Policy on management of neighboring state small islands base on geopolitik, economic and envrironment carrying capacity (Case of small islands of Sangihe archipelago)

Abstract

Execution of Sipadan and Ligitan islands by International Court of Justice the part of sovereignty of Malaysia based on effective occupation, have encouraged Indonesia to be more aware and care for developing the neighboring state small islands. There are many national and regional institutions have developed programs and activities for the neighboring state small island, but the programs still sector and partial oriented, whereas no national policy yet concerning the neighboring state small islands management. This research was to formulate comprehensive policy for the management of neighboring state small islands of Sangihe archipelago based on geo-politic, economic and environment carrying capacity. Specific objective were: (1) to evaluate and formulate of economic performance; (2) to evaluate and formulate of commodities; (3) to evaluate economic and environment carrying capacity; and (4) to evaluate and formulate the neighboring small islands conditions and the community appreciation of neighboring small islands management policy in Sangihe Archipelagic; and (5) to evaluate of the variables concering of illegal trade. The research was conducted in Archipelagic Regency of Sangihe, North Sulawesi Province. Primary data collected at Tahuna, Marore Island, Matutuang Island, Tinakareng Island, and Kawio Island. Secondary data collected since proposal developing until data analysis. The method of analysis consist of (1) location quotient; (2) shift share; (3) the analysis of fisheries performance development, were: biological parameter, using the CYP (1992) estimator model, Gompertz growth function, and MAPLE analytical; (4) the management of fishery capture; and (5) the analysis of illegal trade on border region. Results of study show that the potential sectors to be developed for Sangihe are capture fisheries and estate commodities. This research to develop of capture fisheries on analysis, basically the small pelagic fishing and big pelagic fishing. The average sustainable production of the small pelagic for 20 years (1988-2007) observation is 3214.39 tons/year, and big pelagic is 991.93 tons/year on the same period. The productivity of the fisheries were 0.431 tons/trip for small pelagic and 0.483 tons/trip for big pelagic. These depreciation value for small pelagic were 156.38 billion rupiah on 15% discount rate, and the rent accept 118.59 billion rupiah, and for 4.94% discount rate rent accept must 360.09 billion rupiah from 834.94 billion must be accept, because depreciation about 474.86 billion rupiah. Depreciation value for big pelagic were 98.29 billion rupiah on 15% discount rate, and the rent accept 97.13 billion and for 4.94% discount rate rent accept must 294.93 billion rupiah from 579.01 billion must be accept, because depreciation about 284.08 billion rupiah. For the optimal and sustainable fisheries management the effort level for small pelagic should be 5342 trips/year and big pelagic 1193 trips/year at discount rate 15%. The level must be lowered down around 46% for small pelagic management and 91% for big pelagic from the present level. Education, age, disparity of tuna price and disparity of crude coconut oil will be support the illegal trade on border area. The priorities of neighboring small island policies are: (1) development of capture fisheries and estate commodities; (2) demarcation and delimitation of boundary state; (3) develop system of defence and security in the neighboring state small islands; (4) the change of agreement of border trade base on economic value; and (5) optimal and sustainable utilization of natural resource

Keputusan Mahkamah Internasional yang menetapkan P. Sipadan dan Ligitan adalah bagian kedaulatan Negara Malaysia, dengan salah satu pertimbangannya adalah penguasaan terus menerus, telah memberikan kesadaran pentingnya memberi perhatian secara khusus terhadap pulau-pulau kecil perbatasan. Kebijakan dan program pengelolaan sampai saat ini masih bersifat parsial dan sektoral akibatnya belum ada kebijakan nasional untuk dijadikan payung bersama dalam pengelolaannya. Penelitian ini bertujuan merumuskan alternatif kebijakan dan program pengelolaan pulaupulau kecil perbatasan Kepulauan Sangihe berbasis geopolitik, daya dukung ekonomi, dan lingkungan. Secara khusus penelitian ini bertujuan: (1) mengevaluasi dan menganalisis kinerja ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe; (2) mengevaluasi dan menganalisis komoditas unggulan; (3) mengevaluasi dan menganalisis daya dukung ekonomi dan lingkungan; (4) mengevaluasi dan menganalisis kondisi dan perkembangan serta aspirasi masyarakat pP2K perbatasan Kepulauan Sangihe; dan (5) menganalisis peubah yang berpengaruh terhadap perdagangan illegal. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan pengumpulan data primer dilakukan di Tahuna, P. Marore, P. Matutuang, P. Tinakareng, P. Kawaluso, dan P. Kawio. Pengumpulan data sekunder dilakukan sejak penyusunan proposal sampai pengolahan data. Analisis dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif dengan metode: (1) location quotient; (2) shift share; (3) analisis keragaan perikanan tangkap dengan menggunakan parameter biologi, CYP (1992) model estimasi, fungsi pertumbuhan Gompertz, dan MAPLE (4) rezim pengelolaan sumber daya perikanan; dan (5) analisis perdagangan illegal dengan menggunakan regresi logit, serta (6) analisis wacana dan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan komoditas yang potensial untuk dikembangkan untuk Kepulauan Sangihe adalah perikanan tangkap dan tanaman perkebunan. Penelitian ini selanjutnya memprioritaskan pambahasannya pada sektor perikanan pelagis kecil dan ikan pelagis besar. Rata-rata produksi lestari ikan pelagis kecil selama 20 tahun (1988-2007) pengamatan adalah 3214.45 ton/tahun, dan ikan pelagis besar sebesar 991.93 ton/tahun. Produktivitas ikan pelagis kecil 0.431 ton/trip dan pelagis besar 0.483 ton/trip. Depresiasi pada discount rate 15% untuk pelagis kecil sebesar Rp. 156.38 miliar sehingga rente yang diterima hanya Rp.118.59 miliar, dan pada discount rate 4.94% rente yang diterima hanya Rp. 360.09 miliar dari Rp. 834.94 miliar yang seharusnya diterima, karena terdepresiasi Rp. 474.86 miliar. Depresiasi pada discount rate 15% untuk pelagis besar sebesar Rp. 98.29 miliar sehingga rente yang diterima hanya Rp.97.13 miliar, dan pada discount rate 4.94% rente yang diterima hanya Rp.294.93 miliar dari Rp. 579.01 miliar yang seharusnya diterima, karena terdepresiasi Rp. 284.08 miliar. Untuk tetap optimal dan lestari pengelolaan ikan pelagis kecil harus dikelola pada effort 5342 trip/tahun dan ikan pelagis besar sekitar 1193 trip/tahun pada discount rate 15%. Selain itu input level dalam pengelolaan ikan pelagis kecil harus diturunkan sebesar 45% dan untuk pelagis besar sekitar 91% dari level input yang ada saat ini. Umur responden, tanggungan keluarga, pendidikan, disparitas harga ikan tuna dan perbedaan harga minyak kelapa mendorong masyarakat melakukan kegiatan perdagangan illegal dengan masyarakat Filipina bagian selatan. Kecenderungan permintaan masyarakat dalam meningkatkan jumlah nilai perdagangan di kawasan perbatasan yang diperbolehkan dari US$ 250 yang berlaku sejak tahun 1975, ketingkat secara FGD senilai US$ 15,000 merupakan suatu keinginan yang perlu dipertimbangkan. Implikasi dari kebijakan ini adalah nelayan “musiman” yang memiliki profesi sebagai pedagangan akan memanfaatkan peningkatan ini secara sosial dan ekonomi oleh karena itu tekanan terhadap penangkapan ikan secara illegal akan berkurang karena memiliki kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang lain. Sejalan dengan itu perwujudan pengawasan terhadap sumber daya ikan oleh nelayan Kepulauan Sangihe akan terwujud karena memiliki pasar yang tetap yaitu General Santos untuk wilayah Kecamatan Marore, Kecamatan Nusa Tabukan, dan Kecamatan Tabukan Utara. Berkaitan dengan itu, pemenuhan kebutuhan komoditas lainnya akan mengalir dengan daya tarik pasar tersebut akibat adanya disparitas harga yang cukup tinggi antara wilayah Bitung/Manado dengan Kepulauan Mindanao, Filipina. Oleh karena itu penelitian memberikan masukan tentang kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil perbatasan dengan lima pokok kebijakan yaitu: (1) pengembangan perikanan tangkap dan tanaman perkebunan, (2) demarkasi dan delimitasi batas negara; (3) pengembangan sistem pertahanan dan keamanan; (4) perubahan perjanjian perdagangan lintas batas pada nilai ekonomi; dan (5) pengelolaan sumber daya alam secara lestari dan optimal.