Pembangunan Ekonomi Kelautan Berkelanjutan: Kinerja, Keseimbangan Multidimensi, dan Struktur Jaringan Spasial

Abstract

Pembangunan ekonomi kelautan merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia karena besarnya potensi sumber daya laut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pemanfaatan sumber daya kelautan masih menghadapi berbagai tantangan, diantaranya overfishing, urbanization of the sea, kerusakan lingkungan laut, keterbatasan infrastruktur, tingginya biaya logistik, perubahan iklim, serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi kelautan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan aktivitas dan kinerja pembangunan ekonomi kelautan berkelanjutan, tetapi juga perlu memperhatikan keseimbangan dimensi dalam pembangunan ekonomi kelautan berkelanjutan serta keterkaitan aktivitas ekonomi antardaerah. Penelitian ini bertujuan untuk; 1) mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi kelautan berkelanjutan di Indonesia; 2) menganalisis tingkat koordinasi antar dimensi dalam pembangunan ekonomi kelautan berkelanjutan; dan 3) menganalisis struktur dan pola jaringan interaksi ekonomi kelautan di Indonesia. Untuk menjawab tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan 3 jenis metode analisis. Metode Grey Relational Analysis (GRA) digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi kelautan berkelanjutan di Indonesia berdasarkan 3 dimensi yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya analisis Coupling Coordination Degree (CCD) digunakan untuk menganalisis tingkat keseimbangan dan koordinasi antar dimensi dalam pembangunan ekonomi kelautan di Indonesia. Metode Spatial Analysis Network (SNA) digunakan untuk menganalisis struktur dan pola jaringan interaksi ekonomi kelautan di Indonesia. Analisis dibatasi pada sektor perikanan dan pariwisata. Analisis menggunakan data sekunder yang berasal dari BPS, PODES, dan statistik KKP dengan tahun data 2024. Tujuan pertama dan kedua menggunakan 15 provinsi sebagai unit analisisnya, sementara tujuan ketiga menggunakan 38 provinsi di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya ketimpangan kinerja pembangunan ekonomi kelautan antar provinsi di Indonesia, baik dilihat dari antar dimensi maupun hasil GRA secara keseluruhan. Provinsi Bali memiliki kinerja pembangunan ekonomi kelautan berkelanjutan tertinggi, sedangkan Nusa Tenggara Timur memiliki kinerja yang paling rendah. Provinsi yang memiliki kinerja paling baik pada dimensi ekonomi, memiliki kinerja yang buruk pada lingkungan. temuan ini membuktikan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi kelautan tidak dapat dicapai hanya melalui peningkatan aktivitas ekonomi berbasis kelautan, tetapi juga membutuhkan penguatan kapasitas sosial masyarakat pesisir dan perbaikan kualitas ekosistem laut. Selanjutnya dengan menggunakan analisis CCD dapat disimpulkan bahwa tingkat koordinasi tidak hanya ditentukan oleh tingginya tingkat kinerja pembangunan ekonomi kelautan berkelanjutan, tetapi terutama oleh keseimbangan dan keterintegrasian antar dimensi dalam pembangunan ekonomi kelautan berkelanjutan. Provinsi dengan kinerja antar dimensi yang lebih seimbang cenderung memiliki tingkat keterkaitan yang lebih tinggi, meskipun keterkaitan yang tinggi belum selalu menunjukkan koordinasi yang baik apabila tidak disertai dengan kinerja pembangunan ekonomi kelautan yang memadai. Provinsi Sulawesi Tenggara menduduki peringkat ketiga dalam analisis GRA, namun dalam analisis CCD, provinsi ini menduduki peringkat pertama dan termasuk dalam kategori koordinasi relatif kuat. Sementara Provinsi Bali yang merupakan provinsi dengan kinerja paling baik dalam pembangunan ekonomi kelautan, namun menempati peringkat kelima dalam analisis CCD, meskipun tingkat coupling degreenya relatif kuat. Hal ini disebabkan karena ketidakseimbangan kinerja antar dimensi dalam pembangunan ekonomi kelautan berkelanjutan. Tingginya nilai CCD tidak selalu berarti bahwa suatu wilayah telah mencapai tingkat kinerja pembangunan yang tinggi. Sebaliknya, hal tersebut menunjukkan bahwa sub sistem ekonomi, sosial, dan lingkungan berjalan seimbang dan saling memperkuat. Provinsi dengan CCD yang lebih tinggi cenderung menunjukkan ketahanan yang lebih kuat dan keseimbangan antar dimensi pembangunan, yang merupakan karakteristik penting dari pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya untuk analisis struktur jaringan menunjukkan bahwa ekonomi kelautan Indonesia memiliki keterhubungan yang kuat, tetapi tidak merata dan membentuk hierarkis. Provinsi Jawa Timur menempati posisi paling dominan sebagai simpul utama jaringan, sedangkan sejumlah provinsi lainnya berperan sebagai pusat jaringan sekunder dan sebagian besar provinsi berada pada posisi yang relatif kurang sentral. Posisi Jawa Timur sebagai pusat jaringan terutama berkaitan dengan besarnya aktivitas pendaratan ikan dan pencatatan ikan di pelabuhan serta keterhubungannya dengan wilayah lain. Sulawesi Selatan juga memiliki posisi penting sebagai simpul regional yang menghubungkan wilayah produksi dan pasar di kawasan timur Indonesia. Struktur tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi kelautan nasional telah memiliki pusat-pusat aktivitas yang kuat, tetapi keterhubungan dan manfaat jaringan belum tersebar secara merata ke seluruh wilayah. Selanjutnya, analisis core-perypheri dan hierarchical clustering memperkuat adanya diferensiasi struktural antara wilayah ini dan perifer. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi kelautan berkelanjutan tidak cukup dinilai dari kinerja sektoral, tetapi perlu mempertimbangkan keseimbangan multidimensi dan posisi wilayah dalam jaringan ekonomi kelautan. Temuan tersebut memberikan implikasi bahwa kebijakan pembangunan perlu diarahkan pada penguatan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan sekaligus memperkuat konektivitas, kapasitas, dan keterkaitan wilayah yang relatif kurang terhubung, sehingga pembangunan ekonomi kelautan dapat berlangsung secara lebih inklusif dan berkelanjutan.