Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persistennya ketimpangan pembangunan ekonomi antar 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang diperparah oleh pandemi COVID-19. Studi ini bertujuan menganalisis hierarki perkembangan wilayah, mengukur ketimpangan secara spasial, serta mendiagnosis faktor ekonometrika yang memengaruhi disparitas tersebut. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan dekomposisi Indeks Theil ke dalam empat dimensi spasial (metropolitan vs non-metropolitan, utara vs selatan, zonasi wilayah pengembangan, dan kota vs kabupaten) pada masa pra dan pasca-pandemi, serta integrasi Indeks Perkembangan Daerah (IPD) dan pemisahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-Fisik. Menggunakan data sekunder periode 2018–2024, analisis dilakukan melalui kombinasi Analisis Skalogram, Indeks Williamson, Indeks Theil, dan Regresi Data Panel (Random Effect Model). Hasil penelitian menunjukkan terjadinya transformasi wilayah yang polisentris dengan munculnya kutub pertumbuhan baru. Meskipun demikian, ketimpangan makro semakin melebar pasca-pandemi yang didominasi oleh kesenjangan intra-regional pada klaster metropolitan dan koridor utara. Uji ekonometrika membuktikan bahwa IPM, IPD, dan DAK Non-Fisik berpengaruh positif signifikan, sementara jumlah penduduk dan kemiskinan berdampak negatif signifikan. Temuan pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengonfirmasi fenomena jobless growth di pusat industri padat modal yang memicu eksodus pencari kerja, sedangkan lonjakan populasi dan kemiskinan terus memperkuat lingkaran setan kemiskinan (vicious cycle of poverty). Implikasi dari temuan ini mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk merekalibrasi kebijakan dari bias infrastruktur fisik menuju penguatan modal manusia, serta melakukan intervensi spasial untuk mendesentralisasikan investasi ke wilayah selatan guna menekan youth out-migration dan menciptakan pasar kerja yang inklusif.