Model Analisis Kebijakan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Berkelanjutan (Studi Kasus: Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya, Kabupaten Pontianak)

Abstract

Pembangunan transmigrasi dimaksudkan untuk mempertemukan minimal dua kepentingan yaitu pemanfaatan sumberdaya alam dan memberi kesempatan kerja dan peluang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Faktorfaktor yang mempengaruhi perkembangan suatu kawasan transmigrasi tidak hanya berasal dari sisi internal, tetapi juga tergantung dari perubahan-perubahan yang terjadi di luar sistem kawasan itu. Hal ini mengakibatkan dibutuhkannya suatu cara untuk membantu memahami proses terjadinya persoalan dalam pengelolaan kawasan transmigrasi yang memiliki ciri-ciri sebagai kawasan perdesaan agar pengelola mampu mengantisipasi terjadinya perubahan keadaan sosial, ekonomi dan lingkungan serta adanya perubahan di luar wilayahnya. Intervensi langsung pemerintah dalam program transmigrasi adalah membangun unit pemukiman transmigrasi (sebagai pra desa) beserta pembinaan masyarakat dan lingkungan transmigrasi selama 5 tahun, untuk kemudian diserahkan pembinaannya kepada Pemerintah Daerah yang kemudian menetapkannya sebagai desa definitif. Sebagian dari ribuan unit pemukiman transmigrasi (UPT) yang dibangun telah menjadi pusat-pusat pertumbuhan. Terdapat 66 eks UPT telah menjadi ibukota kabupaten dan 235 eks UPT menjadi ibukota kecamatan (Depnakertrans, 2005). Pencapaian perkembangan tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama. Berdasarkan kajian empirik, lokasi transmigrasi umum dengan pola usaha tanaman pangan yang berhasil berkembang menjadi sentra produksi ataupun menjadi ibukota kecamatan membutuhkan waktu selama 17 – 20 tahun (Jones, 1979). Sebagian lain dari ribuan UPT yang telah diserahkan ke pemerintah daerah ternyata menghadapi berbagai masalah, karena belum mencapai sasaran kinerja UPT serta belum mampu untuk tumbuh dan berkembang dengan baik