Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Karawang

Abstract

Pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan sumber pendapatan daerah yang signifikan, namun realisasinya di Kabupaten Karawang masih rendah dengan kepatuhan wajib pajak yang menurun. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pendapatan PBB, menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak, menganalisis pengaruh jumlah wajib pajak, tingkat kepatuhan, piutang PBB, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk terhadap pendapatan PBB, serta merumuskan strategi alternatif untuk mengoptimalkan pendapatan PBB di Kabupaten Karawang. Data primer diperoleh melalui wawancara dan kuesioner, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen pada instansi terkait. Pendekatan analisis yang digunakan meliputi analisis deskriptif, analisis regresi data panel, dan analisis kebijakan multikriteria (MULTIPOL). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas kecamatan di Kabupaten Karawang memiliki pencapaian realisasi pendapatan PBB yang sangat rendah dengan rata-rata di bawah 50% dan cenderung menurun hingga 2024, dengan rasio kepatuhan menurun dari 38,00% pada 2020 menjadi 29,54% pada 2024. Hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa secara bersamaan variabel jumlah wajib pajak, tingkat kepatuhan, piutang PBB, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan PBB, tetapi secara parsial hanya jumlah wajib pajak, tingkat kepatuhan, dan piutang PBB yang berpengaruh signifikan. Berdasarkan analisis MULTIPOL dengan dua skenario, hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan teknologi menjadi kebijakan prioritas yang harus dilaksanakan untuk mengoptimalkan penerimaan PBB, diikuti oleh pengembangan sumber daya manusia aparatur, pembaruan database, ketersediaan regulasi, dan peningkatan kesadaran wajib pajak.

Kata kunci: analisis regresi, kepatuhan wajib pajak, kebijakan multi-kriteria, pajak bumi dan bangunan

Land and building tax (PBB) is a significant source of regional revenue, yet its realization in Karawang Regency remains low with declining taxpayer compliance. This research aims to describe PBB revenue, determine the level of taxpayer compliance, analyze the influence of the number of taxpayers, compliance rate, PBB receivables, population, and population density on PBB revenue, and formulate alternative strategies for optimizing PBB revenue in Karawang Regency. Primary data were obtained through interviews and questionnaires, while secondary data were derived from documents at relevant agencies. The analytical approaches used include descriptive analysis, panel data regression analysis, and multicriteria policy analysis (MULTIPOL). The results show that the majority of sub-districts in Karawang Regency have very low PBB revenue realization achievement with an average below 50% and tending to decline until 2024, with the compliance ratio decreasing from 38.00% in 2020 to 29.54% in 2024. The panel data regression analysis results indicate that simultaneously the variables of number of taxpayers, compliance rate, PBB receivables, population, and population density have a significant influence on PBB revenue realization, but only the number of taxpayers, compliance rate, and PBB receivables have a significant partial influence. Based on the MULTIPOL analysis with two scenarios, the results show that technology enhancement is the priority policy that must be implemented to optimize PBB revenue, followed by apparatus human resource development, database updating, regulatory availability, and increasing taxpayer awareness.

Keywords: regression analysis, taxpayer compliance, multicriteria policy, land and buliding tax