Strategi Implemantasi Program Makan Bergizi Gratis yang Berbasis Lokal di Kabupaten Bogor

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif strategis pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi masalah gizi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus menjadi instrumen penggerak perekonomian lokal. Dalam pelaksanaannya, program ini menghadapi berbagai kendala terkait tata kelola, distribusi, resistensi masyarakat, dan belum optimalnya penyerapan pangan lokal, terutama di wilayah dengan kondisi demografis dan geografis yang luas seperti Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor sendiri dikenal memiliki potensi pertanian yang melimpah, namun optimalisasi rantai pasok pangan lokal dalam program MBG masih memerlukan strategi implementasi yang tepat agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara maksimal dan berkelanjutan oleh petani, pelaku usaha kecil, serta masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis peran pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat dalam implementasi program MBG berbasis lokal, 2) mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang memengaruhi implementasi program, dan 3) merumuskan strategi prioritas implementasi Program MBG yang berbasis lokal di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan analisis stakeholder berdasarkan teori Bryson untuk memetakan peran pemangku kepentingan, matriks IFE (Internal Factor Evaluatian) dan EFE (External Factor Evaluation) untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal, matriks SWOT untuk merumuskan alternatif strategi, serta matriks QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) untuk menentukan prioritas strategi implementasi. Hasil analisis stakeholder menunjukkan bahwa Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan Mitra BGN/Yayasan berperan sebagai key players yang memiliki kekuatan dan kepentingan tertinggi dalam menentukan penyerapan komoditas pangan lokal, sementara Pemerintah Daerah berada pada posisi context setter yang memiliki kekuasaan besar namun perlu lebih aktif menggunakan otoritasnya. Sekolah/posyandu, Koperasi/BUMDes, dan petani/peternak/UMKM lokal berada pada kategori subject yang merasakan dampak langsung program namun memiliki pengaruh terbatas dalam pengambilan keputusan. Analisis matriks IFE dan EFE menunjukkan bahwa faktor internal utama yang berpengaruh adalah “potensi pangan lokal”, dengan skor kekuatan (1,70) lebih tinggi dibandingkan kelemahan (0,82), sedangkan faktor eksternal utama adalah “dukungan kebijakan pemerintah pusat terkait sumber pangan lokal”, dengan skor peluang (1,16) yang hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan ancaman (1,04). Berdasarkan matriks Internal-Eksternal, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor berada pada sel strategi V yaitu Hold and Maintain, yang berarti implementasi program MBG berbasis lokal perlu dikelola dengan strategi penetrasi pasar dan pengembangan produk. Berdasarkan hasil analisis SWOT, dirumuskan sebelas alternatif strategi yang kemudian diperingkat menggunakan matriks QSPM. Tiga strategi prioritas utama yang dihasilkan secara berurutan yaitu: 1) memanfaatkan BUMDes/koperasi setempat sebagai fasilitator dan koordinator bagi petani dan peternak lokal (STAS 5,02), 2) mengintegrasikan kantin sekolah ke dalam skema kerja sama operasional MBG (STAS 4,91), dan 3) melakukan pengawasan melalui sistem data bahan pangan MBG berbasis geospasial (STAS 4,81). Ketiga strategi prioritas tersebut diharapkan mampu menjamin akuntabilitas logistik, mencegah praktik monopoli, mengurangi limbah pangan, serta mewujudkan kemandirian ekonomi sirkular di Kabupaten Bogor, sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam mengoptimalkan implementasi Program Makan Bergizi Gratis yang berbasis lokal.

The Free Nutritious Meal (MBG) Program is a strategic government initiative aimed at addressing nutritional problems, improving the quality of human resources, while also serving as an instrument for driving the local economy. In its implementation, this program faces various challenges related to governance, distribution, community resistance, and the suboptimal absorption of local food, particularly in regions with extensive demographic and geographical conditions such as Bogor Regency. Bogor Regency itself is known to have abundant agricultural potential; however, the optimization of the local food supply chain within the MBG program still requires an appropriate implementation strategy so that its economic benefits can be maximally and sustainably felt by farmers, small business actors, and the local community. This study aims to: 1) analyze the roles of stakeholders involved in the implementation of the local-based MBG program, 2) identify the internal and external environmental factors influencing the program's implementation, and 3) formulate priority strategies for the implementation of the local-based MBG Program in Bogor Regency. This study uses stakeholder analysis based on Bryson's theory to map the roles of stakeholders, the IFE and EFE matrices to evaluate internal and external factors, the SWOT matrix to formulate alternative strategies, and the QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) to determine the priority of implementation strategies. The stakeholder analysis results show that the Nutrition Fulfillment Service Office (KPPG), the Nutrition Fulfillment Service Unit (SPPG), and BGN Partners/Foundations act as key players holding the highest power and interest in determining the absorption of local food commodities, while the Regional Government is positioned as a context setter that holds considerable power but needs to more actively exercise its authority. Schools/posyandu, cooperatives/BUMDes, and local farmers/breeders/MSMEs fall into the subject category, directly experiencing the impact of the program but having limited influence in decision-making. The IFE and EFE matrix analysis shows that the main internal factor of influence is "local food potential," with a strength score (1.70) higher than the weakness score (0.82), while the main external factor is "central government policy support related to local food sources," with an opportunity score (1.16) only slightly higher than the threat score (1.04). Based on the Internal-External Matrix, the Bogor Regency Regional Government is positioned in strategy cell V, namely Hold and Maintain, which means that the implementation of the local-based MBG program needs to be managed using market penetration and product development strategies. Based on the results of the SWOT analysis, eleven alternative strategies were formulated, which were then ranked using the QSPM matrix. The three main priority strategies produced, in order, are: 1) utilizing local BUMDes/cooperatives as facilitators and coordinators for local farmers and breeders (STAS 5.02), 2) integrating school canteens into the MBG operational cooperation scheme (STAS 4.91), and 3) conducting supervision through a geospatial-based MBG food ingredient data system (STAS 4.81). These three priority strategies are expected to ensure logistical accountability, prevent monopolistic practices, reduce food waste, and realize circular economic independence in Bogor Regency, thereby serving as considerations for the Bogor Regency Regional Government in optimizing the implementation of the local-based Free Nutritious Meal Program.