Desain sistem monitoring control and surveillance nasional dalam pembangunan kelautan Indonesia

Abstract

Wilayah perairan laut Indonesia kaya akan sumberdaya alam dan memiliki posisi strategis dalam perdagangan serta pelayaran internasional.Keadaan ini memancing pihak-pihak tertentu untuk melakukan eksploitasi dan memanfatkannya secara ilegal. Kerugian Indonesia dari kegiatan-kegiatan ilegal ini sangat besar jumlahnya. Untuk mengantisipasi kegiatan pelanggaran hukum ini perlu diterapkan suatu sistem keamanan di laut. Sistem keamanan di laut di masa depan seharusnya dibangun dengan prinsip mensinergikan kekuatan yang dimiliki oleh berbagai instansi penyelenggara penegakan keamanan di laut tersebut. Sinergi ini harus tercermin dari struktur organisasi, mekanisme dan prosedur serta pelibatannya di laut. Salah satu bentuk nyata dari strategi tersebut adalah diberlakukannya sistem monitoring, control and surveillance nasional. Di Indonesia sistem MCS telah mulai dirintis untuk dilaksanakan, namun masih bersifat parsial dan sektoral. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian dengan pendekatan kesisteman untuk menyusun suatu desain sistem MCS nasional dalam pembangunan kelautan Indonesia. Fokus permasalahan dalam studi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan MCS di Indonesia pada saat ini dan kendala-kendala yang dihadapi serta membandingkan dengan pelaksanaan MCS di negara-negara lain di dunia sebagai patok duga. Dari analisis existing condition pada saat ini dan dengan membandingkan dengan negara-negara lain di dunia dalam pelaksanaan MCS dalam bidang kelautan, dapat dik etahui posisi Indonesia pada saat ini yang ternyata masih berada pada level yang rendah.Untuk meningkatkan kondisi ini Indonesia harus meningkatkan landasan operasional MCS dan selanjutnya meningkatkan pelaksanaan MCSnya. Dari analisis kebutuhan MCS dengan menggunakan expert judgment dan studi kepustakaan, didapat faktor-faktor kunci MCS untuk meningkatkan kinerja sistem MCS nasional. Untuk meningkatkan kinerja MCS Indonesia, perlu adanya pembenahan aspek lisensi dan legislasi. Adapun kebijakan nasional yang perlu diterapkan dalam pengembangan MCS nasional adalah : (1) Pengembangan sistem MCS secara terintegrasi, (2) Penyusunan dan penerapan kebijakan integral yang komprehensif dalam penanganan MCS, (3) Penerapan good governance dalam pelaksanaan MCS, (4) Pengembangan kerjasama internasional untuk memperkuat pelaksanaan operasional sistem MCS, (5) Peningkatan kinerja operasional MCS untuk pengakuan internasional, (6) Pembentukan sistem kelembagaan dalam pelaksanaan MCS kelautan, (7) Peningkatan kualitas SDM kelautan dan perikanan dan membentuk Coast Guard Indonesia.