| dc.description.abstract | Disparitas pembangunan antarwilayah masih menjadi tantangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akibat karakteristik kepulauan, keterbatasan konektivitas, dan perbedaan potensi ekonomi antarkabupaten/kota. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola dan tingkat disparitas, mengidentifikasi faktor-faktor determinan, serta merumuskan strategi kebijakan kewilayahan. Menggunakan data panel 22 kabupaten/kota periode 2015–2024, penelitian ini mengintegrasikan Indeks Williamson, Tipologi Klassen, dan regresi data panel Fixed Effect Model (FEM) dengan koreksi robust standard error. Hasil penelitian menunjukkan disparitas tinggi dan cenderung meningkat, dengan Indeks Williamson naik dari 0,9135 (2015) menjadi 1,0211 (2024). Aktivitas ekonomi terkonsentrasi di Kota Kupang dan beberapa kabupaten di Pulau Flores, sementara wilayah di Pulau Sumba dan pulau-pulau terisolasi (Sabu Raijua, Alor, Lembata) tertinggal. Tipologi Klassen mengonfirmasi hanya lima kabupaten/kota yang konsisten maju (Kuadran I): Kota Kupang, Sumba Timur, Belu, Malaka, dan Rote Ndao, sedangkan mayoritas berada pada kategori berkembang (Kuadran III) dan tertinggal (Kuadran IV). Regresi data panel menunjukkan IPM merupakan satu-satunya variabel yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita dengan koefisien elastisitas 5,7674 (p < 0,01). Setiap kenaikan IPM 1 persen meningkatkan PDRB per kapita sebesar 5,77 persen. Variabel infrastruktur (akses air minum), investasi (PMDN per kapita), Indeks Gini, dan kepadatan penduduk tidak signifikan secara statistik. Nilai rho 0,9797 mengindikasikan dominasi karakteristik spesifik daerah kondisi geografis, aksesibilitas, potensi sumber daya alam, dan kapasitas kelembagaan dalam menentukan pembangunan ekonomi.Penelitian ini mengonfirmasi fenomena double jeopardy (jebakan geografis ganda) di NTT, di mana isolasi antarpulau dan keterisolasian internal secara simultan memperparah ketertinggalan melalui biaya transportasi tinggi, akses pasar terbatas, minimnya investasi, dan brain drain. Oleh karena itu, strategi kebijakan kewilayahan bersifat diferensiatif dengan empat pilar: prioritas pembangunan manusia, penguatan konektivitas antarpulau, hilirisasi potensi lokal, dan penguatan tata kelola. Wilayah maju (Kuadran I) difokuskan pada penguatan spread effects; wilayah berkembang (Kuadran III) pada akselerasi kluster ekonomi lokal; dan wilayah tertinggal (Kuadran IV) pada paket afirmasi terintegrasi (pemutusan isolasi, pemenuhan layanan dasar, pemberdayaan ekonomi komunitas). Strategi ini ditargetkan menurunkan Indeks Williamson menjadi 0,70 pada 2030. Integrasi analisis disparitas, tipologi wilayah, determinan pembangunan, dan konteks kepulauan menjadi kontribusi utama penelitian ini bagi perencanaan pembangunan wilayah kepulauan. | |
