Integrasi Ekonomi Kelautan dan Pembangunan Wilayah di Indonesia

Abstract

Indonesia memiliki potensi ekonomi kelautan yang besar, tetapi pemanfaatannya belum selalu berkembang sejalan dengan pembangunan wilayah. Sebagai negara kepulauan yang terfragmentasi dan terdesentralisasi, perbedaan sumber daya, struktur ekonomi, konektivitas, kapasitas sosial, dan kondisi lingkungan menyebabkan kinerja ekonomi kelautan dan pembangunan wilayah bervariasi antarprovinsi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi provinsi dengan intensitas ekonomi kelautan tinggi, menganalisis kinerja ekonomi kelautan dan pembangunan wilayah, mengevaluasi pola perkembangan dan tingkat koordinasi kedua subsistem, mengidentifikasi struktur hambatan relatif, serta merumuskan kebijakan integrasinya. Penelitian ini menggunakan data sekunder tingkat provinsi periode 2019–2023. Identifikasi provinsi dengan intensitas ekonomi kelautan relatif tinggi dilakukan menggunakan K-Medoids clustering berdasarkan nilai median indikator selama periode 2019–2023. Kinerja ekonomi kelautan dan pembangunan wilayah dianalisis menggunakan Grey Relational Analysis (GRA) untuk membentuk Indeks Kinerja Ekonomi Kelautan (IKEK) dan Indeks Kinerja Pembangunan Wilayah (IKPW) pada tahun 2019 dan 2023. Pola perkembangan kedua indeks dianalisis melalui tipologi IKEK–IKPW, sedangkan Coupling Degree (CD) dan Coupling Coordination Degree (CCD) digunakan untuk mengevaluasi keseimbangan relatif dan tingkat koordinasi. Obstacle Degree Model (ODM) digunakan untuk mengidentifikasi struktur hambatan relatif. Hasil penelitian mengidentifikasi 20 provinsi dengan intensitas ekonomi kelautan relatif tinggi. Selama 2019–2023, rata-rata IKEK menurun dari 0,535 menjadi 0,523, sedangkan rata-rata IKPW meningkat dari 0,550 menjadi 0,609. Tipologi IKEK–IKPW menghasilkan empat pola indikatif, yaitu marine leading, conventional leading, co-leading, dan co-lagging, yang menunjukkan adanya lintasan pembangunan yang berbeda antarprovinsi. Nilai CD seluruh provinsi mendekati satu, tetapi rata-rata CCD hanya meningkat dari 0,733 menjadi 0,749 dan belum terdapat provinsi yang mencapai kategori high-quality coupling. Maluku Utara memiliki CCD tertinggi pada tahun 2019, sedangkan Bali tertinggi pada tahun 2023. Struktur hambatan relatif semakin terkonsentrasi pada subsistem ekonomi kelautan. Kontribusinya meningkat dari 64,41% menjadi 67,43%, sedangkan kontribusi pembangunan wilayah menurun dari 35,59% menjadi 32,57%. Produktivitas lahan budidaya laut dan payau serta kontribusi angkutan laut terhadap PDRB menjadi titik lemah relatif utama, sedangkan risiko bencana menjadi hambatan penting pada sejumlah provinsi kepulauan dan pesisir. Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa keunggulan sumber daya kelautan tidak menghasilkan satu lintasan pembangunan wilayah yang seragam. Dalam perspektif resource-based development, perbedaan tersebut mencerminkan variasi kapasitas wilayah dalam mentransformasikan sumber daya menjadi produktivitas, nilai tambah, keterkaitan ekonomi, dan manfaat pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan integrasi perlu disesuaikan dengan pola kinerja dan struktur hambatan masing-masing provinsi, dengan prioritas pada peningkatan produktivitas, konektivitas produktif, nilai tambah, dan ketahanan wilayah pesisir.