Strategi Meningkatkan Partisipasi Para Pihak dalam Pembangunan Hutan Kota di Kota Bogor (Studi Kasus di Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor)

Abstract

The rapid development in Bogor City has led to environmental degradation such as changes in the function of open area to land up. The application of the concept of urban forests in urban planning will solve issue of environmental degradation. However, the urban forest development program will not succeed without the support of all stakeholders particularly the community itself. In addition non-governmental organizations and educational institutions also have an important role in the creation of urban forest development program. Stakeholder participation will greatly assist the government in the development program and development of the urban forest. The purpose of this study was to determine the level of perception and participation of the urban forest in the region and influence of socio-economic characteristics of the level of public perception, to know the perceptions and roles of the stakeholders in the development and management of urban forests and to develop strategies for increasing the participation of stakeholders in the development and management of urban forests. The study was conducted in September-November 2011 by dividing the sample into three categories, namely economic views of the high, medium and low. Location of the sample for high economic class is around Kencana Park, medium class is Sempur park and low class is around the Peranginan Park. The data taken was divided into two parts, namely the primary data (perceptions stakeholders) and secondary data (data open green space Bogor, the condition of the area and population of Central Bogor Subdistrict). Respondent is determined by Purpossive Random Sampling based socio-economic characteristics. Respondents are drawn as many as 90 people by the number of each respondent 30 people per class. Data analysis was performed using descriptive and non parametric test. Descriptive presentation made to explain the idea of any form of relationship with the respondent's answer the question. To determine the level of the respondent's perception and participation in the development of urban forests used Linkert scale by dividing into seven classes. Non-parametric statistical tests using Chi-Square test to test the relationship between variables in the perception of respondents. The results showed that people tend to have a good perception of the urban forest. Socioeconomic characteristics (educational level, economic level, sex and age classes) had no effect on the level of public perception. The community has a very important role as the main perpetrators, and beneficiaries as well as supervisory activities in urban forest management program with a partnership. Government as planners, implementers, and policy holders of power and initiator of activities, which tend to have very good perception of the urban forest. Non-governmental organizations as a means of connecting, making awareness, as well as a control tool in the development process as well as government partners in running the program has tended to be very good perception of the urban forest. Universities as educational institutions have a role as researchers, planners and government partners have the perception that tends to be very good. Public perceptions tend to be very good, but this perception is not matched with the real real action participation. Community participation is at the level of manipulation and therapy that were described as non-participation. Strategy to increase community participation is to delivery of public management at the local level, accompanied by socialization, social networking procurement / local forums, ongoing mentoring, training and optimizing the use of local labor and materials according to the available resources. The government also needs to change management strategy such as making rules and clear guidelines regarding the urban forest, involving all stakeholders (partnership management scheme), exchange information with other local governments, seeking financial help from employers and act decisively against those who violate environmental regulations.

Pesatnya pembangunan di Kota Bogor telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan seperti perubahan fungsi lahan terbuka menjadi lahan terbangun. Penerapan konsep hutan kota di dalam perencanaan tata kota akan mengatasi masalah penurunan kualitas lingkungan kota. Namun, program pembangunan hutan kota tidak akan berhasil tanpa dukungan dari berbagai pihak khususnya masyarakat kota itu sendiri. Selain itu lembaga swadaya masyarakat dan lembaga pendidikan juga memiliki peranan yang penting dalam terciptanya program pembangunan hutan kota. Partisipasi para pihak ini akan sangat membantu pemerintah dalam program pembangunan dan pengembangan hutan kota. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap hutan kota yang ada di wilayahnya serta pengaruh karakteristik sosial ekonomi terhadap tingkat persepsi masyarakat tersebut, mengetahui persepsi dan peran para pihak dalam pembangunan dan pengelolaan hutan kota serta menyusun strategi peningkatkan partisipasi para pihak dalam pembangunan dan pengelolaan hutan kota. Penelitian dilakukan pada September – November 2011 dengan membagi daerah contoh menjadi tiga kategori dilihat dari tingkat ekonominya yaitu tinggi, sedang dan rendah. Lokasi sampel untuk kategori kelas ekonomi atas yaitu sekitar Taman Kencana, kelas ekonomi menengah yaitu Lapangan Sempur dan kelas ekonomi bawah yaitu sekitar Taman Peranginan. Data yang diambil terbagi menjadi dua bagian yaitu data primer (persepsi para pihak) dan data sekunder (data-data RTH Kota Bogor, kondisi wilayah dan kependudukan Kecamatan Bogor Tengah). Responden ditentukan dengan Purpossive Random Sampling berdasarkan karakteristik sosial ekonominya. Responden yang diambil sebanyak 90 orang dengan jumlah masing-masing responden 30 orang tiap kelas. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan uji non parametrik. Penyajian secara deskriptif dilakukan untuk menjelaskan gambaran dari setiap bentuk hubungan pertanyaan dengan jawaban responden. Untuk mengetahui tingkat persepsi dan partisipasi responden dalam pembangunan hutan kota digunakan skala Linkert dengan membagi nilai dari skala 1 – 7. Uji statistik non parametrik menggunakan uji Chi-Kuadrat untuk menguji hubungan antar variabel dengan tingkat persepsi responden. Hasil menunjukkan, masyarakat memiliki persepsi yang cenderung baik terhadap hutan kota. Karakteristik sosial ekonomi (tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, jenis kelamin dan kelas umur) tidak berpengaruh terhadap tingkat persepsi masyarakat. Masyarakat memiliki peranan yang sangat penting sebagai pelaku utama, penerima manfaat dan sekaligus sebagai pengawas kegiatan dalam program pengelolaan hutan kota dengan pola kemitraan. Pemerintah sebagai perencana, pelaksana, pemegang kekuasaan dan kebijakan serta pemrakarsa kegiatan, memiliki persepsi yang cenderung sangat baik terhadap hutan kota. Lembaga swadaya masyarakat sebagai sarana penghubung, penyadar, sekaligus sebagai alat kontrol dalam proses pembangunan serta mitra pemerintah dalam menjalankan programnya memiliki persepsi yang cenderung sangat baik terhadap hutan kota. Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan memiliki peran sebagai peneliti, perencana dan mitra pemerintah memiliki persepsi yang cenderung sangat baik. Masyarakat memiliki persepsi yang cenderung sangat baik, namun persepsi yang cenderung sangat baik ini belum diimbangi dengan tindakan partisipasi yang nyata. Masyarakat berada pada tingkatan partisipasi manipulasi dan terapi yang dideskripsikan sebagai tidak adanya partisipasi. Strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu penyerahan pengelolaan pada masyarakat di tingkat RW dengan disertai sosialisasi, pengadaan jaringan sosial/forum lokal, pendampingan yang terus menerus, pelatihan-pelatihan dan pengoptimalan penggunaan tenaga kerja dan material lokal sesuai sumber daya yang tersedia. Pemerintah juga perlu merubah strategi pengelolaan yaitu pembuatan peraturan dan pedoman yang jelas mengenai hutan kota, pelibatan semua pihak (pola pengelolaan kemitraan), tukar informasi dengan pemerintah daerah lainnya, mencari bantuan dana dari para pengusaha dan bertindak tegas terhadap pihak yang melanggar peraturan tentang lingkungan