Analisis Perkembangan Permukiman dan Kebun Kopi di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (Studi Kasus di Dusun Sidomakmur, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat)

Abstract

Pada saat ini tidak ada kawasan taman nasional di Indonesia yang bebas sama sekali dari konflik ruang dengan pemukiman dan pertanian. Areal pemukiman dan pertanian yang bersinggungan dan/atau terletak di dalam kawasan konservasi sering dipandang sebagai okupasi ilegal atau tindak perambahan yang dapat mengancam kelestarian dan keutuhan kawasan. Penelitian ini dilakukan untuk mencoba menjembatani kepentingan konservasi dengan kepentingan masyarakat dan berupaya memetakan pola masing- masing pihak dalam memperoleh, mengontrol, dan memelihara manfaat sumberdaya Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, relasi kekuasaan yang terjalin di kalangan para pihak, dan mencoba mencari prinsip, kaidah, dan koridor untuk merespon secara efektif konflik akses atas ruang. Hasil sintesa menemukan bahwa keberadaan areal pemukiman dan pertanian tersebut tidaklah dapat langsung dikatakan sebagai bentuk perambahan. Hal ini dikarenakan : a) masyarakat secara turun-temurun telah berada di areal tersebut,jauh sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai taman nasional, b) terjadinya perubahan rejim pengelolaan kawasan, dan c) penataan batas kawasan yang tidak mempertimbangkan kondisi sosio-agraria masyarakat dengan kawasan hutan. Berkenaan dengan respon Balai TNBBS terhadap keberadaan pemukiman dan areal kebun kopi di dalam kawasan, diketahui bahwa langkah penindakan dan pengendalian akses merupakan dua bentuk respon kekuasaan yang paling sering ditempuh oleh Balai Taman Nasional dalam menangani masalah pemukiman dan pertanian di dalam kawasan. jika seluruh areal permukiman dan pertaniannya berada di dalam kawasan konservasi, maka resetelmen penduduk merupakan respon yang dipilih untuk ditempuh oleh Balai Taman Nasional. Memberikan akses masyarakat terhadap sumberdaya di kawasan konservasi merupakan titik temu yang ideal antara kepentingan konservasi dengan kepentingan masyarakat sekaligus upaya untuk mencegah timbulnya konflik berkepanjangan antara Balai Taman Nasional dan masyarakat.