Efektivitas Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan di Hutan Rakyat (Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri Provinsis Jawa Tengah dan Kabupaten kulon Progo Provinsi DI. Yogyakarta)

Abstract

Kehadiran hutan rakyat merupakan salah satu terobosan menarik bagi sektor kehutanan karena mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial dan ekologi. Menurut Mahyudi (2005) dengan hal-hal tersebut, hutan rakyat sebenarnya cukup potensial mendapatkan sertifikasi pengelolaan hutan lestari. Sertifikasi hutan muncul sebagai bentuk kesadaran lingkungan masyarakat internasional yang menghendaki terwujudnya pengelolaan hutan secara lestari. Hutan rakyat di Sumebrejo dan Selopuro Kabupaten Wonogiri telah disertifikasi dengan menggunakan skema Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) LEI pada tahun 2004. Semestinya petani hutan rakyat telah merasakan manfaat ekologi, ekonomi dan sosial dari sertifikasi hutan rakyat tersebut sehingga menjadikan pengelolaan hutan rakyat lebih baik. Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui manfaat tersebut sebagai dasar untuk menentukan efektifitas sertifikasi. Efektifitas sertifikasi juga ditentukan berdasarkan tujuan dn harapan yang telah dicapai serta pengeruhnya terhadap pengelolaan hutan rakyat. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan pada aspek ekonomi sosial antara hutan rakyat tersertifikasi denga hutan rakyat tidak tersertifikasi. Secara umum hutan tersertifikasi telah dikelola secara lebih baik seiring dengan adanya peningkatan pengetahuan dan kapasitas petani hutan rakyat selama proses sertifikasi hutan. Pada aspek ekologitidak terdapat perbedaan diantara keduanya. Kondisi iklim mikro dan fungsi hidrologi serta kelestarian daur produksi antara hutan rakyat tersertifikasi dengan hutan rakyat tidak tersertifikasi tidk menunjukkan perbedaan signifikan.