Dampak perubahan sistem pemerintahan desa terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di pedesaan Maluku

Abstract

Sistem pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan melalui beberapa kebijakan. Hal ini berpengaruh terhadap sistem pemerintahan desa yang berdampak terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di pedesaan Maluku. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak perubahan sistem pemerintahan desa terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di pedesaan Maluku. Unit pengamatan dalam penelitian ini adalah desa, dan ada 61 desa yang di teliti. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuesioner observasi lapangan dan catatan harian. Sejumlah perubahan sistem pemerintahan desa yang diamati meliputi: sistem pemerintahan, kepala pemerintahan, struktur pemerintahan, lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif dan pelaksana pengelolaan perikanan di desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasi laut sampai saat ini masih tetap dilaksanakan dan mulai diaktifkan kembali pada rezim otonomi daerah. Perubahan sistem pemerintahan desa memberikan pengaruh terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berbasis masyarakat dan juga berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di pedesaan Maluku. Walupun demikian tidak ada perbedaan kinerja antara desa sasi laut dengan desa non sasi laut. Beberapa kebijakan yang disarankan adalah, sasi perlu dipertahankan dan direvitalisasi; perlunya penguatan dan pemberdayaan kelembagaan pemerintahan desa dalam melaksanakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berbasis masyarakat melalui proses pembinaan dan pendidikan secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan oleh masyarakat.