daya saing sapi potong. Faktor yang mempengaruhi daya saing usaha sapi potong berdasarkan fungsi dugaan model daya saing tersebut adalah tenaga kerja, hijauan, pertambahan bobot badan harian (PBBH) dan harga jual sapi, sedangkan jumlah sapi dan lama penggemukan tidak berpengaruh nyata. Variabel tenaga kerja, hijauan dan lama penggemukan memiliki hubungan nyata positif terhadap indikator SCB atau berhubungan nyata negatif terhadap daya saing sedangkan PBBH dan harga jual berpengaruh sebaliknya. | en |
