Evaluasi Pengendalian Internal atas Selisih Pelaporan PPh 21 pada Instansi Pemerintah X

Abstract

This qualitative case study is prompted by operational challenges involving recurring discrepancies between SP2D disbursement data and Coretax system calculations at Government Agency X. The study aims to delineate the Coretax reporting process, evaluate the internal control system using the COSO framework (2013), and formulate improvement recommendations through a draft Standard Operating Procedure (SOP). Data were gathered through observation, documentation review, and in-depth interviews. The findings indicate that the discrepancies are driven by technical factors, specifically dual PTKP applications resulting from separately inputted income components, and non-real-time staffing data updates across systems. The COSO 2013 evaluation identifies structural deficiencies across all five control components, with monitoring being the weakest due to the absence of routine monthly reconciliations. To resolve these issues, this study designs a structured draft SOP for Article 21 Income Tax Management and Reporting to sustainably mitigate data errors.

Penelitian kualitatif studi kasus ini dilatarbelakangi oleh kendala operasional berupa selisih berulang antara data SP2D dengan hasil hitung sistem Coretax di Instansi Pemerintah X. Penelitian ini bertujuan menguraikan proses pelaporan Coretax, mengevaluasi sistem pengendalian internal dengan kerangka COSO (2013), dan menyusun rekomendasi perbaikan berupa Standar Operasional Prosedur (SOP). Data dikumpulkan melalui observasi, studi dokumentasi, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan selisih dipicu oleh faktor teknis penerapan PTKP ganda akibat input komponen penghasilan terpisah dan ketidakmutakhiran data kepegawaian antarsistem. Evaluasi COSO 2013 mengidentifikasi kelemahan struktural pada kelima komponen, dengan komponen pemantauan sebagai titik terlemah karena absennya rekonsiliasi bulanan rutin. Sebagai solusi, penelitian ini merumuskan rancangan SOP Pengelolaan dan Pelaporan PPh Pasal 21 untuk memitigasi kesalahan data secara berkelanjutan.