Dampak kebijakan ketenagakerjaan terhadap tingkat penganngguran dan perekonomian Indonesia di era otonomi daerah

Abstract

Kebijakan ketenagakerjaan secara langsung mempengaruhi pasar tenaga kerja dan kondisi perekonomian makro. Isu kebijakan ketenagakerjaan masih menjadi topik penting untuk dibahas di era otda karena kebijakan ketenagakerjaan merupakan masalah yang sensitif bagi buruh. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mendeskripsikan isu-isu kebijakan ketenagakerjaan di era otda, (2) menganalisis faktor-faktor kebijakan ketenagakerjaan yang mempengaruhi pasar tenaga kerja dan perekonomian lndonesia, (3) mengevaluasi dampak alternatif kebijakan ketenagakerjaan terhadap perubahan di pasar tenaga kerja dan perekonomian Indonesia di era otda tahun 2001-2004, dan (4) meramalkan dampak alternatif kebijakan ketenagakerjaan terhadap perubahan di pasar tenaga kerja dan perekonomian Indonesia di era otda tahun 2007-2010. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibangun model sistem persamaan simultan yang terdiri dari 34 persamaan struktural dan 18 persamaan identitas. Penelitian ini menggunakan data time series tahun 1980-2004. Data dianalisis dengan analisis deskriptif, model ekonometrika, simulasi historis dan peramalan yang menggunakan berbagai alternatif skenario kebijakan. Model diestimasi dengan metode 2SLS menggunakan prosedur SYSLIN. Simuasi historis dan peramalan menggunakan prisedur SIMNLIN. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) beberapa kelemahan Undang- Undang Ketenagakerjaan era otda cenderung menghambat penyelesaian perselisihan hubungan industrial, (2) meskipun upah minimum ditargetkan bagi buruh tanpa pengalaman dan nol masa kerja, dalam pelaksanaannya telah menyebabkan kenaikan upah rata-rata bagi buruh di semua tingkatan, peningkatan tingkat pengangguran dan inflasi dan pada akhirnya menurunkan GDP, (3) peningkatan kebijakan penyesuaian upah minimum, peningkatan kekuatan serikat pekerja dan peningkatan jumlah kasus pemogokan dan unjuk rasa berpengaruh nyata terhadap investasi, penawaran agregat, pengangguran dan inflasi, dan (4) diperkirakan upaya mencari solusi penyelesaian masalah hubungan industrial, penurunan suku bunga dan pengeluaran infrastruktur tahun 2007-2010 akan lebih efektif untuk menstimulasi peningkatan investasi dan produksi agregat serta penurunan tingkat pengangguran dan tingkat inflasi. Bila pemerintah tetap mempertahankan kebijakan upah minimum di era otda maka bersama dengan serikat buruh dan pihak pengusaha perlu melakukan: (1) evaluasi kembali penetapan upah minimum, (2) kontrol terhadap kekuatan serikat pekerja dan (3) upaya peningkatan produktifitas TK agar tidak memperburuk tingkat pengangguran dan perekonomian 2007-2010 mendatang.