Dialog Krisis antara Golongan Elit dan Warga Desa dalam Pembangunan Masyarakat Desa

Abstract

Penataan terhadap institusi-institusi formal desa oleh negara telah membawa fungsi dan tujuan-tujuan institusi yang bersangkutan terkungkung dalam struktur yang bersifat hirarkhis. Implikasinya, baik dalam proses pemilihan pimpinan institusi maupun dalam mengartikulasikan tuntutan dan dukungan, kendali negara terasa kuat mempengaruhi. Seperti kita ketahui penataan ini berhubungan dengan kehendak negara untuk memberikan monopoli perwakilan untuk suatu kepentingan sesuai dengan progam-program yang diintroduksikannya ke desa. Pola penataan yang bersifat korporatis ini menurut banyak pustaka ilmu-ilmu sosial pada gilirannya telah menggiring golongan elit desa, dalam hal ini Kepala Desa (Kades) dan aparat jajarannya, lebih terpusat pikiran dan tindakannya pada kepentingan yang sifatnya bias elitis. Artinya, dalam proses-proses pengambilan keputusan, yaitu pada praktek penyelenggaraan program pembangunan masyarakat desa yang diprakarsai pemerintah pusat (PMD-formal), mereka cenderung memihak dan menguntungkan kepentingan elit desa. Sebaliknya kepentingan warga desa termasuk golongan periferi, seperti diduga menjadi makin terdorong ke posisi yang marjinal. Berdasarkan konteks masalah tersebut, studi ini mencoba mengamati kenyataan empiris apa dan bagaimana sesungguhnya ajang-ajang sosial yang eksis pada dinamika kehidupan komunitas desa kasus mampu memaknai dirinya sebagai ruang sosial semi-otonom. Artinya, suatu wacana publik yang menggelar di dalamnya dialog-dialog (kritis) antara kepala desa dan warga dari beragam golongan, sehingga terbentang jembatan yang menghubungkan kepentingan masing-masing diri mereka dalam kaitan dengan penyelenggaraan PMD-formal. Hadirnya ruang sosial semi-otonom ini, sebagaimana kesimpulan studi ini, pertama-tama muncul sebagai reaksi atas ketidak-mampuan institusi-institusi formal desa bentukan pemerintah mengimplementasikan missinya sesuai dengan pedoman normatif yang diembannya. Dapat dicatat pedoman normatif tersebut ternyata lebih berfungsi sebagai kategori imperatif yang bersifat simbolik belaka, sehingga tak mampu menjalin ...