| dc.description.abstract | Kemiskinan pada wilayah kepulauan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai akibat dari rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi merupakan manifestasi dari berbagai hambatan struktural yang terbentuk oleh karakteristik geografis, spasial, dan kelembagaan wilayah kepulauan. Fragmentasi antar pulau, keterbatasan konektivitas, tingginya biaya transportasi dan logistik, belum meratanya infrastruktur dasar, serta terbatasnya akses terhadap pelayanan publik menyebabkan masyarakat kepulauan menghadapi keterbatasan yang berbeda dengan masyarakat di wilayah kontinental. Dalam konteks Provinsi Maluku, kondisi tersebut berimplikasi pada tingginya konsentrasi kemiskinan di wilayah perdesaan, terutama pada desa-desa yang tersebar di pulau-pulau kecil, kawasan pesisir, pegunungan, maupun wilayah terluar. Fenomena ini menunjukkan bahwa pendekatan penanggulangan kemiskinan yang selama ini lebih berorientasi pada intervensi sektoral belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas persoalan kemiskinan pada wilayah kepulauan.
Penelitian ini bertujuan membangun strategi penanggulangan kemiskinan yang mampu menjawab kompleksitas tersebut melalui suatu pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Penelitian dilaksanakan dalam tiga tahapan analisis yang saling melengkapi. Tahap pertama mengidentifikasi tipologi desa berdasarkan karakteristik spasial dan tingkat perkembangan wilayah sebagai dasar penyusunan intervensi yang lebih adaptif, melalui pendekatn Principal Component Analysis (PCA), K-Means Clustering, dan Arc-GIS. Tahap kedua menganalisis hubungan kausal antar determinan kemiskinan menggunakan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) untuk mengungkap mekanisme struktural yang mempertahankan kemiskinan pada wilayah kepulauan. Dan tahap ketiga menerjemahkan seluruh temuan empiris tersebut ke dalam strategi kebijakan melalui pendekatan Multi-Criteria Policy Model (MULTIPOL), sehingga diperoleh prioritas kebijakan, tindakan strategis, serta skenario pembangunan yang mampu mendorong transformasi pembangunan wilayah kepulauan secara sistematis, bertahap, dan berkelanjutan. Integrasi ketiga pendekatan tersebut menghasilkan kerangka analisis yang tidak hanya menjelaskan mengapa kemiskinan terjadi, tetapi juga bagaimana kemiskinan dapat diatasi melalui kebijakan yang berbasis bukti dan berorientasi pada karakteristik kewilayahan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan di Provinsi Maluku merupakan konsekuensi dari interaksi berbagai faktor struktural yang saling mempengaruhi. Hambatan geografis kepulauan membentuk keterbatasan konektivitas yang berdampak terhadap rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur, serta peluang ekonomi. Interaksi berbagai faktor tersebut menghasilkan mekanisme yang menyebabkan kemiskinan bersifat persisten dan sulit diputus melalui program-program yang bersifat parsial. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa setiap tipologi desa memiliki karakteristik, tingkat kerentanan, serta kebutuhan pembangunan yang berbeda sehingga pendekatan kebijakan yang seragam berpotensi menghasilkan intervensi yang kurang efektif.
Kontribusi teoretis utama penelitian ini diwujudkan melalui pengembangan konsep Archipelagic Structural Poverty Trap (ASPT), yaitu suatu kerangka konseptual yang menjelaskan bahwa kemiskinan pada wilayah kepulauan terbentuk sebagai hasil interaksi berbagai hambatan struktural yang berasal dari kondisi geografis, keterbatasan konektivitas, akses pelayanan dasar, kapasitas infrastruktur, tata kelola pembangunan, serta peluang ekonomi masyarakat. Konsep ini memperluas perspektif mengenai kemiskinan struktural dengan menempatkan karakteristik kepulauan sebagai elemen fundamental yang membentuk dinamika kemiskinan secara sistemik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan faktor-faktor penyebab kemiskinan, tetapi juga memperlihatkan mekanisme bagaimana faktor-faktor tersebut saling memperkuat sehingga membentuk perangkap kemiskinan yang khas pada wilayah kepulauan.
Berlandaskan temuan empiris tersebut, penelitian ini selanjutnya mengembangkan strategi penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan MULTIPOL yang mengintegrasikan sasaran strategis, kriteria evaluasi, alternatif kebijakan, tindakan, serta skenario ke dalam suatu kerangka transformasi yang komprehensif. Hasil analisis menegaskan bahwa percepatan pengurangan kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui intervensi sektoral semata, tetapi harus diarahkan pada transformasi pembangunan wilayah kepulauan melalui penguatan konektivitas antar pulau, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah, integrasi kebijakan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas jenjang pemerintahan dalam satu sistem pembangunan kepulauan yang saling mendukung. Pendekatan tersebut menghasilkan suatu Roadmap Transformasi Pembangunan Wilayah Kepulauan yang memberikan arah implementasi kebijakan secara bertahap, mulai dari pembangunan fondasi, penguatan kapasitas adaptif, hingga terwujudnya transformasi pembangunan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan tiga kontribusi ilmiah yang saling melengkapi. Pertama, menghasilkan tipologi desa kepulauan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih presisi dan adaptif. Kedua, memperkenalkan ASPT sebagai pengembangan konseptual dalam menjelaskan mekanisme kemiskinan pada wilayah kepulauan. Ketiga, mengembangkan Roadmap Transformasi Pembangunan Wilayah Kepulauan sebagai model implementasi kebijakan yang menghubungkan bukti empiris dengan perencanaan strategis pembangunan. Ketiga kontribusi tersebut membentuk suatu kerangka ilmiah yang utuh, dimulai dari identifikasi karakteristik wilayah, penjelasan mekanisme kemiskinan, hingga perumusan strategi penanggulangannya. Penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah ilmu perencanaan pembangunan wilayah dan perdesaan, tetapi juga menyediakan landasan konseptual serta rekomendasi kebijakan sebagai acuan dalam perumusan strategi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Maluku maupun daerah kepulauan lainnya di Indonesia. | |
