| dc.description.abstract | Ketimpangan pendapatan di Indonesia merupakan masalah serius dan perlu diatasi. Angka gini ratio Indonesia cenderung mengalami kenaikan, gini ratio pada tahun 2008 sebesar 0.35 meningkat menjadi 0.41 pada tahun 2012. Kenaikan gini ratio tertinggi dari tahun 2008-2012 selalu dialami oleh delapan provinsi di Indonesia, salah satunya adalah Provinsi Jawa Barat. Ketimpangan pendapatan yang terjadi dapat diakibatkan oleh tingginya angka pengangguran, korupsi, inflasi, bencana alam, perkembangan teknologi, dan ketimpangan pendidikan. Kenaikan ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat yang cukup bagus dengan PDRB tertinggi ke tiga setelah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Timur. Studi ini bertujuan untuk mengetahui ketimpangan pendidikan dan ketimpangan pendapatan yang terjadi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat serta mengkaji pengaruh ketimpangan pendidikan, anggaran pendidikan, pertumbuhan ekonomi, PDRB sektor industri pengolahan dan sektor pertanian terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dari tahun 2006-2012 dan wilayah yang diteliti adalah 26 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat. Indeks gini pendidikan yang digunakan menggunakan rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga yang ditamatkan. Analisis indeks gini pendapatan berdasarkan total pengeluaran rumah tangga. Model ketimpangan pendapatan digunakan untuk mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendidikan di Provinsi Jawa Barat tergolong ketimpangan rendah yang ditunjukkan dari nilai indeks gini pendidikan di semua kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat memiliki besaran yang kurang dari 0.3 Ketimpangan pendidikan yang rendah ditunjukkan dengan tingkat pendidikan kepala rumah tangga 6.7 tahun. Ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat cenderung meningkat secara umum di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dan pada Tahun 2012, mayoritas kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat termasuk kategori ketimpangan pendapatan sedang sedangkan ketimpangan pendapatan tinggi terjadi di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Sumedang. Ketimpangan pendapatan terjadi di Kabupaten/Kota yang memiliki sektor industri pengolahan, hal ini disebabkan oleh meningkatnya serapan tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan tidak terampil sehingga mengakibatkan terjadinya ketimpangan pendapatan. Hasil estimasi model menggunakan analisis regresi data panel dengan menggunakan pendekatan Panel EGLS. Variabel gini pendidikan secara signifikan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan dengan koefisien 0.46. Anggaran pendidikan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan yang menunjukkan bahwa peningkatan anggaran pendidikan akan menurunkan terjadinya ketimpangan pendapatan. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan dengan koefisien 0.36. Output industri pengolahan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan dan output sektor pertanian berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan yang menunjukkan bahwa peningkatan output sektor pertanian akan menurunkan terjadinya ketimpangan pendapatan. Anggaran pendidikan merupakan suatu faktor yang penting dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu anggaran pendidikan yang cukup tinggi diharapkan lebih difokuskan pada penyediaan infrastruktur sekolah di desa-desa dan subsidi biaya pendidikan bagi keluarga miskin. Sektor pertanian terbukti mampu menurunkan ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat oleh karena itu dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian sebaiknya lebih ditingkatkan karena sektor pertanian dapat menyerap tenaga kerja yang besar dengan peningkatan produktifitas pertanian diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian. | en |
