Kebijakan Pengembangan Perumahan Berkelanjutan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Bogor

Abstract

HASBULLOH. Kebijakan Pengembangan Perumahan Berkelanjutan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Bogor. Dibimbing oleh AKHMAD FAUZI, SRI MULATSIH, MUHAMMAD FINDI ALEXANDI. Keterbatasan lahan, tingginya kebutuhan hunian, kenaikan harga tanah, serta belum terpadunya kebijakan perumahan, transportasi, pembiayaan, dan pengelolaan pascahuni menjadi persoalan utama penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Bogor. Keberlanjutan rumah susun tidak cukup dinilai dari jumlah unit dan harga awal, tetapi juga dari lokasi, biaya mobilitas, mutu lingkungan, kepastian tinggal, kualitas layanan, dan keberlanjutan penghidupan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian pengembangan perumahan dengan tata ruang, mengananilis status keberlanjutan pengembangan perumahan MBR, menganalisis variabel utama yang mempengaruhi peminatan MBR, dan merumuskan kebijakan pengembangan kawasan perumahan berkelanjutan bagi MBR. Metode penelitian mengintegrasikan analisis spasial berbasis sistem informasi geografis, RAPFISH terhadap 50 atribut pada sepuluh kawasan perumahan oleh delapan pemangku kepentingan, MICMAC terhadap 29 variabel oleh sembilan pemangku kepentingan, serta Analytic Hierarchy Process (AHP) terhadap enam kriteria dan empat alternatif yang disertai uji konsistensi dan sensitivitas. Analisis spasial menunjukkan 6.258,27 ha atau 88,12% kawasan termasuk kategori sangat sesuai dan 843,68 ha atau 11,88% cukup sesuai. Namun, kesiapan setiap persil tetap memerlukan verifikasi status tanah, utilitas, risiko tapak, angkutan umum, dan akses pekerjaan. Seluruh rata-rata dimensi berada pada kategori cukup berkelanjutan: infrastruktur 61,19; ekologi 60,69; sosial 60,03; ekonomi 58,78; dan kelembagaan 55,67. Menteng Asri memperoleh nilai agregat tertinggi 68,47, sedangkan Grand Yasmin Square menjadi satu-satunya kawasan kurang berkelanjutan dengan nilai 45,51. Temuan ini menunjukkan plateau keberlanjutan menengah dan ketertinggalan tata kelola pascahuni dibandingkan pembangunan fisik. MICMAC menempatkan literasi rumah susun sebagai pengaruh langsung dan tidak langsung tertinggi, diikuti tarif, jarak kerja, luas unit, dan kepastian tinggal; biaya hunian total memiliki ketergantungan tertinggi. AHP menetapkan keterjangkauan dan ketepatan sasaran sebagai kriteria utama sebesar 31,63%, diikuti aksesibilitas, infrastruktur, dan layanan 19,96%, serta lahan dan kesesuaian tata ruang 17,77%. Rusunawa publik terintegrasi transit di lahan publik menjadi prioritas pertama 37,47%, diikuti kerja sama pemerintah dan badan usaha dengan hunian campuran 28,12%, peremajaan vertikal 20,91%, dan rusunami bersubsidi 13,51%. Temuan baru penelitian ialah kesesuaian multiskala dan keterjangkauan multidimensi yang dioperasionalkan melalui integrasi empat analisis ke dalam Model RUSUN-Bogor. Model ini mencakup Registrasi MBR, Urban Land dan Transit-Oriented Development, Skema Pembiayaan Campuran, Unit dan Pengelolaan Siklus Hidup, serta Network Governance. Implikasinya, pengelolaan rumah susun harus menghubungkan lahan sesuai dengan keterjangkauan efektif, pemeliharaan layanan, kepastian tinggal, dan partisipasi penghuni. Pemerintah Kota Bogor perlu mengintegrasikan data kebutuhan, mengamankan lahan dekat transit dan pekerjaan, menghitung biaya hunian total, serta melembagakan pengelolaan pascahuni. Kata kunci: analisis kebijakan; keterjangkauan perumahan; masyarakat berpenghasilan rendah; perumahan berkelanjutan; rumah susun