Dampak Pencemaran Air Terhadap Pola Konsumsi Air Rumah Tangga di Kecamatan Jabon dan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo

Abstract

Degradasi kualitas air akibat pencemaran banyak terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Permasalahan pencemaran air berdampak pada ketersediaan air bersih bagi masyarakat, salah satunya di Kabupaten Sidoarjo. Penurunan kualitas air bersih berdampak pada pola konsumsi air rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan domestik sehari-hari. Sebagai kabupaten yang berbatasan dengan ibukota provinsi Jawa Timur yaitu Surabaya, Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya mengalami pertumbuhan yang pesat. Pertumbuhan terjadi tidak hanya pada aspek ekonomi namun juga populasi penduduk hingga industri. Faktor-faktor tersebut menciptakan degradasi kualitas air yang tidak bisa dihindari. Selain itu, histori bencana Lumpur Lapindo juga semakin memperparah pencemaran air di Kabupaten Sidoarjo. Kondisi tersebut mendorong masyarakat melakukan adaptasi dalam pola konsumsi air rumah tangga melalui peningkatan alokasi anggaran untuk memperoleh air bersih. Anggaran untuk mengakses air bersih tersebut pada akhirnya memunculkan beban biaya eksternalitas yang signifikan pada tingkat rumah tangga. Secara sistematis penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data primer melalui wawancara pada bulan Agustus hingga September 2025, yang kemudian diolah menggunakan perangkat lunak SPSS dan Microsoft Excel. Prosedur penelitian mencakup lima tahapan utama yaitu: (1) wawancara responden; (2) analisis pola konsumsi air rumah tangga; (3) analisis proporsi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK); (4) analisis regresi; dan (5) estimasi biaya eksternalitas. Estimasi biaya eksternalitas dihitung dengan metode biaya pengganti (Replacement Cost) dan biaya pengobatan (Cost of Illness). Rangkaian prosedur penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi pola konsumsi air rumah tangga, faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran air rumah tangga hingga estimasi biaya eksternalitas di wilayah terdampak pencemaran air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola konsumsi air rumah tangga di Kecamatan Jabon dan Kecamatan Krian masih didominasi oleh penggunaan sumber air sumur, air isi ulang dan air keliling. Meskipun responden mempersepsikan adanya risiko kontaminasi, air sumur tetap menjadi sumber air utama. Hal ini mengindikasikan bahwa pertimbangan biaya dan kemudahan akses masih menjadi faktor penting dalam keputusan konsumsi air rumah tangga. Masyarakat menggunakan air sumur untuk kegiatan mandi, mencuci pakaian, mencuci kendaraan hingga mencuci peralatan rumah tangga. Sementara itu, pemenuhan kebutuhan air untuk konsumsi seperti minum dan memasak menggunakan air isi ulang hingga AMDK. Namun, terdapat fenomena di mana rumah tangga cenderung menggunakan air isi ulang daripada AMDK untuk meminimalkan total pengeluaran air mereka. Faktor lokasi, jumlah anggota keluarga, rasio AMDK dan akses terhadap layanan air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) terbukti menjadi faktor utama untuk pengeluaran air masyarakat. Rumah tangga di Kecamatan Jabon menanggung beban pengeluaran rata-rata Rp 33.466 lebih tinggi dibandingkan rumah tangga di Kecamatan Krian. Selain itu, setiap penambahan satu anggota keluarga dapat meningkatkan pengeluaran air sebesar Rp 39.729/bulan. Akses terhadap layanan air PDAM diketahui efektif menekan pengeluaran air hingga Rp 229.666/bulan. Pada estimasi biaya eksternalitas diketahui masyarakat di Kecamatan Jabon menanggung biaya yang lebih tinggi sebesar Rp 250.777. Sedangkan masyarakat di Kecamatan Krian menanggung biaya eksternalitas sebesar Rp 233.360. Namun, secara beban ekonomi wilayah Kecamatan Krian memiliki total kerugian ekonomi yang jauh lebih besar hingga 9,7 milyar rupiah akibat dari jumlah kepala keluarga yang lebih banyak. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan prioritas kebijakan untuk peningkatan layanan air PDAM di Kecamatan Krian. Selain itu intervensi kebijakan untuk masyarakat di Kecamatan Jabon yang dapat berfokus pada teknologi pengolahan air lindi di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Griyo Mulyo serta bantuan subsidi air bersih bagi rumah tangga. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga diharapkan dapat melakukan evaluasi dampak lingkungan dengan integrasi data kependudukan, sehingga faktor jumlah penduduk dapat diperhitungkan untuk perencanaan ruang dan wilayah. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya penataan kebijakan lingkungan berbasis keadilan ekonomi bagi masyarakat terdampak. Penguatan regulasi kepada penyebab polusi perlu diperketat sebagai bentuk tanggung jawab atas biaya sosial yang timbul. Hasil penelitian ini dapat menjadi basis ilmiah yang kuat bagi perencanaan infrastruktur air bersih berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo.

Water quality degradation due to pollution is common in developing countries such as Indonesia. Water pollution reduces the availability of safe and reliable water for households, including in Sidoarjo Regency. The decline in clean water quality impacts household water consumption patterns for meeting daily domestic needs. As a regency bordering the capital of East Java Province, Surabaya, Sidoarjo Regency experiences rapid growth every year. This growth occurs not only in the economic sector but also in population and industry. These factors lead to water quality degradation. Additionally, the history of the Lapindo mudflow disaster has further exacerbated water pollution in Sidoarjo Regency. This has forced households to adjust their water consumption behavior. The additional expenditure required to secure clean water imposes substantial external costs on households. Systematically, this study began with the collection of primary data through interviews conducted from August to September 2025, which was then analyzed using SPSS and Microsoft Excel software. The research procedure comprises five main stages: (1) interviewing respondents; (2) analyzing household water consumption patterns; (3) analyzing the proportion of bottled drinking water; (4) regression analysis; and (5) estimating externalities costs. External cost estimates were calculated using the Replacement Cost and Cost of Illness methods. The analyses were designed to identify household water consumption patterns, factors influencing household water expenditure, and to estimate external costs in areas affected by water pollution. Research findings indicate that household water consumption patterns in Jabon and Krian subdistricts are still dominated by the use of ground water, refillable water, and mobile water vendors. Despite the risk of contamination, groundwater remains the primary water source for most households. This because groundwater is considerably more affordable than alternative water source. Groundwater is primarily used for bathing, washing, and other domestic activities. Meanwhile, water needs for consumption such as drinking and cooking are met using refilled water or bottled drinking water. However, there is a trend where households tend to use refilled water rather than bottled drinking water to minimize their total routine water expenses. Location, household size, the ratio of bottled water to tap water, and access to public water services have been shown to be the primary factors influencing household water expenditures. Households in Jabon Subdistrict bear an average expenditure burden of Rp 33,466 higher than households in Krian Subdistrict. Additionally, each additional family member can increase water expenditure by Rp 39, 729 per month. Access to PDAM services significantly reduced household water expenditure by up to Rp 229,666 per month. In the estimation of external costs, it was found that residents in Jabon Subdistrict bear higher costs of Rp 250,777. Meanwhile, residents in Krian Subdistrict bear external costs of Rp 233,360. However, in terms of the economic burden, Krian Subdistrict has a total economic loss that is significantly higher reaching 9.7 billion rupiah due to the larger number of households. Based on these findings, this study recommends policy priorities for improving clean water facilities in Krian Subdistrict. Additionally, policy interventions for communities in Jabon Subdistrict could focus on leachate treatment technologies and clean water subsidies for households. The Sidoarjo Regency Government is also expected to conduct environmental impact assessments by integrating population data, so that population size can be factored into spatial and regional planning. This study highlights the need for environmentally sustainable and socially equitable water management policies. Regulatory enforcement against pollution sources needs to be strengthened as a form of accountability for the resulting social costs. The results of this study can serve as a strong scientific basis for sustainable clean water infrastructure planning in Sidoarjo Regency.