Sistem pengembangan usaha perikanan tangkap di Provinsi Riau

Abstract

Perubahan wilayah administrasi pemerintahan memberikan pengaruh terhadap potensi perikanan dan kelautan di Provinsi Riau, untuk itu dibutuhkan adanya upaya untuk memulihkan kembali kondisi perikanan. Kajian yang dibutuhkan sebagai upaya meningkatkan produktivitas daerah dan pendapatan nelayan secara berkelanjutan dan berkesinambungan adalah melakukan evaluasi kembali terhadap potensi sumber daya perikanan, khususnya perikanan tangkap. Pencapaian pengembangan usaha perikanan tangkap yang berkelanjutan membutuhkan adanya evaluasi dan kajian terhadap potensi yang ada sehingga penetapan kebijakan pengembangan dapat ditetapkan berdasarkan daya dukung sumber daya perikanan tangkap. Pengembangan sub-sektor perikanan tangkap di Provinsi Riau pada prinsipnya memerlukan suatu pola atau acuan yang komprehensif dan jelas. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menyusun sistem pengembangan usaha perikanan tangkap di Provinsi Riau yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan perikanan tangkap setelah mengalami pemekaran wilayah administrasi. Untuk mencapai tujuan umum tersebut, secara lebih spesifik tujuan khusus penelitian ini adalah : 1) menentukan usaha perikanan tangkap unggulan yang layak dikembangkan; 2) menentukan resolusi konflik yang sesuai dalam pengembangan usaha perikanan tangkap; 3) bentuk kelembagaan yang sesuai dalam pengembangan usaha perikanan tangkap. Untuk menjawab tujuan khusus pada penelitian, maka kajian disertasi di bagi dalam dua bab pembahasan yaitu 1) usaha perikanan tangkap unggulan dan 2) faktor konflik dalam pengembangan usaha perikanan tangkap di perairan Provinsi Riau.

The general objectives of this research is to develop system development of capture fisheries business in Riau Province which can be used as referrence in capture fisheries development planning after experiencing expansion of administrative areas. To achieve these general objective, and more specifically the special purpose of this study are; 1) determine the proper capture fisheries business to develop; 2) determine the appropriate conflict resolution; 3) the appropriate institutional form in the development of capture fisheries business. Survey method was used to collecting information and data from the field. Schaefer model was used to determine the limit of fishery utilization by determining the Maximum Sustainable Yield ( MSY). Linear Goal Programming Model was used to analyze the technological allocation based on all determined target. Scoring method was applied to determine the best kind of capture fisheries technology. Quantitative and qualitative analysis were used for economic and social aspect and descriptive analysis to determine the environmental friendly fishing technology. Method of conflict resolution techniques based on Fisher et al. (2000). The results indicated that selected fish resource in Malacca Strait Bengkalis Regency are, yellow pike-conger (Congresox talabon), giant threadfish (Eleutheronema tetradactylum), silver pomfret (Pampus argenteus), and white shrimp (Metapenaeus sp), with fishing technology of longline, batu net, atom net and apollo net. The optimum amount for the selected fishing technology in Bengkalis Regency is 6595 unit. Selected fish resources in the South China Sea Indragiri Hilir Regency are giant threadfish (Eleutheronema tetradactylum)”, white shrimp (Metapenaeus sp), yellow pike-conger (Congresox talabon) and barred spanish mackerel (Scomberomorus commersoni) and with fishing technology of longline, “batu net”, gillnet and shrimp net. The optimum amount for the selected fishing technology in Indragiri Hilir Regency is 5956 unit. Conflict in the waters of Bengkalis is the conflict between longline fishermen and batu net fishermen. Identification for the conflict typology based on internal allocation and jurisdiction. Strategic planning that can be done to resolve conflicts in these waters is the involvement of fishing communities, especially community leaders in the utilization and management, formal recognition of sea tenure in the community in resource management and increased surveillance conducted in an integrated manner, which involves all elements in System Development for Capture Fisheries Business of Riau Province (SIPUTREFIK) and the establisment of institutional mediators.