| dc.description.abstract | Potensi defisit air di beberapa wilayah memerlukan pengelolaan sumberdaya air dengan mempertimbangkan satu kesatuan hidrologi melalui kerjasama antar wilayah dan antar pengguna (pertanian, domestik dan industri). Tata kelola sumberdaya air yang kurang tepat akan berakibat krisis sumberdaya air dan berdampak terhadap ketahanan pangan. Sekitar 80% produksi padi dihasilkan sawah beririgasi sehingga pemenuhan ketersediaan air menjadi aspek penting. Oleh karena itu dibutuhkan tata kelola sumberdaya air yang mampu merancang kebijakan publik yang dapat diterima dan pelaksanaannya efektif oleh aktor/stakeholder. Lokasi penelitian di Daerah Irigasi (DI) Jatiluhur dengan wilayah sampling Kabupaten Karawang yang memiliki lahan sawah irigasi terluas dan DKI Jakarta sebagai wilayah pemanfaat air untuk keperluan domestik dan industri. Tujuan umum penelitian adalah tersusunnya model dan mekanisme tata kelola sumberdaya air untuk mendorong kebijakan penerapan intensifikasi padi metode SRI. Secara khusus penelitian bertujuan untuk (1) mengidentifikasi dan menjelaskan kebijakan pengelolaan sumberdaya air terkait kebijakan intensifikasi padi metode SRI (2) mengidentifikasi dan menguraikan potensi dan pemanfaatan air DI Jatiluhur bagi penggunaan irigasi, domestik (rumah tangga) dan industri; (3). menganalisis hubungan agency, besarnya biaya transaksi ekonomi dan faktor determinan keberlanjutan penerapan intensifikasi padi metode SRI dan (4) menyusun skema tata kelola sumberdaya, strategi dan skenario kebijakan mendorong intensifikasi padi metode SRI di Daerah Irigasi Jatiluhur. Metode analisis penelitian menggunakan analisis diskripsi kelembagaan di tingkat makro dan meso. Digunakan analisis trend terhadap ketersediaan (supply) Waduk Jatiluhur dan penggunaan air baku di Tarum Utara untuk wilayah Karawang dan Tarum Barat untuk wilayah Jakarta. Pola kelembagaan petani di tingkat mikro menggunakan metode analisis Principal- Agent dan identifikasi biaya transaksi ekonomi/TCE (Transaction Cost Economics) yang dilanjutkan analisis regresi Logit menggunakan perangkat lunak STATA 10. Perumusan model dan kebijakan menggunakan analisis game theory dan analisis dinamik menggunakan perangkat lunak Powersim Studio 5. Hasil penelitian tentang kelembagaan tata kelola sumberdaya air menunjukkan bahwa peran stakeholder terkait regulasi ditingkat nasional adalah Bappenas dan Dirjen Sumberdaya Air Kementrian Pekerjaan Umum. Peran sebagai regulator sekaligus operator adalah BBWS Citarum ditingkat nasional dan ditingkat provinsi/kabupaten adalah Dinas PSDA dan PJT II di bawah 5 koordinasi kementrian BUMN dan kementrian PU. Pengguna sumberdaya air terkait kebutuhan tanaman pangan adalah Kementrian Pertanian Ditjen PSP/Prasarana dan Sarana Pertanian ditingkat nasional dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan ditingkat kabupaten. Pengguna sektor perkotaan adalah PD PAM Jaya DKI Jakarta melalui rekanan PT Palyja dan PT Aetra. Tata kelola sumberdaya air melibatkan multi stakeholder yang berperan sebagai regulator, operator dan user (pengguna). Terdapat beberapa stakeholder dengan peran ganda sehingga memungkinkan terjadi benturan kepentingan. Belum ada kelembagaan sebagai wadah koordinasi pengelolaan sumberdaya air yang mengakomodasi berbagai kepentingan dengan biaya transaksi rendah. Sumberdaya air dari waduk Jatiluhur ke Bendung Curug untuk dialirkan ke masing-masing wilayah menunjukkan variasi suplai namun cenderung menurun Alokasi untuk keperluan pertanian cenderung tetap dan terukur sedangkan penggunaan air untuk non pertanian meningkat. Suplai air waduk Jatiluhur ke Tarum Utara dan Tarum Barat memberikan gejala penurunan, sehingga alokasi air untuk pengguna harus disesuaikan. Kebutuhan air non pertanian cenderung meningkat terutama kebutuhan air baku untuk DKI Jakarta. Penerapan tata kelola sumberdaya air di tingkat mikro terkait penggunaan air irigasi melibatkan peran hubungan agency komunitas petani. Biaya agency yang rendah di tingkat petani menentukan keberhasilan penerapan metode SRI. Kerjasama pengelolaan lahan pola bagi hasil banyak dipilih salah satunya karena sharing resiko dan biaya transaksi yang moderat/sedang. Penerapan intensifikasi padi metode SRI memerlukan sejumlah biaya transaksi yang nilainya lebih tinggi pada awal penerapan (ex ante) daripada pengeluaran ex post.. Faktor determinan keberlanjutan aplikasi SRI adalah mekanisme hubungan agency antara pemilik sumberdaya dan penggarap, pendapatan diluar usahatani padi, peningkatan produksi dan faktor biaya transaksi ekonomi. Tata kelola sumberdaya air untuk mendorong intensifikasi padi metode SRI menggunakan skema pembayaran jasa lingkungan transfer air baku antara petani, PJT II dan PAM Jaya. Alternatif yang digunakan dapat menggunakan skema kemitraan masyarakat, swasta dan pemerintah (KPS). Strategi optimal untuk mengurangi free rider dan mewujudkan imbal jasa lingkungan transfer air adalah melalui kerjasama dengan jaminan penegakan aturan yang kredibel melalui tahapan fase-fase adaptasi. Luas tanam SRI akan bertambah sejalan dengan peningkatan profit margin antara penerapan metode SRI dan konvensional, sistem insentif SRI yang fair dan penurunan risiko penerapan SRI. Perluasan lahan SRI jika menggunakan skema pembayaran jasa lingkungan (skenario 3), perbedaan harga gabah (skenario 2) dan kenaikan harga air baku (skenario 5) akan menambah laju perluasan lahan sawah SRI lebih tinggi daripada tanpa insentif (skenario 1) dan bantuan sosial tanpa jasa lingkungan (skenario 4). | en |
