| dc.description.abstract | Sampah permukiman merupakan salah satu permasalahan kritis di perkotaan, termasuk DKI Jakarta dengan 52,97% dati jumlah beban sampahnya merupakan sampah permukiman. Pengelolaan sampah permukiman berbasis partisipasi masyarakat merupakan strategi yang perlu dipertimbangkan secara lebih sungguh-sungguh, sebab pilihan teknologi apapun dalam pengolahan sampah dapat berjalan efektif dan efisien apabila sampah telah dipilah. Upaya peningkatan partisipasi melalui komunitas di lingkungan permukiman, dinilai lebih mudah dan lebih strategis dibandingkan dengan upaya mengubah persepsi dan perilaku perseorangan dalam mengelola sampah. Kasus di Kampung Banjarsari-Cilandak Barat, Jakarta Selatan misalnya, perubahan perilaku warga dalam memilah dan mendaur ulang sampah tercapai dalam waktu lebih dari sepuluh tahun, sedangkan di Kampung Rawajati-Pancoran, Jakarta Selatan dengan dukungan dan perencanaan yang tepat, perubahan tersebut terjadi hanya dalam waktu dua tahun. Kegiatan-kegiatan pengelolaan sampah secara mandiri oleh masyarakat kemudian tumbuh secara sporadis, tetapi yang menjadi kendala adalah sulitnya melakukan perluasan dan replikasi kegiatan tersebut di tempat-tempat lain. Di samping itu, upaya pemerintah untuk mendukung perluasan kegiatan tersebut sangat sedikit, sehingga signifikansi kegiatan yang berasal dari inisiatif masyarakat tersebut sangat rendah terhadap pengurangan beban sampah yang harus dibuang ke TPA. Penelitian ini merupakan upaya untuk mengkaji model yang tepat untuk mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah permukiman melalui beberapa pendekatan. Analisis spasial digunakan untuk menetapkan tipologi permukiman dan menghasilkan lima tipe permukiman, yaitu permukiman lapisan atas, menengah atas, menengah, menengah bawan dan bawah. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menentukan tipologi partisipasi masyarakat yang dilihat dari dua aspek, yaitu tipe keterlibatan masyarakat dan tipe pelancaran pengaruhnya. Hasil kajian memperlihatkan adanya empat tipe partisipasi, yaitu moral-normatif, moralremuneratif, kalkulatif-remuneratif dan kalkulatif-koersif. Kondisi pengelolaan sampah saat ini memerlukan upaya penguatan kelembagaan dan pembatasan lingkup fungsi pemerintah daerah untuk mendukung partisipasi masyarakat secara optimal. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan sampah permukiman perlu bertumpu pada strategi pengembangan infrastruktur, strategi partisipasi komunitas dan strategi pengelolaan kelembagaan. Implementasi ketiga strategi tersebut dapat mengakomodasikan heterogenitas dalam masyarakat serta meningkatkan penerimaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah permukiman berbasis masyarakat. | id |
