| dc.description.abstract | Hutan rakyat pada lahan milik memiliki peran strategis dalam rehabilitasi lahan kritis, konservasi daerah aliran sungai (DAS), serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dalam konteks hulu DAS Bengawan Solo, pengembangan hutan rakyat menjadi penting mengingat tingginya tekanan degradasi lahan, erosi, dan sedimentasi yang berdampak terhadap keberlanjutan fungsi hidrologis DAS. Meskipun demikian, tingkat adopsi hutan rakyat oleh petani kecil masih relatif rendah dan menghadapi berbagai kendala sosial, ekonomi, kelembagaan, dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi pengembangan hutan rakyat berkelanjutan di hulu DAS Bengawan Solo melalui pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan analisis faktor adopsi, modal sosial dan aksi kolektif, dinamika pemangku kepentingan, potensi pembayaran jasa lingkungan (payment for ecosystem services/PES), serta prioritas strategi pengembangan.
Penelitian dilaksanakan di wilayah hulu DAS Bengawan Solo, Kabupaten Wonogiri, pada tiga strata ketinggian (137–1000 mdpl). Data dikumpulkan melalui survei terhadap 210 petani responden, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, serta penilaian pakar. Analisis dilakukan secara bertahap menggunakan: (1) regresi logistik biner untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan adopsi hutan rakyat; (2) analisis regresi untuk menguji pengaruh modal sosial, meliputi kepercayaan, jaringan sosial, dan norma, serta faktor aktivator berupa legitimasi kepemimpinan lokal (symbolic power) dan pengetahuan bersama (shared knowledge) terhadap partisipasi masyarakat; (3) estimasi Willingness to Accept (WTA) dan Willingness to Pay (WTP) menggunakan Contingent Valuation Method (CVM) untuk menilai kelayakan ekonomi PES; (4) analisis pemangku kepentingan menggunakan metode MACTOR (Matrix of Alliances, Conflicts, Tactics, Objectives, and Recommendations) pada kondisi eksisting dan skenario PES; serta (5) Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan prioritas strategi pengembangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan adopsi hutan rakyat dipengaruhi secara signifikan oleh luas lahan (p < 0,05), kepastian kepemilikan lahan (property rights, p < 0,01), persepsi harga hasil hutan (p < 0,01), persepsi kesuburan tanah (p < 0,05), ketersediaan bibit (p < 0,01), dan elevasi tempat (p < 0,05). Sebaliknya, variabel demografi seperti umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan adopsi. Model regresi logistik menunjukkan tingkat akurasi yang baik dengan nilai Hosmer-Lemeshow sebesar 0,274 dan AUC-ROC sebesar 0,90.
Analisis modal sosial menunjukkan bahwa kesalingpercayaan hanya berpengaruh marginal terhadap partisipasi masyarakat (p = 0,062), sedangkan jaringan sosial dan norma tidak berpengaruh signifikan. Sebaliknya, faktor aktivator berupa legitimasi kepemimpinan lokal dan pengetahuan bersama terbukti berpengaruh signifikan (p < 0,05). Temuan ini menunjukkan bahwa modal sosial tidak secara otomatis menghasilkan aksi kolektif, tetapi memerlukan mekanisme aktivasi yang mampu mendorong koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan hutan rakyat.
Estimasi nilai ekonomi jasa lingkungan justru mengungkap prospek yang sangat menjanjikan bagi implementasi PES di Hulu DAS Bengawan Solo. Dengan rata-rata WTA petani sebesar Rp1.872.450/ha/thn dan rata-rata WTP pemangku kepentingan sebesar Rp1.034.280/ha/thn, kesenjangan yang terjadi hanya sebesar Rp838.170/ha/thn—sebuah celah sempit (narrow gap) yang secara konseptual menempatkan skema ini pada ruang tawar-menawar (bargaining zone) yang sangat realistis untuk dijembatani. Alih-alih menjadi penghambat, fakta bahwa nilai WTP masih di bawah WTA justru menegaskan bahwa skema PES berada pada fase transisi menuju kelayakan operasional, bukan pada zona mustahil. Tiga pilar strategis akan mengantarkan skema ini menuju implementasi nyata: (i) negosiasi harga titik temu (compromise price) yang partisipatif, (ii) optimalisasi agroforestri komersial yang secara alami menekan biaya peluang petani, dan (iii) penerapan blended finance sebagai katalis awal pendanaan yang melibatkan peran aktif pemerintah dan swasta. Di sisi sosial, tingginya persepsi positif petani terhadap manfaat ekonomi dan lingkungan telah membentuk fondasi sosial yang kokoh sebagai modal awal penerimaan sosial (social acceptability). Kekuatan sosial ini, jika diperkuat melalui tata kelola yang transparan dan kepastian kontrak, akan dengan cepat mengubah penerimaan awal menjadi komitmen jangka panjang yang berkelanjutan. Dengan seluruh elemen pendukung ini—ekonomi, sosial, dan kelembagaan—PES bukan lagi sekadar wacana teoretis, melainkan sebuah keniscayaan terencana yang siap diuji melalui pilot project pada skala sub-DAS sebagai batu loncatan menuju replikasi yang lebih luas.
Analisis pemangku kepentingan menggunakan MACTOR menunjukkan bahwa pada kondisi eksisting, struktur kekuasaan cenderung didominasi oleh aktor pemerintahan (BPDAS, Dinas Kehutanan, dan Pemerintah Daerah) dengan tingkat pengaruh (influence) tinggi dan ketergantungan (dependence) rendah, sementara petani dan kelompok tani berada pada posisi yang relatif tergantung. Namun, pada skenario kebijakan hipotetik terdapat potensi transformasi hubungan antar-aktor, di mana posisi tawar dan daya pengaruh (power) kelompok tani menunjukkan kecenderungan untuk meningkat. Selain itu, konvergensi tujuan antar-pemangku kepentingan meningkat, terutama pada aspek lingkungan dan ekonomi, sehingga memperkuat tata kelola kolaboratif.
Hasil sintesis AHP menunjukkan bahwa prioritas utama strategi pengembangan hutan rakyat adalah pengembangan agroforestri (bobot 0,262), diikuti oleh fasilitasi akses pasar dan kemitraan usaha (0,214), penguatan kelembagaan dan kolaborasi pemangku kepentingan (0,187), implementasi insentif berbasis komunitas termasuk PES dan dana pembiayaan bergulir (0,176), serta peningkatan kapasitas teknis dan pendanaan petani (0,161). Agroforestri menjadi pilihan utama karena mampu memberikan insentif ekonomi riil sekaligus menjaga fungsi konservasi tanah dan air. Analisis sensitivitas menunjukkan bahwa prioritas strategi bersifat adaptif: pada orientasi lingkungan, implementasi PES memperoleh bobot lebih tinggi, sedangkan pada orientasi ekonomi, strategi agroforestri dan akses pasar menjadi lebih dominan.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan hutan rakyat berkelanjutan di hulu DAS Bengawan Solo memerlukan pendekatan kebijakan terintegrasi yang dibangun di atas fondasi kepastian hak kepemilikan lahan (property rights), insentif ekonomi yang memadai, penguatan kepemimpinan lokal, keterlibatan pemangku kepentingan secara seimbang, serta penyediaan ragam skema insentif ekonomi yang fleksibel (seperti PES hibrida, kemitraan usaha, dan dana pembiayaan bergulir/skema permodalan). | |
