| dc.description.abstract | Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia yang dimulai dari tahun 2001 merupakan sebuah gebrakan (big bang) dari semula pemerintahan yang bersifat sentralistis menjadi pemerintahan yang desentralistis. Sasaran ekonomi makro dan sasaran sektoral pembangunan nasional sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi makro, neraca pembayaran, ketenagakerjaan dan kemiskinan. Dalam banyak kesempatan pemerintah selalu menekankan pada pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan/ pengangguran dan kemiskinan yang populer disebut triple track strategy (pro growth, pro job dan pro poor). Untuk mencapai hal tersebut salah satu caranya adalah melalui kebijakan pengalokasian anggaran yang digambarkan dalam pengeluaran pemerintah baik APBN maupun APBD. | id |
