Dampak investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap kinerja perekonomian daerah pada era otonomi

Abstract

The main goal of regional autonomy and fiscal decentralization policy is the acceleration the people’s welfare. To realize it needs sustainable and stable economic growth and inclusively equal economic development. In general this research goals are (1) to analyze the regional economic performance based on spatial which includes investment, government spending, fiscal capacity, the Gross Regional Domestic Product (GRDP), employment creation, Human Development Index (HDI), and the number of poor,(2) to forecast baseline for economic performance which includes investment, government spending, fiscal capacity, the Gross Regional Domestic Product (GRDP), employment creation, Human Development Index (HDI), and the number of poor from 2011 to 2013, and (3) to analyze the impact of various scenarios in terms of increasing investment and government spending on regional economic performance from the year 2011 to the year 2013. The model used is the econometric model with a system of simultaneous equations. The data used is data pool (cross section and time series of the province from 2003 to 2008). The model is estimated using 2 SLS method and SYSLIN procedure, simulation and forecasting using the SIMNLIN procedure. The model consists of six blocks, each block consisting of equations that are structural and identities equations. The number of equations are 35 consisting of 22 structural equations and 13 identity equations. The conclusions of this study are (1) the highest performance of government spending and investment is Jawa-Bali region. (2) majority labor is absorbed by the agricultural sector, (3) investment is influenced by GDRP, government tax revenue and interest rate (4) Human Development Index (HDI) is influenced by the consumption per capita and mean years of schooling, and (5) an increase in regional government expenditure (agriculture, construction, industry, education, and healthy sectors) affects the region’s economic performances and HDI. This study suggests that in order to improve the performance of the regional economy and to improve the welfare of the community, the regional governments need to develop comprehensive investment policies and to allocate selectively regional government expenditure

Tujuan utama kebijakan otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi fiskal adalah percepatan kesejahteraan rakyat (RPJMN 2010-2014) . Untuk mewujudkan hal ini diperlukan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas dan pemerataan pembangunan ekonomi yang inklusif. Untuk itulah diperlukan kebijakan investasi dan pengeluaran pemerintah yang komprehensif dan dapat dilaksanakan di lapangan. Tujuan penelitian untuk: (1) menganalisis kinerja perekonomian berbasis spasial yang meliputi investasi, pengeluaran pemerintah, kapasitas fiskal, PDRB, penciptaan lapangan kerja, IPM, dan jumlah penduduk miskin, (2) meramalkan nilai dasar kinerja perekonomian yang meliputi investasi, pengeluaran pemerintah, kapasitas fiskal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja,Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan jumlah penduduk miskin dari tahun 2011 sampai tahun 2013, dan (3) menganalisis dampak peningkatan investasi dan pengeluaran pemerintah dengan berbagai skenario terhadap kinerja perekonomian daerah dari tahun 2011 sampai tahun 2013. Model yang digunakan adalah model ekonometrika dengan sistem persamaan simultan. Data yang digunakan adalah data panel (cross section dan time series tingkat provinsi 2003-2008). Model ini diestimasi dengan menggunakan metode 2 SLS dan prosedur SYSLIN, simulasi dan peramalan dengan prosedur SIMNLIN. Model ini terdiri dari enam blok, setiap blok terdiri dari persamaan, yaitu persamaan struktural dan persamaan identitas. Jumlah persamaan adalah 35 terdiri dari 22 persamaan struktural dan 13 persamaan identitas. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa provinsi-provinsi di Indonesia berdasarkan basis spasial dan kinerja perekonomiannya dapat dikelompokkan menjadi tiga wilayah. Tiga wilayah tersebut adalah Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Nusa Tenggara (KSPN). Sementara jumlah pendapatan asli daerah per tahun per wilayah sangat bervariasi dari 457.41 milyar rupiah di wilayah KSPN sampai dengan 2.98 triliun rupiah di wilayah Jawa-Bali. Kapasitas fiskal yang merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan dana perimbangan jumlah antar wilayahnya bervariasi. Kapasitas fiskal tertinggi dimiliki oleh provinsi-provinsi yang berada di wilayah Jawa Bali, yaitu sebesar 4.28 triliun per tahun. Sementara yang terendah adalah di wilayah KSPN hanya sebesar 1.5 triliun rupiah.