EVALUASI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI KECAMATAN PANGALENGAN, KABUPATEN BANDUNG

Abstract

Meningkatnya aktivitas pariwisata di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, yang berkembang sebagai klaster wisata alam, agroekowisata, wisata air, petualangan, dan wisata perdesaan. Pangalengan memiliki modal wilayah yang kuat berupa lanskap dataran tinggi, perkebunan teh, danau, sungai, sumber air panas, hutan pinus, serta basis ekonomi lokal pada pertanian, perkebunan, peternakan, UMKM, akomodasi, dan jasa wisata. Namun, pesatnya perkembangan sektor pariwisata di Kecamatan Pangalengan serta munculnya peluang dan tantangan, sehingga diperlukan evaluasi komprehensif mengenai keberlanjutan pariwisata dan rekomendasi kebijakan pariwisata di Kecamatan Pangalengan agar pengembangannya dapat berjalan secara optimal, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat lokal. Tujuan penelitian adalah menganalisis karakteristik wisata yang berkembang di Kecamatan Pangalengan, mengevaluasi status keberlanjutan sekaligus mengidentifikasi faktor pengungkit keberlanjutan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk pengembangan pariwisata Pangalengan yang berkelanjutan dan merata manfaatnya. Penelitian menggunakan data primer melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan kuesioner. Data sekunder penelitian diperoleh dari BPS, Disparekraf Kabupaten Bandung. Analisis dilakukan bertahap melalui analisis deskriptif kualitatif untuk mengkarakterisasi pariwisata yang berkembang di Kecamatan Pangalengan, multiaspect sustainability analysis (MSA) untuk menilai status dan faktor pengungkit keberlanjutan Pariwisata Pangalengan, serta interpretative structural modeling (ISM) untuk menyusun struktur prioritas rekomendasi kebijakan berdasarkan faktor pengungkit keberlanjutan. Hasil analisis deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa Pangalengan memiliki keunggulan komparatif sebagai kawasan wisata perdesaan berbasis alam dan agroekowisata. Kekuatan utamanya terletak pada lanskap dataran tinggi, perkebunan teh, danau, sungai, hutan pinus, sumber air panas, budaya lokal, wisata petualangan, serta dukungan kebijakan RTRW dan RIPPARDA Kabupaten Bandung. Peluang pengembangannya terbuka melalui paket wisata terpadu berbasis alam, agro, budaya, edukasi, petualangan, UMKM lokal, produk pertanian, susu, teh, kopi, kuliner, homestay, dan kedekatan dengan pasar wisata Bandung Raya. Namun, kelemahan dan ancaman utama muncul dari pengelolaan destinasi yang masih parsial, kebutuhan pedoman teknis, belum meratanya standar sanitasi dan pengelolaan sampah, tekanan terhadap air dan lahan, kemacetan, indikasih alih fungsi lahan dan degradasi lanskap, risiko bencana, serta ketidaksinkronan antar-sektor pada kawasan yang bersifat multifungsi. Hasil MSA menunjukkan bahwa status keberlanjutan pariwisata Pangalengan berada pada kategori berkelanjutan dengan nilai rata-rata 65,41. Aspek ekonomi menjadi dimensi paling kuat dengan nilai 79,25, diikuti teknologi dan infrastruktur 74,45, sosial 69,14, ekologi 63,30, dan kelembagaan 40,91. Pola ini memperlihatkan bahwa pariwisata Pangalengan telah memberikan manfaat ekonomi dan didukung oleh infrastruktur yang relatif berkembang, tetapi belum sepenuhnya ditopang oleh tata kelola yang kuat. Faktor pengungkit utama yang menentukan keberlanjutan meliputi kesejahteraan masyarakat lokal, pasar pariwisata, investasi destinasi, pengetahuan lingkungan masyarakat, pendidikan dan pelatihan pariwisata, kebersihan kawasan, penataan area wisata, pengelolaan limbah dan sampah, fasilitas wisata ramah lingkungan, serta pedoman teknis dan koordinasi kelembagaan.. Temuan baru penelitian ini terletak pada integrasi analisis MSA dan ISM yang tidak hanya menghasilkan status keberlanjutan, tetapi juga menunjukkan urutan logis intervensi pada kebijakan. Hasil ISM menunjukkan bahwa penyediaan pedoman teknis dan operasional pengelolaan pariwisata serta peningkatan frekuensi koordinasi antar-stakeholder merupakan elemen penggerak utama dengan daya dorong tinggi dan ketergantungan rendah. Artinya, persoalan utama Pangalengan bukan semata kurangnya potensi wisata atau rendahnya aktivitas ekonomi, melainkan belum kuatnya fondasi kelembagaan untuk mengendalikan pertumbuhan destinasi. Elemen investasi destinasi, pelatihan masyarakat, pengetahuan lingkungan, penataan kawasan, serta pengelolaan limbah dan sampah berperan sebagai faktor penghubung, sedangkan fasilitas ramah lingkungan, desain kawasan konservasi, serta kebijakan insentif dan disinsentif merupakan keluaran yang sangat bergantung pada keberhasilan penguatan kelembagaan dan faktor penghubung sebelumnya. Keberlanjutan pariwisata Pangalengan tidak cukup hanya dengan meningkatkan jumlah kunjungan, membangun fasilitas fisik, atau memperluas investasi wisata. Strategi pengembangan pariwisata Pangalengan perlu diarahkan pada tata kelola destinasi berbasis kelembagaan kolaboratif, dengan prioritas pada pedoman teknis, koordinasi multipihak, pengendalian tata ruang, pengelolaan sampah, edukasi lingkungan, peningkatan kapasitas masyarakat, serta distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil.

Tourism activity is increasing in Pangalengan District, Bandung Regency, which is developing into a cluster for nature-based tourism, agro-ecotourism, water-based tourism, adventure tourism, and rural tourism. Pangalengan possesses strong regional assets including highland landscapes, tea plantations, lakes, rivers, hot springs, and pine forests alongside a local economic base comprising agriculture, plantations, livestock farming, MSMEs, accommodation, and tourism services. However, the rapid growth of the tourism sector in Pangalengan District, coupled with emerging opportunities and challenges, necessitates a comprehensive evaluation of tourism sustainability and the formulation of policy recommendations. Such measures are essential to ensure that development proceeds optimally and sustainably while delivering equitable benefits to the local community. This study aims to analyze the characteristics of tourism development in Pangalengan District, evaluate its sustainability status and identify key sustainability leverage factors, and formulate policy recommendations for sustainable and equitably beneficial tourism development. The study utilizes primary data collected through field observations, in-depth interviews, and questionnaires, alongside secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) and the Bandung Regency Tourism and Creative Economy Office (Disparekraf). The analysis was conducted in stages: qualitative descriptive analysis to characterize the tourism developing in Pangalengan District; multi-aspect sustainability analysis (MSA) to assess the sustainability status and leverage factors of Pangalengan tourism; and interpretative structural modeling (ISM) to structure priority policy recommendations based on these sustainability leverage factors. The qualitative descriptive analysis reveals that Pangalengan holds a comparative advantage as a destination for nature-based rural tourism and agro-ecotourism. Its primary strengths lie in its highland landscapes, tea plantations, lakes, rivers, pine forests, hot springs, local culture, and adventure tourism offerings, as well as supportive policies within the Bandung Regency Spatial Plan (RTRW) and Regional Tourism Development Master Plan (RIPPARDA). Opportunities for development exist through integrated tourism packages encompassing nature, agro-tourism, culture, education, adventure, local MSMEs, agricultural products, dairy, tea, coffee, and culinary experiences as well as homestays and proximity to the Greater Bandung tourism market. However, major weaknesses and threats stem from fragmented destination management, a need for technical guidelines, inconsistent sanitation and waste management standards, pressure on water and land resources, traffic congestion, signs of land-use conversion and landscape degradation, disaster risks, and a lack of inter-sectoral coordination within this multifunctional area. MSA results indicate that Pangalengan’s tourism sustainability status falls into the "sustainable" category, with an average score of 65.41. The economic aspect is the strongest dimension (79.25), followed by technology and infrastructure (74.45), social (69.14), ecology (63.30), and institutional (40.91). This pattern reveals that while Pangalengan’s tourism generates economic benefits and enjoys relatively developed infrastructure, it lacks robust governance support. Key leverage factors determining sustainability include local community welfare, tourism markets, destination investment, community environmental awareness, tourism education and training, area cleanliness, tourism zone layout, waste management, eco-friendly tourism facilities, and technical guidelines alongside institutional coordination. The study’s novel contribution lies in the integration of MSA and ISM analyses, which not only determines the sustainability status but also establishes a logical sequence for policy interventions. ISM results indicate that the provision of technical and operational guidelines for tourism management, along with increased coordination among stakeholders, are key driving elements characterized by high driving power and low dependency. This implies that the primary issue facing Pangalengan is not merely a lack of tourism potential or low economic activity, but rather the absence of a robust institutional foundation to manage the destination's growth. Elements such as destination investment, community training, environmental knowledge, area planning, and waste management serve as linking factors; meanwhile, eco-friendly facilities, conservation area design, and incentive/disincentive policies are outputs that heavily depend on the successful strengthening of institutions and the aforementioned linking factors. Ensuring the sustainability of tourism in Pangalengan requires more than just increasing visitor numbers, constructing physical facilities, or expanding tourism investment. Pangalengan’s tourism development strategy must focus on destination governance rooted in collaborative institutional arrangements, prioritizing technical guidelines, multi-stakeholder coordination, spatial planning control, waste management, environmental education, and capacity building. society, as well as a more equitable distribution of economic benefits.