Potensi Integrasi Konsep Indigenous and Community Conserved Areas dalam Pengelolaan Aspiring Geopark Sangkulirang–Mangkalihat Kabupaten Kutai Timur

Abstract

Pengelolaan kawasan seperti Geopark, yang memiliki bentang alam dan biodiversitas tinggi sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat lokal untuk mencapai keberlanjutan. Implementasinya masih menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip partisipatif dengan praktik di lapangan yang cenderung bersifat top-down. Masyarakat seringkali hanya dilibatkan sebagai objek sosialisasi tanpa memiliki peran nyata dalam pengambilan keputusan. Masyarakat di tingkat Tapak memiliki pengetahuan dan kemauan berperan aktif apabila memperoleh pengakuan yang memadai. Penelitian mengenai tata kelola Geopark dan Indigenous and Community Conserved Areas (ICCAs) masih dibahas secara terpisah, namun kajian menghubungkan prinsip ICCAs untuk memperkuat partisipasi masyarakat masih terbatas. Kondisi tersebut melatarbelakangi pentingnya pengkajian pemangku kepentingan dan tingkat partisipasi masyarakat sebagai fondasi pengelolaan yang inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran dan hubungan antar-pemangku kepentingan, menilai tingkat partisipasi masyarakat, serta menilai kesesuaian prinsip ICCAs sebagai landasan konseptual dalam memperkuat posisi masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif di Desa Batu Lepoq, Kabupaten Kutai Timur, yang merupakan wilayah bermukimnya Suku Dayak Basap. Data dikumpulkan melalui studi literatur, observasi, dan wawancara mendalam terhadap 13 narasumber yang ditentukan secara snowball sampling. Analisis stakeholder dilakukan secara deskriptif kualitatif, tingkat keterlibatan masyarakat dianalisis menggunakan kerangka Tangga Partisipasi Arnstein, sementara analisis komparatif dan tematik dilakukan dengan bantuan perangkat lunak NVivo untuk menilai kesesuaian indikator tata kelola Geopark dengan prinsip ICCAs. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pengambilan keputusan dalam pengembangan Geopark masih didominasi oleh instansi pemerintah, sedangkan masyarakat lokal lebih banyak berperan sebagai sumber informasi teknis atau penjaga tapak. Hubungan antar-pemangku kepentingan masih bersifat administratif-formal, sehingga akses informasi ke masyarakat terbatas dan partisipasi masyarakat belum terjadi atau berada pada tahap pra-partisipasi. Temuan mengungkapkan bahwa prinsip ICCAs bersifat komplementer dengan konsep Geopark, khususnya dalam dimensi tujuan konsep yaitu konservasi dan pengakuan terhadap masyarakat. Praktik ICCAs Dayak Basap melalui aturan adat mendukung konservasi biodiversitas secara berkelanjutan. Penelitian ini mengusulkan suatu model konseptual penguatan partisipasi masyarakat melalui pemanfaatan prinsip-prinsip ICCAs sebagai landasan tata kelola Aspiring Geopark. Model tersebut berpotensi memperkuat posisi masyarakat lokal dalam tata kelola Geopark yang lebih inklusif, namun belum diuji dalam implementasi.