Analisis kelembagaan pengelolaan hutan masyarakat rimba (studi kasus di kawasan hutan bukit dua belas, Jambi)

Abstract

Pengelolaan hutan produksi dengan sistem Hak Pengusahaan Hutan (HPH) telah menimbulkan berbagai dampak, positif dan negatif. Peningkatan jumlah HPH telah diikuti oleh penerimaan pemerintah melalui economic rent. Terjadi kerusakan sumberdaya hutan, luas hutan menjadi 113,8 juta ha pada tahun 1999 dari luas hutan 140,4 juta ha pada tahun 1970. Disamping itu sistem HPH telah memarginalkan masyarakat lokal (local community) melalui pengurangan akses untuk memanfaatkan sumberdaya hutan. Penelitian ini berupaya untuk menunjukkan bukti-bukti keunggulan pengelolaan hutan masyarakat rimba dengan pendekatan structure-conduct-performance (S-C-P). Analisis yang dilakukan dengan pendekatan ini adalah mengamati situasi sebagai karakteristik inheren sumberdaya hutan yang mempengaruhi interdependensi antara berbagai pihak, tatanan kelembagaan (institusi), prilaku dan kinerja yang ditimbulkan dengan kelembagaan yang ada. Penelitian dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara mendalam dan wawancara terhadap beberapa kelompok masyarakat rimba yang terdapat dalam kawasan hutan bukit duabelas.