Model kebijakan pembangunan infrastruktur terpadu dalam pengembangan wilayah perkotaan berkelanjutan (studi kasus wilayah kedungsepur, Jawa Tengah)

Abstract

Infrastruktur memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi terutama di negara sedang berkembang seperti Indonesia. Namun demikian untuk mewujudkan pembangunan wilayah perkotaan yang berkelanjutan dibutuhkan infrastruktur yang mendukung tidak hanya untuk kepentingan ekonomi saja tetapi juga mendukung sistem sosial budaya dan sistem ekologi secara terpadu.

Infrastructure plays an important role in economic development, especially in developing country such as Indonesia Nevertheless, the development of infrastructure for sustainable urban and regional development is still constrained by socio economic and environmental condition as well as of lack of integrated development model This dissertation attempts to develop policy model of integrated infrastructure development toward the creation of urban sustainability. The analysis was carried out using both quantitative and qualitative assessments. A FLAG approach which indicates the degree of sustainability and linkages analysis between dimensions of sustainability was used, where system dynamic approach (VENSDvf) was used to determine the time path and behavior of socio-economic-environmental variables in relation with infrastructure development and-Multi Development Scaling with statistical method for rapid appraisal of sustainability (MDS/STFRA) was also needed to measure the integration of infrastructure development and sustainability. Using the cluster city of Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Semarang and Purwodadi) as a case study, the result most likely predicted that this area is facing a critical environmental condition The Flag/DA SHBOARD results indicate that most of these cities are under critical condition in terms of sustainability. While the system dynamic (VENSLKf) indicated that there is tremendous pressure of socio¬Economic-Environmental variables hi these cities. The result from MDS/STRFA indicated that integrated urban development and urban sustainability of Kedungsepur are still under performance (below average). Therefore, it is important to develop an integrated policy model to promote integration of urban infrastructure in this area and other cities in Indonesia. A policy model of urban Infrastructure is needed to adopt the way to enhance the community in heaving symmetric perception of the urban problems and challenges in order to create more participative decision making process in urban infrastructure development planning. The role of universities and research institutes are becoming more importance in handling the knowledge management and as leverage factor in educating the community's perception The Infrastructure development priority in this urban area which is so far more concentrated in supporting the improvement of socio-economic growth need to be focused to the improvement of environmental condition as reflected in the local goverment's budget. The leverage factors of integrated policy model as mentioned should be considered in the structure of policy model of urban infrastructure development

Infrastruktur memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi terutama di negara sedang berkembang seperti Indonesia. Namun demikian untuk mewujudkan pembangunan wilayah perkotaan yang berkelanjutan dibutuhkan infrastruktur yang mendukung tidak hanya untuk kerjentingan ekonomi saja tetapi juga mendukung sistem sosial budaya dan sistem ekologi secara terpadu. Pembangunan perkotaan di Indonesia banyak diwarnai oleh dinamika persoalan ekonomi, sosial politik dan ekologi yang kondisinya cenderung memburirk. Disertasi ini berupaya untuk mengembangkan model kebijakan pembangunan infrastruktur terpadu untuk pengembangan wilayah perkotaan yang berkelanjutan, dengan menggunakan berbagai pendekatan yang bersifat pengukuran kuantitatif maupun kualitatif Pendekatan model analisis FLAG digunakan untuk mengukur derajad keberlanjutan dan keterkaitan antar dimensi keberlanjutan suatu kawasan perkotaan. Pendekatan sistem HirmmiV (VENSDM) untuk melihat perubahan waktu dan perilaku variabel dimensi sosial ekonomi dan ekologi Serta, pendekatan STFRA (MDS) untuk mengukur keterpaduan pembangunan infrastruktur dan keberiargutartnya. Dalam penelitian ini digunakan kawasan perkotaan Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Semarang dan Purwodadi) sebagai studi kasus. Hasil penelitian dengan FLAG/DASHBOARD menunjukkan bahwa kebanyakan kota dalam kondisi kritis (kurang keberlanjutan) terutama kota/ kabupaten yang berada dikoridor pantai utara Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Kendal, Kota Semarang, dan Kabupaten Demak. Dari hasil System Dynamic (VENSLM) mengidikasikan terjadinya tekanan terhadap variabel sosial, ekonomi dan ekologi pada kota-kota di Kedungsepur tersebut sangat tinggi. Dari hasil STFRA (MDS) diindikasikan bahwa keterpaduan pembangunan infrastruktur dan keberlanjutamrya masih belum dapat diwujudkan dengan baik. Untuk itu diperfukan model kebijakan yang bisa mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur cfidaerah tersebut dan daerah perkotaan lainnya. Kebijakan pembangunan infrastruktur yang terpadu perlu mewujudkan pentingya penyamaan persepsi di masyarakat tentang permasalahan dan tantangan yang dihadapi di daerah dalam rangka proses pengambilan keputusan yang lebih partisipatif, peran perguruan tinggi dan lembaga riset lainnya dalam knowledge management sangat diperlukan sebagai faktor pengungkit (leverage factor) tercintanya penyamaan persepsi di masyarakat Prioritas pembangunan infrastruktur di Kedungsepur maupun kota kota lainnya harus tidak hanya ditujukan pada kepentingan sosial ekonomi tetapi perlu memperhitungkan juga biaya investasi yang lebih proporsional untuk lingkungan (ekologi) dalam APBD. Faktor-faktor pengungkit keterpaduan perlu menjadi dasar dalam penyusunan struktur model kebijakan pembangiman infrastruktur terpadu perkotaan.