| dc.description.abstract | DKI Jakarta merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia yang mempunyai masalah lingkungan yang harus mendapat perhatian, terutama karena fungsinya sebagai ibukota negara dimana terdapat segala pusat kegiatan utama seperti pemerintahan dan ekonomi. Proses pembangunan fisik telah mengakibatkan degradasi lingkungan, salah satunya yaitu terjadinya fenomena Urban Heat Island (UHI). Salah satu upaya untuk mengatasi fenomena UHI yaitu pengembangan dan pengimplementasian Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan. Dalam penerapannya, pengembangan RTH mengalami banyak masalah diantaranya keterbatasan lahan. Roof garden merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah keterbatasan lahan tersebut. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap roof garden dan UHI, mengetahui peta implementasi roof garden, serta menelusuri informasi tentang kebijakan pemerintah dalam pengembangan roof garden. Penelitian dilaksanakan di wilayah administrasi DKI Jakarta. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan teknik survei. Sampel dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu bangunan fungsi hunian dan bangunan fungsi non hunian. Pembagian kuisioner dilakukan dengan mendatangi para pemilik atau pengelola bangunan, melalui pos, memanfaatkan kegiatan seminar tentang roof garden yang diadakan oleh Suku Dinas (Sudin) Pertanian dan Kehutanan Jakarta Pusat, serta memanfaatkan fasilitas internet, yaitu dengan mengupload kuisioner online dalam bentuk website dengan alamat http://www.ossy.integrasolusi.com dan dipublikasikan melalui beberapa alamat mailing list. Berdasarkan survei melalui pembagian kuisioner kepada pemilik atau pengelola bangunan di DKI Jakarta diketahui bahwa secara umum tanggapan responden cukup rendah yaitu sejumlah 46.0% pengembalian untuk kelompok bangunan hunian dan 16.0% pengembalian untuk kelompok bangunan non hunian. Jumlah responden yang menjadi sampel dalam survei yaitu 65 orang, terdiri dari 29 orang (44.6%) pemilik atau pengelola bangunan hunian dan 36 orang (55.4%) pemilik atau pengelola bangunan non hunian. | en |
