| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan menganalisis pola persebaran dan efek spasial Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) dan Jaring Pengaman Sosial (JPS), mengidentifikasi kontribusi Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), dan zakat berdasarkan karakteristik wilayah terhadap pembangunan ekonomi inklusif, serta merumuskan strategi optimalisasi JPS pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Penelitian menggunakan data panel kabupaten/kota di Jawa Barat periode 2017–2023 dengan pendekatan terintegrasi melalui Global Moran’s I dan Local Indicators of Spatial Association (LISA), Geographically Weighted Panel Regression (GWPR), serta Analytic Network Process (ANP). Hasil analisis spasial menunjukkan bahwa Pilar 1 (Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi) memiliki autokorelasi spasial positif dan signifikan secara konsisten, yang menunjukkan pengelompokan wilayah dengan karakteristik pertumbuhan ekonomi yang serupa dan mengindikasikan potensi spillover effect dari pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah sekitarnya. Sebaliknya, Pilar 2 (Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan) dan Pilar 3 (Perluasan Akses dan Kesempatan) menunjukkan keterkaitan spasial global yang relatif lemah dan umumnya tidak signifikan. Distribusi PKH, PIP, dan zakat juga secara umum tidak menunjukkan autokorelasi spasial global yang kuat, tetapi analisis LISA mengidentifikasi adanya pola lokal High-High, Low-Low, High-Low, dan Low-High pada wilayah tertentu. Hasil GWPR menegaskan adanya heterogenitas spasial dalam pengaruh JPS terhadap Pilar 1, Pilar 2, Pilar 3, dan IPEI. PKH terutama berperan sebagai instrumen perlindungan sosial dan pengurangan kerentanan rumah tangga miskin, PIP berperan dalam investasi modal manusia melalui peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan, sedangkan zakat memiliki fungsi redistributif sekaligus pemberdayaan ekonomi, terutama ketika diarahkan secara produktif. Efektivitas ketiga instrumen tersebut dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, antara lain kemiskinan, konsumsi, investasi, kapasitas fiskal, pendidikan, infrastruktur, aksesibilitas, urbanisasi, dan kapasitas kelembagaan. Hasil ANP menunjukkan bahwa pengurangan kemiskinan dan ketimpangan merupakan kriteria prioritas tertinggi dengan bobot 0,4126, sedangkan strategi utama adalah optimalisasi regulasi dan dukungan pemerintah (0,2476), diikuti pengembangan pelayanan sosial integratif (0,2082) dan penguatan sinergi antar-stakeholder (0,2007). Integrasi DTKS/DTSEN, Dapodik, dan data mustahik zakat menjadi subalternatif prioritas dengan bobot 0,1354. Penelitian ini menghasilkan Model Tata Kelola JPS Berbasis Karakteristik Wilayah yang mengintegrasikan Collaborative Governance, Integrated Social Protection, dan analisis spasial GWPR dalam kerangka adaptive governance. Model tersebut menegaskan perlunya pergeseran dari kebijakan JPS yang seragam menuju place-based policy melalui integrasi data, koordinasi lintas sektor, intervensi adaptif, serta monitoring dan evaluasi berbasis bukti. Dengan demikian, JPS tidak hanya berfungsi sebagai safety net, tetapi juga sebagai springboard yang mendukung peningkatan kapabilitas, kemandirian, dan mobilitas ekonomi masyarakat menuju pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat. | |
