| dc.description.abstract | Sejak diberlakukannya Undang - Undang Otonorni Daerah yang diatur dalarn UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Daerah menuntut setiap daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutarna pada bidang-bidang yang rnenjadi kebutuhan dasar rnasyarakat. Selain itu, otonomi yang diberikan kepada daerah dilaksanakan dengan rnernberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah. Artinya, pelirnpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pernanfaatan surnberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pernerintah kepada rnasyarakat, rnernudahkan rnasyarakat untuk mernantau dan mengontrol serta manajernen anggaran yang bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalarn rangka menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan rnendorong tirnbulnya inovasi. Dalam konteks ini, APBD merniliki peran penting dalam perekonornian daerah, terutama dari sisi penyusunan dan perencanaan prograrnprogram pernbangunan. Atas dasar itu, sangat penting untuk rnelakukan analisis secara mendalarn terhadap struktur APBD guna melihat seberapa besar kemampuan keuangan daerah dalam melakukan pernbiayaan pernbangunan yang sampai saat ini terus menjadi perhatian seluruh pernerintah daerah di Indonesia, termasuk pemerintah daerah Kabupaten Larnpung Barat. | en |
