INTEGRASI TATA RUANG DARAT DAN LAUT BERBASIS JASA EKOSISTEM MANGROVE (Studi kasus: Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir di Kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur)

Abstract

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mempertemukan kebutuhan ekspansi ruang dengan kewajiban mempertahankan integritas ekologis kawasan pesisir. Pada zona transisi darat–laut, ekosistem mangrove berfungsi sebagai infrastruktur hijau-biru yang menghubungkan proses hidrologi daratan, dinamika estuari dan laut, perlindungan pantai, penyimpanan karbon biru, habitat perikanan, serta berbagai manfaat sosial-ekonomi. Persoalan utama yang dikaji dalam disertasi ini adalah belum optimalnya integrasi antara penataan ruang darat dan laut serta belum memadainya internalisasi jasa ekosistem mangrove ke dalam keputusan pembangunan pesisir IKN. Penelitian bertujuan: (1) mengevaluasi kondisi dan kesesuaian RTR KSN IKN pada kawasan pesisir dengan merefleksikannya terhadap kondisi ekosistem mangrove; (2) mengidentifikasi bentuk, tingkat, dan sebaran ketidaksesuaian spasial antara rencana ruang darat dan laut pada kawasan yang didominasi mangrove; dan (3) membangun model zona penyangga konservasi mangrove adaptif yang mengintegrasikan fungsi ekologis dan manfaat sosial-ekonomi. Analisis kelembagaan juga menilai peluang OECM/Kawasan Berdampak Konservasi (KBK) sebagai instrumen pelengkap kawasan konservasi formal dan zona Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP). Penelitian dilaksanakan pada sistem pesisir IKN di Kalimantan Timur, terutama di kawasan yang terhubung dengan Teluk Balikpapan, Delta Sepaku, Muara Samboja, Mentawir, Samboja Kuala, Salok Api, dan Muara Jawa. Pendekatan penelitian memadukan analisis spasial, ekologis, ekonomi, dan kebijakan. Kualitas habitat mangrove dianalisis secara spasial menggunakan kerangka InVEST Habitat Quality; kerentanan pesisir dianalisis melalui Coastal Vulnerability Index (CVI); perubahan dan konflik pemanfaatan ruang dianalisis melalui tumpang susun spasial; prioritas konservasi ditentukan dengan GIS–MCDA menggunakan TOPSIS; proyeksi perubahan tutupan hingga 2045 disusun dengan Cellular Automata (CA); sedangkan valuasi ekonomi menilai jasa perikanan, karbon biru, perlindungan pesisir, dan ekowisata sesuai ketersediaan data. Analisis kebijakan digunakan untuk menilai koherensi RTR KSN IKN, instrumen ruang pesisir, PELP, sempadan pantai, serta peluang OECM/KBK. Hasil menunjukkan penurunan habitat mangrove berkualitas tinggi dari 5.460 ha pada 2015 menjadi 3.756 ha pada 2023, atau berkurang 31,2% (1.704 ha). Pada periode yang sama, habitat berkualitas sedang meningkat 42,4% dan habitat berkualitas rendah meningkat 44,9%. Pola tersebut menunjukkan pergeseran struktur kualitas habitat menuju kelas yang lebih terdegradasi dan terfragmentasi, terutama pada koridor yang mengalami tekanan pembangunan tinggi. Analisis kerentanan memperlihatkan bahwa segmen pesisir dengan mangrove yang relatif utuh mempunyai kerentanan lebih rendah dibandingkan segmen yang mengalami fragmentasi, perubahan garis pantai, dan peningkatan paparan pembangunan. Hasil ini menunjukkan keterbatasan penggunaan sempadan pantai seragam sebagai satu-satunya instrumen perlindungan. Lebar zona penyangga yang direkomendasikan bervariasi sekitar 80–100 m pada segmen berisiko lebih rendah hingga 190–250 m pada segmen sangat rentan; sekitar 68,3% garis pantai kajian memerlukan perlindungan yang melampaui batas minimum seragam. Analisis TOPSIS mengidentifikasi zona prioritas konservasi tinggi seluas sekitar 3.245 ha dengan skor 0,78–0,85. Sekitar 42,7% zona prioritas tinggi (±1.385 ha) bertumpang tindih dengan rencana pelabuhan dan permukiman. Tumpang tindih juga terjadi pada zona prioritas sedang dengan infrastruktur jalan dan energi serta pada zona prioritas lebih rendah dengan ekspansi industri dan reklamasi. Temuan ini memperlihatkan bahwa konflik ruang tidak cukup diselesaikan melalui delineasi administratif, tetapi memerlukan hierarki mitigasi berupa penghindaran pada habitat sangat sensitif, pengurangan dampak pada zona transisi, dan restorasi pada kawasan yang telah terdegradasi. Valuasi ekonomi menegaskan bahwa jasa ekosistem mangrove mempunyai arti ekonomi nyata bagi ketahanan wilayah. Pada analisis fungsi zona penyangga, manfaat perikanan, karbon biru, ekowisata, dan perlindungan pesisir menunjukkan kontribusi yang substansial bagi rumah tangga pesisir dan pengurangan risiko. Untuk kawasan pelestarian terpadu seluas 3.016,11 ha, pendekatan alokasi realistis menghasilkan estimasi manfaat sekitar USD 5,53 juta per tahun atau Rp 88,46 miliar per tahun. Nilai ini merupakan valuasi parsial berdasarkan jasa yang dihitung dan tidak dimaksudkan sebagai Total Economic Value (TEV) penuh. Pemodelan skenario hingga 2045 menunjukkan bahwa jalur Business as Usual berpotensi meningkatkan konversi mangrove dan menurunkan nilai jasa ekosistem, sedangkan skenario terintegrasi berkelanjutan memberikan kinerja terbaik melalui kombinasi perlindungan, restorasi, dan pengelolaan berbasis masyarakat. Hasil ekologis, ekonomi, dan kelembagaan tersebut disintesis menjadi model zona penyangga konservasi mangrove adaptif yang terdiri atas Zona Konservasi Inti, Zona Pemanfaatan Berkelanjutan, dan Zona Adaptif/Transisi, dengan arahan restorasi dan mitigasi konflik sesuai kondisi setempat. Disertasi ini menyimpulkan bahwa integrasi tata ruang darat–laut di pesisir IKN perlu bergeser dari pendekatan sektoral dan batas statis menuju tata kelola sosial–ekologis yang adaptif, secara spasial eksplisit, dan berbasis jasa ekosistem. Kontribusi utama penelitian terletak pada penyatuan bukti kualitas habitat, kerentanan, konflik ruang, nilai jasa ekosistem, skenario perubahan, dan kelayakan tata kelola menjadi aturan zonasi yang operasional. Model tersebut dapat menjadi dasar penyempurnaan perlindungan pesisir IKN melalui PELP, sempadan berbasis risiko, hierarki mitigasi, OECM/KBK berbasis hasil konservasi, serta internalisasi nilai jasa ekosistem dalam keputusan pembangunan.

The development of Nusantara Capital City (IKN) creates a direct interface between spatial expansion and the need to maintain the ecological integrity of coastal systems. At the land–sea transition, mangroves function as green–blue infrastructure linking terrestrial hydrology, estuarine and marine processes, coastal protection, blue-carbon storage, fisheries habitat, and socio-economic benefits. This dissertation addresses the persistent gap between terrestrial and marine spatial planning and the limited incorporation of mangrove ecosystem services into coastal development decisions. The study aims to: (1) evaluate the condition and suitability of the IKN National Strategic Area Spatial Plan (RTR KSN) in coastal areas by reflecting it against mangrove ecosystem conditions; (2) identify the form, magnitude, and spatial distribution of mismatches between terrestrial and marine spatial allocations in mangrove-dominated areas; and (3) develop an adaptive mangrove conservation buffer-zone model integrating ecological functions and socio-economic benefits. The institutional analysis also examines the potential role of Other Effective Area-Based Conservation Measures (OECMs), or Kawasan Berdampak Konservasi (KBK), as a complement to formal protected areas and Marine and Coastal Ecosystem Management/Protection (PELP) zones. The research covers the IKN coastal system in East Kalimantan, particularly areas connected to Balikpapan Bay, the Sepaku Delta, Muara Samboja, Mentawir, Samboja Kuala, Salok Api, and Muara Jawa. The analytical framework integrates spatial, ecological, economic, and policy approaches. Mangrove habitat quality is assessed using the InVEST Habitat Quality framework; coastal vulnerability is evaluated through a Coastal Vulnerability Index (CVI); land-use change and spatial conflicts are assessed through GIS overlays; conservation priorities are ranked through GIS-based multi-criteria decision analysis using TOPSIS; land-cover scenarios to 2045 are projected with Cellular Automata (CA); and partial economic valuation covers fisheries, blue carbon, coastal protection, and ecotourism according to data availability. Results show that high-quality mangrove habitat declined from 5,460 ha in 2015 to 3,756 ha in 2023, a decrease of 31.2% (1,704 ha). Over the same period, medium-quality habitat increased by 42.4% and low-quality habitat by 44.9%, indicating a shift toward more degraded and fragmented habitat classes, particularly along corridors experiencing intense development pressure. Coastal vulnerability analysis indicates lower vulnerability in segments where mangroves remain relatively intact and higher vulnerability where fragmentation, shoreline change, and exposure to development are more pronounced. The findings demonstrate the limitations of relying on a uniform setback rule as the sole protection instrument. Recommended buffer widths range from approximately 80–100 m in lower-risk segments to 190–250 m in highly vulnerable areas; about 68.3% of the assessed coastline requires protection beyond a uniform minimum setback. TOPSIS identified approximately 3,245 ha of high-priority conservation areas with scores of 0.78–0.85. About 42.7% of these high-priority areas (approximately 1,385 ha) overlap with planned port and settlement development. Additional overlaps occur between medium-priority areas and road/energy infrastructure and between lower-priority areas and industrial expansion/reclamation. These conflicts require a mitigation hierarchy that prioritizes avoidance in highly sensitive habitats, impact reduction in transition zones, and restoration in degraded areas. Economic valuation confirms the importance of mangrove ecosystem services for regional resilience. Under the realistic allocation approach, the recommended integrated conservation area of 3,016.11 ha generates an estimated USD 5.53 million per year, equivalent to approximately IDR 88.46 billion per year. This figure represents a partial valuation of the services assessed and should not be interpreted as a complete Total Economic Value. Scenario modelling to 2045 indicates that a Business-as-Usual trajectory increases mangrove conversion and reduces ecosystem-service values, whereas an integrated sustainable scenario performs best through combined protection, restoration, and community-based management. The ecological, economic, spatial, and institutional findings are synthesized into an adaptive mangrove conservation buffer-zone model comprising a Core Conservation Zone, a Sustainable Use Zone, and an Adaptive/Transition Zone, complemented by targeted restoration and conflict-mitigation measures. The dissertation concludes that land–sea spatial integration in IKN requires a shift from sectoral and static boundary-based planning toward adaptive, spatially explicit, ecosystem-service-based social–ecological governance. Its principal contribution is the integration of habitat quality, coastal vulnerability, spatial conflict, ecosystem-service values, land-cover scenarios, and governance feasibility into operational zoning rules that can support PELP, risk-based coastal setbacks, the mitigation hierarchy, OECM/KBK recognition, and ecosystem-service internalization in development decisions.