KEBIJAKAN PENGELOLAAN EKONOMI SUMBERDAYA ALAM UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA) DAN DESA BERKELANJUTAN

Abstract

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) memiliki peran strategis dalam mendukung transisi energi terbarukan, ketahanan energi nasional, dan pembangunan rendah karbon. Namun, pengelolaan PLTA tidak hanya berkaitan dengan produksi listrik, tetapi juga sangat bergantung pada keberlanjutan sumber daya alam, terutama daerah aliran sungai, kawasan hutan, tutupan lahan, dan fungsi hidrologis wilayah hulu. Dalam konteks PLTA Batu Tegi di Provinsi Lampung, desa-desa di sekitar kawasan tangkapan air memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan pasokan air bagi operasional PLTA. Meskipun demikian, kontribusi ekologis masyarakat desa belum sepenuhnya diakui dalam sistem tata kelola dan distribusi manfaat ekonomi PLTA. Kondisi ini menimbulkan persoalan kelembagaan, ketimpangan manfaat, serta lemahnya hubungan antara pembangunan energi dan pembangunan desa berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kebijakan tata kelola ekonomi PLTA yang berkontribusi terhadap pembangunan desa berkelanjutan, (2) menganalisis sejauh mana tata kelola ekonomi PLTA mengakomodasi prinsip keadilan spasial dan distribusi manfaat bagi masyarakat lokal yang terdampak langsung, (3) memformulasikan skema jasa lingkungan dan valuasi ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terdampak PLTA tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem, dan (4) merumuskan model kebijakan ekonomi yang mampu menyeimbangkan kebutuhan energi nasional, kesejahteraan masyarakat lokal, dan keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan PLTA. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods yang menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui studi literatur, analisis dokumen kebijakan, wawancara mendalam, dan Focus Group Discussion (FGD) dengan berbagai pemangku kepentingan. Analisis kelembagaan menggunakan kerangka Institutional Analysis and Development (IAD), konsep rules-in-use, bundle of rights, self-governance, dan tata kelola polisentris. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui survei rumah tangga, Pemetaan Sosial-Spasial Partisipatif (PS2P), analisis spasial, klasifikasi tutupan lahan menggunakan Google Earth Engine dan Random Forest, simulasi hidrologi menggunakan SWAT+, valuasi jasa lingkungan air dengan metode replacement cost, serta analisis keberlanjutan desa menggunakan Multidimensional Scaling (MDS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola PLTA Batu Tegi mencerminkan kompleksitas relasi antaraktor lintas tingkatan. Institusi pusat dan lembaga teknis memiliki kewenangan formal dalam perizinan, pengelolaan sumber daya air, kehutanan, dan produksi listrik. Pada tingkat implementasi, pemerintah desa, Kelompok Tani Hutan, Gapoktan, dan masyarakat lokal memainkan peran penting dalam menjaga kawasan hulu, tutupan lahan, sumber air, dan praktik konservasi. Penelitian menemukan adanya ketidaksinkronan antara aturan formal

dan praktik di lapangan, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, lemahnya koordinasi operasional, serta belum adanya mekanisme pembagian manfaat yang mengikat dan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan PLTA tidak cukup ditentukan oleh regulasi formal, tetapi juga oleh efektivitas kelembagaan lokal, koordinasi antaraktor, dan pengakuan terhadap kontribusi masyarakat desa. Dari perspektif keadilan spasial, penelitian ini menemukan adanya water-wealth gap, yaitu ketimpangan antara kontribusi ekologis desa-desa hulu dalam menjaga fungsi hidrologis dengan manfaat ekonomi dan pembangunan yang mereka terima. Desa-desa hulu menjalankan “kerja hidrologis” melalui pemeliharaan tutupan lahan, pengelolaan air, praktik konservasi, dan perlindungan ekosistem daerah tangkapan air. Kontribusi tersebut belum sepenuhnya dikonversi menjadi insentif ekonomi, akses pembangunan, atau skema benefit-sharing yang adil. Analisis hidrologi menunjukkan bahwa kontribusi air menuju PLTA Batu Tegi dipengaruhi oleh kondisi biofisik wilayah, penggunaan lahan, tutupan vegetasi, kemiringan lereng, serta kemampuan lanskap dalam menyimpan dan melepaskan air. Valuasi jasa lingkungan melalui metode replacement cost memberikan dasar ekonomi untuk menghitung nilai kontribusi ekologis desa terhadap keberlanjutan PLTA.