Penguatan tata kelembagaan dalam penanganan nelayan tradisional di wilayah perbatasan Indonesia-Australia

dc.contributor.author	Solihin, Akhmad
dc.contributor.author	Adrianto, Luky
dc.contributor.author	Sobari, Mochamad P.
dc.contributor.author	Alamin, Muhammad A.
dc.date.accessioned	2013-03-13T03:54:11Z
dc.date.available	2013-03-13T03:54:11Z
dc.date.issued	2012
dc.identifier.uri	http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/61207
dc.description.abstract	Penanganan pemerintah Indonesia terhadap permasalahan nelayan tradisional pelintas batas di wilayah perikanan Australia selama ini kurang optimal dan bersifat parsial, sehingga masyarakat nelayan menilai pemerintah Indonesia tidak peduli. Tujuan penelitian ini adalah (a) mengkaji landasan hukum yang menjadi dasar pemberian tradisional fishing right; (b) menganalisis permasalahan yang terkait dengan praktik tradisional di wilayah perbatasan Indonesia - Australia. Analisis hukum mengungkapkan terdapat landasan hukum, yaitu UNCLOS 1982, MoU 1974, MoU 1974, MoU 1981, dan MoU 1989. Sementara analisis LFA mengungkapkan bahwa masalah rendahnya pendapatan masyarakat nelayan pelintas batas perlu mendapat perhatian yang serius.	en
dc.publisher	Universitas Gadjah Mada
dc.subject	nelayan tradisional	en
dc.subject	mou box	en
dc.subject	hiu	en
dc.subject	teripang	en
dc.title	Penguatan tata kelembagaan dalam penanganan nelayan tradisional di wilayah perbatasan Indonesia-Australia	en
dc.title.alternative	Seminar nasional tahunan IX hasil penelitian perikanan dan kelautan tahun 2012	en