Model Dinamis Pengelolaan Ruang Pesisir Berbasis Konservasi di Tepian Megacity Jakarta (Studi Kasus di Gugusan Pulau Tidung)

Abstract

Gugusan Pulau Tidung merupakan sistem sosial-ekologi pulau kecil yang berinteraksi langsung dengan megacity Jakarta. Kedekatan tersebut memberikan peluang berupa akses pasar, konektivitas, infrastruktur, dan aktivitas ekonomi, tetapi sekaligus meningkatkan tekanan wisata, pencemaran, kebutuhan ruang, dan kompleksitas tata kelola. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model dinamis pengelolaan ruang pesisir berbasis konservasi yang mengintegrasikan faktor penentu, struktur kelembagaan, status keberlanjutan, dan dinamika sistem sebagai dasar pengujian alternatif kebijakan. Penelitian menggunakan rancangan sekuensial-integratif dalam empat tahap, yaitu systematic literature review publikasi Scopus 2015–2025, Interpretive Structural Modeling terhadap sebelas variabel kelembagaan berdasarkan penilaian sepuluh pakar, Multi-Aspect Sustainability Analysis terhadap 40 atribut dalam enam dimensi, serta model sistem dinamik periode 2026–2045. Model mengintegrasikan tekanan megacity, ekologi, tata kelola, masyarakat, ekonomi biru, ruang dan infrastruktur, ketahanan iklim, daya dukung, serta pariwisata, kemudian diuji melalui tiga skenario dan 2.000 Latin Hypercube Sampling runs. Hasil penelitian mengidentifikasi 17 kelompok faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan. Analisis kelembagaan menunjukkan bahwa kejelasan pembagian kewenangan antarlembaga merupakan penggerak struktural utama, sedangkan komitmen politik, sinkronisasi kebijakan, koordinasi, pendanaan, kapasitas sumber daya manusia, serta monitoring dan penegakan hukum menjadi faktor linkage. Indeks keberlanjutan agregat sebesar 70,14 tergolong berkelanjutan, tetapi menunjukkan sustainability asymmetry. Dimensi sosial dan spasial masing-masing bernilai 83,33, ekonomi biru 79,17, ketahanan iklim 75,00, dan ekologi 65,63, sedangkan kelembagaan hanya 34,38. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tata kelola merupakan faktor pembatas utama keberlanjutan. Simulasi menunjukkan bahwa indeks keberlanjutan tahun 2045 mencapai 81,37 pada skenario kebijakan berjalan, 68,51 pada skenario tekanan megacity, dan 92,63 pada skenario konservasi terintegrasi. Pada skenario konservasi terintegrasi, indeks tata kelola mencapai 94,18 dan ekologi 89,57. Dynamic carrying capacity meningkat menjadi 372.097 visitor-days per tahun dengan tourism pressure 0,374, sedangkan pada skenario tekanan megacity daya dukung menurun menjadi 266.493 visitor-days dan tourism pressure meningkat menjadi 1,106. Peringkat skenario tetap stabil pada analisis ketidakpastian dan reformasi tata kelola menjadi parameter yang paling sensitif. Kebaruan penelitian terletak pada arsitektur integrasi empiris yang dapat ditelusuri dari bukti literatur, struktur kelembagaan, diagnosis keberlanjutan, hingga simulasi kebijakan. Penelitian ini mengusulkan Megacity–Small Island Governance-Mediated Sustainability Framework dan konsep Governance-Mediated Capacity Dividend, yaitu mekanisme ketika penguatan tata kelola meningkatkan efektivitas pengendalian tekanan dan pemulihan sistem sehingga daya dukung dinamis meningkat. Temuan ini memperluas daya dukung dari batas yang relatif statis menjadi kapasitas yang berubah mengikuti kondisi sosial-ekologi dan kualitas tata kelola. Implikasi utamanya adalah penguatan kewenangan dan koordinasi perlu dilaksanakan bersama pengendalian limbah, perlindungan habitat, pengelolaan wisata berbasis daya dukung, pemberdayaan masyarakat, pembiayaan konservasi, dan peningkatan ketahanan iklim. Model digunakan sebagai laboratorium kebijakan adaptif, bukan sebagai proyeksi deterministik kondisi tahun 2045.

The Tidung Islands Cluster is a small-island social-ecological system directly connected to the Jakarta megacity. This proximity provides market access, connectivity, infrastructure, and economic opportunities, while simultaneously increasing tourism pressure, pollution, spatial demand, and governance complexity. This study aimed to develop a dynamic model of conservation-based coastal spatial management integrating management determinants, institutional structure, sustainability status, and temporal system dynamics as a basis for testing policy alternatives. The study employed a sequential-integrative design comprising a systematic literature review of Scopus publications from 2015–2025, Interpretive Structural Modeling of eleven institutional variables based on assessments by ten experts, Multi-Aspect Sustainability Analysis of 40 attributes across six dimensions, and a system dynamics model for 2026–2045. The model integrated megacity pressures, ecology, governance, community capacity, blue economy, spatial and infrastructure capacity, climate resilience, carrying capacity, and tourism. Three scenarios were tested, together with 2,000 Latin Hypercube Sampling runs. The results identified 17 factor groups influencing management effectiveness. Clarity of inter-institutional authority emerged as the main structural driver, while political commitment, policy synchronization, coordination, financing, human-resource capacity, monitoring, and enforcement formed critical linkage factors. The aggregate sustainability index was 70.14, classified as sustainable but characterized by substantial sustainability asymmetry. Social and spatial dimensions each scored 83.33, blue economy 79.17, climate resilience 75.00, ecology 65.63, and governance only 34.38, indicating governance as the primary sustainability bottleneck. By 2045, the sustainability index reached 81.37 under current policy, 68.51 under megacity pressure, and 92.63 under integrated conservation. Under integrated conservation, governance increased to 94.18 and ecology to 89.57. Dynamic carrying capacity increased to 372,097 visitor-days per year with tourism pressure of 0.374, while under megacity pressure carrying capacity declined to 266,493 visitor-days and tourism pressure increased to 1.106. Scenario rankings remained stable under uncertainty analysis, with governance reform emerging as the most sensitive parameter. The novelty of this study lies in a traceable empirical integration architecture linking literature-based evidence, institutional structure, sustainability diagnosis, and policy simulation. The study proposes a Megacity–Small Island Governance-Mediated Sustainability Framework and the concept of Governance-Mediated Capacity Dividend, describing how stronger governance improves pressure control and system recovery, thereby increasing dynamic carrying capacity. This extends carrying capacity from a relatively static limit to a dynamic property shaped by social-ecological conditions and governance quality. The main implication is that institutional strengthening should proceed together with pollution control, habitat protection, carrying-capacity-based tourism management, community empowerment, conservation financing, and climate resilience. The model is intended as an adaptive policy laboratory rather than a deterministic forecast of conditions in 2045.