| dc.description.abstract | Pembangunan berkelanjutan menjadi konsep yang populer dan menjadi fokus dunia internasional sejak dipertegasnya pendekatan ini pada KTT Bumi (United Nation Conference on Environmental Development, UNCED) di Rio de Jenairo pada tahun 1992. Konsep pembangunan berkelanjutan juga terus mengalami perkembangan, salah satunya adalah keseimbangan dimensi pembangunan dalam bentuk prisma keberlanjutan. Berdasarkan prisma keberlanjutan, pembangunan harus memperhatikan keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, lingkungan dan kelembagaan Pandangan ini pula yang menjadi konsep dasar dalam penelitian ini. Pembangunan di Indonesia masih belum menunjukkan keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, lingkungan dan kelembagaan. Pembangunan masih sangat dominan memperhatikan dimensi ekonomi dan sosial, tetapi lemah dalam pembangunan dimensi yang lain. Selama periode 2006 hingga 2010 ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 5,73 persen setiap tahunnya, namun lahan kritis pada periode yang sama juga naik rata-rata sebesar 1,38 persen setiap tahun. Selama tahun 2008 hingga 2012, tingkat kemiskinan turun dari 15,42 persen menjadi 11,96 persen, namun ketimpangan pendapatan yang diukur dengan gini rasio naik dari 0,35 menjadi 0,41. Perbandingan antara indeks pembangunan manusia (IPM) dengan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) juga menunjukkan gambaran bahwa provinsi yang maju pada pembangunan manusia cenderung memiliki lingkungan yang rusak. Salah satu faktor penyebab ketidakseimbangan antar dimensi pembangunan diduga karena belum komprehensifnya ukuran pembangunan berkelanjutan yang digunakan. Akibatnya evaluasi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan juga tidak berimbang antar dimensi pembangunan. Selain itu, menurunnya kualitas lingkungan dan meningkatnya kesenjangan juga diduga karena lemahnya perhatian terhadap modal sosial. Pemanfaatan modal sosial diduga akan mampu mengurangi kerusakan lingkungan melalui kearifan lokal serta permasalahan keadilan dengan norma saling membantu. Terkait dengan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk : (1) Menganalisis capaian pembangunan di Indonesia dilihat dari dimensi ekonomi, sosial, lingkungan dan kelembagaan, (2) Mengembangkan indeks komposit pembangunan berkelanjutan yang dibangun dari dimensi ekonomi, sosial, lingkungan dan kelembagaan, dan (3) Menganalisis hubungan antara pembangunan berkelanjutan dengan modal sosial di Indonesia. Capaian pembangunan berkelanjutan diukur menggunakan indeks komposit dengan menggunakan beberapa indikator yang mewakili dimensi ekonomi, sosial, lingkungan dan kelembagaan. Model konfirmatori faktor analisis ordo kedua dipergunakan untuk menyeleksi indikator penyusun yang signifikan dari 32 indikator yang telah ditetapkan. Analisis ini menghasilkan sembilan indikator yang signifikan mengukur pembangunan berkelanjutan. Indikator pada dimensi ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto per kapita (PDRBC). Indikator dimensi sosial terdiri dari angka harapan hidup (E0), persentase penduduk yang berobat ke rumah sakit dan dokter (BROBAT), rasio ketergantungan (DEPR) dan total fertility rate (TFR). Dimensi lingkungan diwakili oleh indikator persentase desa yang tidak mengalami pencemaran udara (UDARA) dan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Indikator rasio upah pekerja perempuan dan laki-laki (RUPAH) serta rasio angka partisipasi sekolah perempuan dan laki-laki (RAPS) merupakan dua indikator yang mewakili dimensi kelembagaan. Pembangunan Indonesia menunjukkan kemajuan yang tinggi di bidang ekonomi, kemajuan yang rendah di bidang sosial dan kelembagaan dan penurunan pada bidang lingkungan. Oleh sebab itu, kenaikan indeks pembangunan berkelanjutan Indonesia hanya mengindikasikan pembangunan yang lebih berkelanjutan dalam jangka pendek, namun tidak dalam jangka panjang. Hasil analisis hubungan antara pembangunan dengan modal sosial juga tidak seluruhnya sejalan dengan hipotesis awal. Modal sosial hanya berhubungan positif terhadap pembangunan sosial dan kelembagaan namun mengindikasikan hubungan negatif pada pembangunan ekonomi dan lingkungan. Munculnya indikasi pola hubungan negatif ini diduga disebabkan oleh: (1) Indikator modal sosial belum mampu menangkap modal sosial secara utuh. Indikator modal sosial yang dipergunakan dalam penelitian ini mengukur hubungan antar individu dalam lingkup desa/kelurahan, sehingga belum mampu menangkap modal sosial yang berperan dalam pembangunan ekonomi dan lingkungan.(2) Terjadinya degradasi modal sosial sebagai akibat dari tidak digunakannya modal sosial dalam pembangunan, atau bahkan akibat pengaruh negatif dari pembangunan. Kondisi ini menjadikan daerah yang terbangun (maju) cenderung memiliki modal sosial yang rendah, begitu pula sebaliknya (3) Walaupun tidak dapat di generalisasi, ditemukannya indikasi karakteristik bonding social capital yang berdampak negatif terhadap pembangunan. Temuan-temuan di atas menjadi bahan untuk memberikan saran serta rekomendasi kebijakan. Salah satu saran yang diberikan adalah peningkatan perhatian pemerintah dalam pembangunan lingkungan dan kelembagaan. Modal sosial dapat dipergunakan dalam membantu peningkatan capaian pembangunan lingkungan dan kelembagaan. Pengembangan modal sosial dapat dimulai dengan mengidentifikasi dan mempertahankan modal sosial yang berkorelasi positif dengan pembangunan lingkungan dan kelembagaan. Upaya untuk mempertahankan modal sosial dapat dilakukan dengan mengangkat norma-norma positif tersebut menjadi aturan formal yang mengikat anggota komunitas tersebut | en |
