Sustainable management of fisheries resources in the Karimunjawa National Park

Abstract

Fisheries resources is one of the important coastal resource which is essential for sustainable management of the Karimunjawa National Park (KNP), Jepara regency. In order to achieve optimal uses and sustainable benefits, it is needed to protect the resources from various threats without inflicting losses to the welfare of the fishermen. Management of fisheries resources in the KNP has not been able to deliver optimal results as desired. The problems that allegedly emerged in the management of fisheries resources in the KNP include: (1) in fishing activities, fishermen have less attention to ecosystem sustainability of fisheries resources, (2) zoning system regulation in the KNP is improperly enforced, so the fishermen do not comply with the regulation; and (3) awareness of fishermen in management of fisheries resources in the KNP is still lacking. The objectives of the study are (1) to analyze of an optimal fisheries resource use; (2) to study spatial suitability based on ecosystem approach; and (3) to analyze of fishermen perception for fisheries management in KNP. The calculation result bioeconomic analysis shows that the optimal effort (E*) handline gear standart in the Karimunjawa District 2,883 trip and the maximum sustainable of catch production (h*) 205,935 kg and economic benefits (π*) optimal Rp 3.3464 billion. Spatial analysis with based ecosystem to determine the territorial waters suitability for marine protected areas (MPAs) in the sustainable management of fisheries resources in the KNP. The ecosystems has significant role in management of fisheries resources which are mangrove, seagrass and coral reefs ecosystems. Total areas mangrove, seagrass and coral reefs ecosystems in KNP are 17,185 ha, consist of 498 ha of mangrove ecosystems areas, 319 ha of seagrass ecosystems areas and 16,368 ha of coral reef ecosystems areas. The extent of nucleus zone 2,111.07 ha (1.89%), protection zone 26,836.12 ha (24.04%), buffer zone 12,051.73 ha (10.8%), rehabilitation zone 233.9 ha (0.21%), and utilization zone 70,395.18 ha (63.06%). While the results of modeling analysis of SEM, it was found that the perceptions of fishermen in sustainable management of fishery resources in the KNP expect: (1) law enforcement, (2) monitoring/controlling efforts, and (3) participation of fishing communities. Meanwhile, policies expected were (1) the balance of welfare and sustainability, (2) decentralization involving society control, (3) an integrated approach, (4) equitable catching results, and (5) market mechanism regulation. However, people’s understanding on the technical implementation for sustaining the fisheries resources is still lacking. It is needed to give insight understanding to the fishermen about the importance of protecting and preserving the ecosystem of fisheries resources. Fisheries resources in the KNP are common property that must be preserved together through a good institutional system with good management capability set by mutual agreement among the stakeholders.

Pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mendasar bagi semua pihak dan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Pengelolaan sumberdaya perikanan di Taman Nasional Karimunjawa (TNK) harus mampu mengakomodir konsep keberlanjutan yang dirinci menjadi tiga aspek, yaitu (1) keberlanjutan ekonomi (2) keberlanjutan lingkungan dan (3) keberlanjutan sosial budaya yang mampu mengatur kesetaraan dan kesejahteraan. Penelitian pengelolaan sumberdaya perikanan di TNK berusaha ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan sumberdaya perikanan dari tiga aspek pendekatan: (1) aspek ekologi dan ekonomi dengan pendekatan bioekonomi; (2) aspek keruangan dengan pendekatan sistem zonasi berbasis ekosistem; dan (3) aspek sosial dengan pendekatan persepsi nelayan. Hasil perhitungan analisis bioekonomi menunjukkan bahwa alat tangkap pancing, bubu dan jaring dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di TNK dengan pendekatan perhitungan bioekonomi, menghasilkan upaya optimal lestari sebesar 2.883 trip, manfaat ekonomi optimal lestari sebesar Rp 3,3464 milyar dan produksi maksimal lestari sebesar 205.935 kg. Dalam rangka menghindari konflik pemanfaatan sumberdaya perikanan di TNK, luasan fishing ground alat tangkap pancing, bubu dan jaring 16.972,65 ha dikurangi 40% (6.789,06 ha) untuk kawasan konservasi laut (zona inti dan zona perlindungan). Pemanfaatan sumberdaya perikanan dengan memakai alat tangkap pancing, bubu dan jaring akan menghasilkan upaya optimal lestari sebesar 2.817 trip, manfaat ekonomi optimal lestari Rp 2,984 milyar dan produksi optimal lestari sebesar 205.296 kg. Alat tangkap pancing lebih mempunyai manfaat ekonomi dan ramah lingkungan dibandingkan dengan alat tangkap jaring dan bubu. Analisis keruangan berbasis ekosistem untuk menentukan kesesuaian perairan sebagai kawasan konservasi laut (KKL) dalam pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan di TNK. Ekosistem yang sangat berperan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di TNK adalah ekosistem mangrove, lamun dan terumbu karang. Hasil analisis keruangan kesesuaian perairan TNK untuk KKL berdasarkan luasan ekosistem mangrove 498 ha, luasan ekosistem lamun 319 ha dan luasan ekosistem terumbu karang 16.368 ha adalah seluas 17.185 ha. Kesesuaian kawasan konservasi dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di TNK berbasis pendekatan ekosistem menghasilkan kebutuhan alokasi manajemen sistem zonasi secara geografis. Luasan ekosistem sumberdaya perikanan yang seharusnya dikelola BTNK dengan lebih konsentrasi dan fokus adalah Zona inti seluas 2.111,07 ha (1,89%), Zona Perlindungan seluas 26.833,12 ha (24,04%), Zona Penyangga seluas 12.051,73 ha (10,8%), Zona Rehabilitasi seluas 233,90 ha (0,21%) dan Zona Pemanfaatan seluas 70.395,18 ha (63,06%). Hasil analisis bioekonomi menunjukkan, bahwa jumlah upaya optimal lestari secara biologi sebesar 3.000 trip, sedangkan jumlah upaya optimal secara ekonomi sebesar 2.883 trip. Hal ini menunjukkan, bahwa telah terjadi over-fishing di perairan TNK, yaitu berkisar antara 3.681 trip sampai dengan 12.167 trip. Hasil analisis persepsi nelayan, didapatkan bahwa persepsi nelayan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan di TNK mengharapkan skala prioritas utama adalah penegakan hukum, yang diiringi dengan upaya pengawasan dan partisipasi masyarakat, serta didukung dengan kebijakan yang memperhatikan keseimbangan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan, desentralisasi dengan kontrol masyarakat, pendekatan terintegrasi, pemerataan hasil pemanfaatan sumberdaya dan pengembangan mekanisme pasar yang berpihak pada masyarakat. Persepsi nelayan menghendaki, dalam penegakan hukum yang menjadi prioritas utama adalah ketaatan terhadap peraturan, aparat dan kelembagaan hukum dan kemudian penegakan sanksi terhadap pelanggaran hukum. Upaya Pengawasan memprioritaskan pengendalian perusakan lingkungan, kemudian peningkatan kualitas kontrol. Sedangkan dalam partisipasi masyarakat perlu diprioritaskan (1) koordinasi dan kerjasama yang efektif, (2) desiminasi dan informasi, (3) keterlibatan dalam perencanaan, implementasi dan pengawasan, (4) peningkatan kualitas SDM, (5) pengembangan alternatif usaha yang tidak merusak lingkungan, dan (6) dukungan terhadap upaya penegakan hukum. Persepsi nelayan kurang mendukung pengelolaan taman nasional dan pelaksanaan teknis. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan kesadaran nelayan terhadap pentingnya taman nasional dan perlu adanya kesepakatan antara nelayan dengan pengelola taman nasional (Balai Taman Nasional Karimunjawa) untuk mengelola taman nasional secara berkelanjutan, tanpa mengurangi kesejahteraan nelayan. Pengelolaan sumberdaya perikanan di TNK sangat membutuhkan sistem kelembagaan yang baik dalam membangun kesiapan kapasitas masyarakat nelayan untuk menerima Kepulauan Karimunjawa sebagai taman nasional dengan segala konsekuensinya, agar tetap berkelanjutan. Sistem kelembagaan di TNK akan berjalan dengan baik dan berkelanjutan, jika didukung oleh kepastian hukum, norma yang berlaku ditengah masyarakat dan kepercayaan masyarakat. Membangun rasa kepercayaan sebagai modal sosial terhadap masyarakat nelayan merupakan tantangan bagi penentu kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan.