Zonasi Pemulihan Hutan Berbasis Mitigasi Bencana dan Keberlanjutan Lingkungan Perhutanan Sosial Desa Tarumajaya

Abstract

Kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum berperan penting menjaga kestabilan tata air, tetapi rentan terhadap banjir dan longsor akibat perubahan tutupan lahan sehingga diperlukan arahan pemulihan hutan berbasis mitigasi bencana. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat dan sebaran kerawanan banjir dan longsor serta merancang zonasi dan arahan pemulihan hutan pada wilayah Hutan Desa Tarumajaya. Analisis dilakukan dengan menumpangsusunkan parameter biofisik. Hasil menunjukkan kerawanan banjir didominasi oleh kelas rendah (63,80%), sedangkan kerawanan longsor didominasi oleh kelas tinggi (55,91%). Zonasi pemulihan hutan sebagian besar berprioritas sangat rendah hingga rendah (85,03%) yang cukup ditangani melalui perlindungan dan pengamanan kawasan. Zona prioritas sedang di bagian selatan diarahkan pada agroforestri, sedangkan zona prioritas tinggi hingga sangat tinggi di bagian utara diarahkan pada rehabilitasi vegetasi berbasis spesies lokal. Hasil ini dapat menjadi acuan spasial bagi pengelola hutan desa dalam menyusun rencana kerja perhutanan sosial yang selaras dengan mitigasi bencana.

The upstream Citarum watershed (DAS) plays an important role in maintaining water regime stability but is vulnerable to flood and landslide hazards caused by land cover change, requiring disaster-mitigation-based forest recovery guidance. This study aimed to analyze the level and spatial distribution of flood and landslide hazards and to design forest recovery zoning and guidance for the Tarumajaya Village Forest area. The analysis was conducted by overlaying biophysical parameters. Results showed that flood hazard was dominated by the low class (63,80%), while landslide hazard was dominated by the high class (55,91%). Forest recovery zoning was mostly classified as very low to low priority (85,03%), which could be adequately addressed through area protection and security. Medium priority zones in the southern part were directed toward agroforestry, while high to very high priority zones in the northern part were directed toward vegetation rehabilitation using local species. These results can serve as a spatial reference for village forest managers in preparing social forestry work plans aligned with disaster mitigation.