Strategi Penguatan Perencanaan Dana Alokasi Khusus untuk Mendukung Penurunan Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Abstract

Penurunan prevalensi stunting memerlukan keterpaduan intervensi kesehatan, gizi, pendidikan, air minum, sanitasi, keluarga berencana, perlindungan sosial, dan kapasitas daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) mendukung sarana, prasarana, dan operasional layanan yang berkaitan dengan stunting, tetapi besarnya pagu belum menggambarkan realisasi, keberfungsian layanan, pemanfaatan, mutu, maupun hasil pembangunan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan perkembangan stunting dan pagu DAK; menganalisis hubungan pagu DAK Fisik dan DAK Nonfisik tahun sebelumnya dengan prevalensi stunting; membentuk tipologi kebutuhan kabupaten/kota; serta merumuskan strategi penguatan perencanaan DAK berdasarkan diagnosis kebutuhan dan bukti implementasi. Penelitian ini menggunakan panel seimbang 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dengan prevalensi stunting pada 2019, 2021, 2022, 2023, dan 2024 serta variabel penjelas satu tahun sebelumnya, sehingga terdapat 135 observasi. Hubungan DAK dan stunting dianalisis menggunakan two-way fixed effects (TWFE) kabupaten/kota dan tahun dengan pengeluaran per kapita sebagai kontrol. Inferensi menggunakan HC1 terklaster kabupaten/kota dengan pemeriksaan ketahanan melalui CR2-Satterthwaite dan wild cluster bootstrap. Spesifikasi utama menggunakan pagu DAK nominal total dan diperiksa ketahanannya menggunakan DAK riil per kapita. Enam indikator proksimal dianalisis secara eksploratif. Tipologi utama dibentuk dari enam indikator kebutuhan dan kapasitas tanpa memasukkan DAK, kemudian hasil kuantitatif dipadukan dengan telaah dokumen dan SWOT/TOWS kualitatif untuk merumuskan strategi. Secara agregat, prevalensi stunting di Jawa Barat menunjukkan kecenderungan menurun, dengan 25 dari 27 kabupaten/kota memiliki prevalensi tahun 2024 yang lebih rendah dibandingkan 2019. Namun, perkembangan antartahun tidak seragam dan seluruh daerah mengalami kenaikan maupun penurunan pada interval pengamatan. Perubahan 2019–2024 karena itu lebih tepat dibaca sebagai perbedaan kondisi awal dan akhir daripada sebagai lintasan penurunan yang linear. Kabupaten/kota juga berbeda dalam kondisi layanan dasar, pendidikan perempuan, kapasitas ekonomi, dan skala fiskal. Pagu total mencerminkan volume dukungan fiskal, sedangkan pagu per kapita menunjukkan intensitas relatif terhadap jumlah penduduk. Dengan demikian, kondisi daerah tidak dapat diringkas hanya melalui rata-rata provinsi, perubahan titik awal–akhir, atau satu ukuran pagu. Hubungan antara pagu DAK tahun sebelumnya dan prevalensi stunting belum menunjukkan pola yang konsisten ketika dibaca melalui representasi fiskal dan prosedur inferensi yang berbeda. Pada spesifikasi nominal total, DAK Nonfisik menunjukkan sinyal pada sebagian prosedur inferensi, tetapi pola tersebut tidak konsisten antarprosedur dan tidak bertahan ketika pagu dinormalisasi per kapita. Besarnya pagu DAK agregat karena itu belum memadai apabila digunakan sendiri untuk menjelaskan variasi prevalensi stunting. Pagu merupakan titik awal pembiayaan, sedangkan keterkaitannya dengan hasil bergantung pada realisasi, ketepatan lokus dan sasaran, kesiapan pelaksanaan, keluaran, keberfungsian layanan, operasi dan pemeliharaan, mutu, serta pemanfaatan. Manfaat DAK Fisik juga dapat memerlukan waktu lebih panjang daripada lag satu tahun, sedangkan DAK Nonfisik mencakup dukungan operasional dengan fungsi dan jalur layanan yang berbeda. Analisis indikator proksimal memberikan sinyal eksploratif pada APK PAUD, tetapi secara keseluruhan tidak memberikan dasar untuk menetapkan satu faktor sebagai penjelas utama perubahan stunting. Tipologi utama membentuk tujuh daerah Prioritas Tinggi, 13 daerah Transisi/Penguatan, dan tujuh daerah Relatif Lebih Baik. Pembeda antarkelompok terutama berkaitan dengan pendidikan perempuan, persalinan oleh tenaga kesehatan, sanitasi, air minum, dan kapasitas ekonomi, sedangkan prevalensi stunting antarkelompok relatif berdekatan. Struktur K = 3 relatif stabil secara temporal, tetapi tetap diagnostik dan eksploratif. Tipologi menunjukkan bahwa hasil yang relatif serupa dapat beriringan dengan fondasi kebutuhan dan kapasitas yang berbeda. Tipologi bukan ranking kinerja, prediksi trajektori hasil, ataupun formula nominal DAK, sehingga penggunaannya tetap memerlukan verifikasi kondisi daerah dan lokus. Telaah dokumen menghasilkan 1.067 dokumen regional yang memenuhi kriteria dari 1.076 kandidat. Bukti lebih mudah ditelusuri pada tahap perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan dibandingkan pada keterhubungan realisasi, keluaran, keberfungsian, mutu, pemanfaatan, dan hasil. Sintesis temuan kuantitatif, tipologi, dan bukti dokumenter melalui SWOT/TOWS menghasilkan enam strategi. Tiga strategi lintas-tipologi meliputi Readiness Gate, keterpaduan DAK Fisik–Nonfisik dengan operasi dan pemeliharaan, serta ketertelusuran pembiayaan dan fungsi/pemanfaatan. Strategi spesifik-tipologi menempatkan kesenjangan akses/WASH, jangkauan, kesiapan, dan fungsi sebagai fokus Prioritas Tinggi; keberfungsian, mutu, pemerataan internal, dan pemanfaatan sebagai fokus Transisi/Penguatan; serta penargetan presisi, pemeliharaan, dan surveilans sebagai fokus Relatif Lebih Baik. Dengan demikian, penguatan perencanaan DAK diarahkan pada peningkatan kesesuaian antara diagnosis kebutuhan, pilihan instrumen, kesiapan pelaksanaan, keberfungsian layanan, sasaran, pemanfaatan, dan ketertelusuran tindak lanjut. Enam strategi yang dihasilkan merupakan arah penguatan perencanaan yang penerapannya perlu disesuaikan dengan karakteristik tipologi serta hasil verifikasi kebutuhan dan kondisi aktual daerah.

Reducing stunting prevalence requires coordinated interventions in health, nutrition, education, drinking water, sanitation, family planning, social protection, and local capacity. The Special Allocation Fund (Dana Alokasi Khusus, DAK) supports infrastructure, facilities, and service operations related to stunting; however, the size of an allocation ceiling does not directly represent budget realization, service functionality, utilization, quality, or development outcomes. This study describes trends in stunting prevalence and DAK ceilings; examines the association between previous-year Physical and Non-Physical DAK ceilings and stunting prevalence; constructs a needs-based typology of regencies and municipalities; and formulates strategies for strengthening DAK planning based on needs diagnosis and implementation evidence. This study uses a balanced panel covering panel of 27 regencies and municipalities in West Java, with stunting prevalence observed in 2019, 2021, 2022, 2023, and 2024 and explanatory variables lagged by one year, yielding 135 observations. The association between DAK and stunting is analyzed using regency/municipality and year two-way fixed effects (TWFE), controlling for per capita expenditure. Inference uses region-clustered HC1 with robustness checks through CR2-Satterthwaite and wild cluster bootstrap. The main specification uses total nominal DAK ceilings, with real DAK per capita as an alternative measure. Six proximal indicators are analyzed exploratorily. The main typology is constructed from six need and capacity indicators without DAK, while quantitative findings are integrated with document review and qualitative SWOT/TOWS to formulate strategies. At the aggregate level, stunting prevalence in West Java shows a declining tendency, with 25 of 27 regions having lower prevalence in 2024 than in 2019. However, year-to-year developments were not uniform, and all regions experienced both increases and decreases during the observed intervals. The 2019–2024 change is therefore more appropriately interpreted as a difference between initial and final conditions rather than as a linear declining trajectory. Regions also differ in basic services, women's education, economic capacity, and fiscal scale. Total DAK ceilings reflect the volume of fiscal support, whereas per capita ceilings reflect fiscal intensity relative to population size. Regional conditions therefore cannot be adequately summarized by the provincial average, the initial-to-final change, or a single ceiling measure. The association between previous-year DAK ceilings and stunting prevalence does not show a consistent pattern across different fiscal representations and inference procedures. Under the total nominal specification, Non-Physical DAK shows a signal under some procedures, but the pattern is not consistent across procedures and does not persist when ceilings are normalized per capita. Aggregate DAK ceilings alone are therefore insufficient to explain variation in stunting prevalence. A DAK ceiling is an initial financing input whose linkage with outcomes depends on realization, accuracy of location and targeting, implementation readiness, outputs, service functionality, operations and maintenance, quality, and utilization. The benefits of Physical DAK may also require more than a one-year lag, while Non-Physical DAK comprises operational support with heterogeneous functions and service pathways. The proximal-indicator analysis provides an exploratory signal for APK PAUD, but overall does not identify a single dominant factor explaining changes in stunting. The main typology consists of seven High-Priority regions, 13 Transition/Strengthening regions, and seven Relatively Better regions. Group differences are mainly associated with women's education, skilled birth attendance, sanitation, drinking water, and economic capacity, while stunting prevalence is relatively similar across groups. The K = 3 structure is relatively stable over time but remains diagnostic and exploratory. The typology shows that relatively similar outcomes may coexist with different underlying needs and capacities. It is not a performance ranking, a prediction of outcome trajectories, or a formula for nominal DAK allocation, and its use requires verification of local and site-specific conditions. The document review identified 1,067 eligible regional documents from 1,076 candidates. Evidence is more readily traceable at the planning, budgeting, and activity-implementation stages than across the links among realization, outputs, functionality, quality, utilization, and outcomes. The synthesis of quantitative findings, the typology, and documentary evidence through SWOT/TOWS generated six strategies. Three cross-typology strategies comprise a Readiness Gate, integration of Physical and Non-Physical DAK with operations and maintenance, and traceability of financing and service functionality/utilization. Typology-specific strategies focus on access/WASH gaps, reach, readiness, and functionality in High-Priority regions; functionality, quality, internal equity, and utilization in Transition/Strengthening regions; and precision targeting, maintenance, and surveillance in Relatively Better regions. Thus, strengthening DAK planning is directed toward improving alignment among needs diagnosis, instrument choice, implementation readiness, service functionality, target groups, utilization, and traceability of follow-up actions. The six strategies provide directions for strengthening planning, with their application adjusted to typology characteristics and the results of verification of local needs and current regional conditions.