| dc.description.abstract | Sampah merupakan material sisa proses suatu aktifitas baik karena kegiatan industri, rumah tangga, maupun aktifitas manusia lainnya. Sampah dan pengelolaannya sering menjadi masalah lingkungan bagi kota-kota besar yang berpenduduk padat seperti DKI Jakarta termasuk diantaranya di Kota Jakarta Pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi volume timbulan sampah per bulan dan sebarannya, mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan faktorfaktor yang mempengaruhi pertumbuhan timbulan sampah, dan mengidentifikasi bobot prioritas berdasarkan prinsip hirarki pengelolaan sampah padat rumah tangga. Penelitian dilakukan di kawasan Jakarta Pusat dari bulan Maret 2009 sampai November 2009. Laju pertumbuhan timbulan sampah tertinggi terjadi di Kecamatan Kemayoran sebesar 2,38% per tahun, sebaliknya terendah terjadi di Kecamatan Sawah Besar yaitu 0,06% per tahun. Secara umum, laju pertumbuhan timbulan sampah rata-rata di Jakarta Pusat Tahun 2004-2008 sebesar 1,36% per tahun. Pada tahun 2004, setiap orang di Jakarta Pusat menghasilkan sampah sekitar 0,147 m3/bulan. Kemudian di tahun 2005 dan 2006, menurun menjadi 0,144 m3 per orang per bulan, sedangkan pada tahun 2007 dan 2008 sebesar 0,145 m3/orang/bulan. Sampah yang dihasilkan setiap orang di Kecamatan Kemayoran merupakan yang terkecil yaitu sebesar 0,088 m3 per jiwa/bulan. Sedangkan di Kecamatan Senen, sampah yang dihasilkan setiap orang merupakan yang terbesar yaitu 0,263 m3 per jiwa/bulan. Di sisi lain laju pertumbuhan penduduk di Jakarta Pusat Tahun 2004-2008 sebesar 1,76% per tahun. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Tanah Abang sebesar 6,71% per tahun dan terendah di Kecamatan Gambir dan Kemayoran, yaitu sebesar 0% (konstan). Tahun 2004-2008 di Jakarta Pusat terjadi penurunan jumlah kelahiran dan kematian yaitu sebesar 15,67% dan 20,92% per tahun. Disamping itu, jumlah pendatang dan penduduk yang pindah menurun sebesar 50,14% dan 43,67% per tahun. Faktor-faktor yang sangat nyata (p-level <0,05) mempengaruhi pertumbuhan timbulan sampah adalah % penduduk berpendidikan tinggi dan laju pencari kerja. Sedangkan faktor-faktor yang potensial berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan timbulan sampah adalah laju pendatang dan alokasi lahan untuk bangunan umum kepadatan rendah. Hasil identifikasi persepsi pengelolaan sampah dengan analisis proses hirarki (Analytic Hierarchy Process) pada beberapa jenis responden memperlihatkan hasil konsisten. Analisis dibagi atas 3 level hirarki. Hirarki pertama terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga yang tepat guna dan berwawasan lingkungan. Hirarki kedua terkait dengan strategi untuk mencapai pengelolaan sampah yang tepat, dan hirarki ketiga terkait dengan program atau cara untuk mencapai strategi pengelolaan sampah. Beberapa responden di tingkat v RW yang terdiri dari RW Pegangsaan, RW Menteng, dan RW Cikini berpendapat bahwa aspek kesehatan masyarakat lebih penting dibandingkan dengan dengan aspek biaya investasi pengelolaan. Bobot aspek kesehatan masyarakat dari ketiga RW tersebut masing-masing sebesar 75,9% ; 50,4% ; dan 56,3%. Pada hirarki kedua, aparat RW Pegangsaan lebih memilih daur ulang sampah (30,3%) dibandingkan dengan pengurangan sampah (28,1%), teknologi pengelolaan sampah (24,7%) dan penimbunan sampah (16,9%). Aparat di RW Menteng secara relatif lebih memilih pengurangan sampah (33,6%) kemudian teknologi pengelolaan sampah (26,7%), daur ulang sampah (25%) dan penimbunan sampah (14,7%). Sementara itu aparat di RW Cikini secara relatif lebih memilih strategi pengurangan sampah (29,3%) dan daur ulang sampah (29,3%) dibandingkan dengan teknologi pengelolaan sampah (22,6%) dan penimbunan sampah (18,8%). Pada hirarki ketiga, RW Pegangsaan memilih program penyuluhan pada masyarakat (35%) yang diikuti dengan pendidikan lingkungan hidup pada siswa sekolah (28,6%) sebagai upaya untuk menanggulangi timbulan sampah dibandingkan dengan program kontrol polusi melalui peraturan (20,3%) dan pencarian lokasi TPS baru (16,2%). Sedangkan responden di RW Menteng dan RW Cikini lebih memilih program pendidikan lingkungan hidup (30,8% dan 30,4%) atau penyuluhan pada masyarakat (29% dan 28,6%) dibandingkan dengan kontrol polusi melalui peraturan (20,7% dan 22,4%) atau pencarian lokasi TPS baru (19,5% dan 18,6%). | en |
