Distribusi Manfaat Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di LMDH Bhakti Rimba KPH Banyuwangi Barat

Abstract

Distribusi manfaat Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di tingkat kelembagaan lokal berpotensi menimbulkan ketimpangan akses dan penguasaan manfaat antaranggota. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses pembuatan keputusan dan Distribusi manfaat PHBM di LMDH Bhakti Rimba KPH Banyuwangi Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap pengurus dan anggota LMDH, petugas Perhutani, serta pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan aturan distribusi manfaat masih didominasi oleh Perhutani dan pengurus inti LMDH sedangkan partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan masih terbatas. Distribusi manfaat telah dilaksanakan sesuai ketentuan formal, namun transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal kelembagaan masih lemah. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan tata kelola kelembagaan agar distribusi manfaat PHBM berjalan lebih adil dan partisipatif.

Benefit distribution in Community-Based Forest Management (PHBM) at the local institutional level has the potential to create inequality in access and control of benefits among members. This study aimed to analyze the decision-making process and the implementation of PHBM benefit distribution in LMDH Bhakti Rimba, West Banyuwangi Forest Management Unit. The research employed a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in depth interviews, participant observation, and document analysis involving LMDH administrators and members, Perhutani officers, and village government representatives. The results showed that the formulation of benefit distribution mechanisms was still dominated by Perhutani and core LMDH administrators, while member participation in decision-making remained limited. Benefit distribution complies with formal regulations, but transparency, accountability, and internal institutional supervision remain weak. These findings indicate the need to strengthen institutional governance in order to achieve a more equitable and participatory PHBM benefit distribution system.