Analisis Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Kecukupannya Terhadap Jumlah penduduk di Kota Bekasi

Abstract

Greenery Open Space (RTH) is a major element of urban spatial structure. It should exist among buildings as a buffer of the environment. Government in Indonesia generally have difficulties to increase the greenery open space and they just try to maintaining the area, even the acreage target in some cities is reduced. Bekasi City is part of the Jabodetabek area which develop rapidly. As a fast developing city, built up area such as housing, offices, and industrial accupied the land. The purpose of this study are 1) to determine the change rate of greenery open space and its adequacy based on population of Bekasi City, 2) to examine the rate of population growth and development of urban areas in Bekasi City, 3) to understand factors affecting the changes of greenery open space in Bekasi City, 4) to identify potential area for greenery open space area expansion and to analyze its adequacy based on population, and 5) to formulate efforts increasing the green open space area in Bekasi City. In the period 2003 to 2010, greenery open space decreased slightly in Bekasi City. It was characterized by negative rate at -2% per annum. The population of Bekasi City increased continually with average growth at 3.8% and average density growth at 4% annually. Hierarchy of Bekasi City in 2003 and 2006 was shifting in structure. It was characterized by increasing of hierarchy 2 and decreasing of hierarchy 3. Greenery open space was converted significantly in hierarchy 1 and the largest change was taken place in hierarchy 3. In 2010, Bekasi City can not fulfill minimum acreage of greenery open space based on population. The existing of green open space in 2010 is 2547.59 ha, but the greenery open space required is 4672.98 ha. Potential area to expand greenery open space area are vacant land (541.686 ha). Nonetheless, it is not sufficient. Factors that affecting the change of greenery open space were distance to the district, initial greenery open space area (in 2003), distance to social facilities, growth of built up land, vacant land area in 2003, distance to educational facilities, and increasing economic facilities. The efforts to enlarge greenery open space area can be, 1) optimizing the performance of greenery open space management with explisit coordination, 2) increasing cooperation between government and third-parties, 3) optimizing the Southern of Bekasi City which is potential for greenery open space enlargement and optimizing the Northern area with vertical development, 4) taking strick policy about occupation of illegal settlements, 5) optimizing the cooperation with third parties to increase the funds to develop RTH, 6) developing vertical greenery to increase greenery open space, 7) empowering local communities to maintain greenery open space, 8) optimizing incentive and disincentives program, 9) optimizing the area around city utilities system for greenery open space, 10) optimizing RTRW functions as a reference control for RTH, 11) optimizing control of development activities, 12) formulating special budget for RTH.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan unsur utama tata ruang kota. RTH perlu ada di antara struktur bangunan sebagai pelunak dan penyejuk lingkungan. Pemerintah di Indonesia pada umumnya memiliki kesulitan untuk meningkatkan RTH sehingga hanya sekedar mempertahankan luasannya bahkan di sebagian kota target luasan RTH menjadi semakin diperkecil. Kota Bekasi merupakan salah satu bagian integral wilayah Jabodetabek yang memiliki perkembangan pesat. Sebagai kota yang berkembang pesat, maka penggunaan lahan cenderung digunakan untuk lahan-lahan terbangun seperti perumahan, perkantoran, dan perindustrian. Tujuan penelitian ini adalah 1) mengetahui laju perubahan luas RTH dan kecukupannya terhadap jumlah penduduk di kota Bekasi, 2) mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah di kota Bekasi, 3) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan luas RTH, 4) mengetahui areal yang berpotensi untuk dijadikan RTH dan kecukupannya berdasarkan jumlah penduduk, dan 5) menyusun upaya penambahan RTH di Kota Bekasi. Pada periode tahun 2003 hingga 2010 terjadi penurunan RTH di Kota Bekasi. Hal ini ditandai dengan laju perubahan RTH per tahun yang bernilai negatif, yaitu -0.024. Jumlah penduduk Kota Bekasi terus meningkat dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 3,8% per tahun dan rata-rata laju kepadatan penduduk sebesar 4% per tahun. Hasil analisis skalogram sederhana tahun 2003 dan 2006 menunjukkan terjadi peningkatan hirarki pada Kota Bekasi yang ditandai dengan bertambahnya kelurahan berhirarki 2 dan berkurangnya kelurahan berhirarki 3. Secara umum laju konversi RTH besar terjadi pada hirarki wilayah 1 dan perubahan luas RTH terbesar terjadi pada wilayah berhirarki 3. Pada tahun 2010, Kota Bekasi tidak mampu mencukupi kebutuhan RTH berdasarkan jumlah penduduk. RTH eksisting pada tahun 2010 sebesar 2.547,59 ha, sedangkan kebutuhan RTH berdasarkan jumlah penduduk sebesar 4.672,98 ha. Upaya penambahan RTH dengan mengidentifikasi areal yang berpotensi untuk RTH dipilih penggunaan berupa lahan kosong (541,686 Ha) tetap tidak dapat mencukupi kekurangan RTH berdasarkan jumlah penduduk. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan luas RTH adalah jarak ke pusat kota yang membawahi, luas RTH tahun 2003, jarak ke fasilitas sosial, perubahan lahan terbangun, luas lahan kosong tahun 2003, jarak ke fasilitas pendidikan, dan perubahan jumlah fasilitas ekonomi. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam usaha penambahan RTH adalah 1) mengoptimalkan kinerja badan-badan pengelola RTH dengan koordinasi tugas yang jelas, 2) Peningkatan hubungan kerjasama pemerintah dengan pihak ketiga, 3) Memanfaatkan wilayah Kota Bekasi bagian Selatan yang masih berpotensi tinggi untuk RTH dan optimalisasi lahan di wilayah Utara Kota Bekasi dengan pembangunan vertikal, 4) Pengambilan kebijakan yang tegas dari pemerintah daerah mengenai okupasi pemukiman liar, 5) Optimalisasi kerjasama dengan pihak ketiga untuk penggalangan dana pengelolaan RTH, 6) Pengembangan RTH selain di atas tanah, 7) Memberdayakan masyarakat sekitar ii dalam pemeliharaan RTH yang ada di lingkungan sekitar masyarakat, 8) Mengoptimalkan program insentif dan disinsentif, 9) mengoptimalkan areal jalur di sekitar sisten utilitas kota untuk RTH, 10) Optimalisasi fungsi RTRW sebagai acuan pengendalian RTH, 11) Optimalisasi pengawasan kegiatan pembangunan, 12) Penyusunan anggaran khusus RTH