Resiliensi Wilayah terhadap Bencana Hidrometeorologi dan Strategi Pengelolaan Kebencanaan di Provinsi Jawa Barat

Abstract

Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi, dengan sekitar 33% wilayah berada pada kategori risiko tinggi dan 67% lainnya pada kategori risiko sedang. Tren kejadian bencana di provinsi ini menunjukkan peningkatan, terutama pada jenis bencana hidrometeorologi. Bencana alam, khususnya hidrometeorologi, berpotensi merusak hasil-hasil pembangunan secara signifikan dalam waktu singkat. Selain itu, kebutuhan pendanaan untuk tanggap darurat dan pemulihan pascabencana sering kali mengurangi alokasi anggaran yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah maupun program penanggulangan kemiskinan. Resiliensi wilayah menjadi aspek yang penting karena wilayah yang tangguh memiliki kemampuan untuk menghadapi risiko, menyerap gangguan eksternal, serta mempertahankan stabilitas fungsi-fungsi utama. Resiliensi wilayah juga memiliki keterkaitan erat dengan konsep keberlanjutan. Oleh karena itu, pengukuran dan pemantauan tingkat resiliensi wilayah merupakan langkah strategis dalam perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menilai tingkat resiliensi wilayah terhadap bencana alam hidrometeorologi di Provinsi Jawa Barat; (2) menilai peluang pencapaian resiliensi wilayah di Provinsi Jawa Barat dan merumuskan skenario kebijakan penanggulangan bencana dan pembangunan wilayah yang optimal; dan (3) merekomendasikan strategi yang paling efektif dalam memperkuat resiliensi wilayah terhadap bencana alam hidrometeorologi di Provinsi Jawa Barat. Pendekatan berbasis indikator komposit digunakan untuk mengevaluasi tingkat resiliensi wilayah terhadap bencana di Provinsi Jawa Barat. Indeks komposit tersebut mengintegrasikan indikator-indikator makroregional ke dalam lima dimensi utama, yaitu ekonomi, sosial, ekologi, infrastruktur, dan kelembagaan. Untuk merepresentasikan kondisi resiliensi terkini pada setiap kabupaten/kota, penelitian ini menggunakan 17 indikator yang disesuaikan dengan konteks aktual Provinsi Jawa Barat. Penyusunan indeks komposit dilakukan melalui beberapa metode, yaitu aritmatika, geometri, harmonik, entropy, Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), serta metode terintegrasi (integrated). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas wilayah di Jawa Barat berada pada kategori resiliensi rendah hingga sangat rendah. Kelemahan utama ditemukan pada tiga dimensi, yaitu ekonomi, ekologi, dan infrastruktur. Nilai Regional Disaster Resilience Composite Index (RDRCI) pada 27 kabupaten/kota berada pada rentang 6,329 hingga 33,983. Sebanyak sembilan kabupaten/kota memiliki nilai RDRCI di atas rata-rata provinsi sebesar 15,257, sedangkan sisanya berada di bawah nilai tersebut. Skor tertinggi tercatat di Kota Cimahi (33,983), sementara skor terendah berada di Kabupaten Indramayu (6,329). Kota Cimahi didukung oleh kapasitas infrastruktur yang baik, sistem peringatan dini yang kuat, serta tingkat risiko bencana yang relatif rendah. Sebaliknya, Kabupaten Indramayu memiliki tingkat kemiskinan tertinggi (13%) dan ketergantungan besar pada sektor pertanian serta perikanan yang rentan terhadap guncangan iklim. Temuan ini menunjukkan bahwa kinerja tinggi pada satu dimensi saja tidak cukup menjamin resiliensi secara menyeluruh, sehingga pembangunan multidimensi menjadi prasyarat utama dalam penguatan resiliensi wilayah. Penelitian ini mengungkap adanya ketimpangan antar dimensi resiliensi berdasarkan Wilayah Pengembangan (WP). WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung mendominasi peringkat RDRCI. WP ini menunjukkan keunggulan terutama pada dimensi kelembagaan, di mana risiko tinggi dapat ditekan melalui dukungan infrastruktur peringatan dini dan ketersediaan rambu evakuasi yang relatif lengkap. Sebaliknya, nilai RDRCI terendah ditemukan pada wilayah yang cenderung lemah pada dimensi ekonomi. WP Purwasuka, misalnya, unggul dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) karena basis industri manufaktur, namun mencatat skor rendah pada ketersediaan peralatan keselamatan dan kohesi sosial masyarakat. Hasil analisis BBN menunjukkan bahwa berdasarkan probabilitas awal (prior probability), dengan rasio kesesuaian tata ruang (RTRW) sebesar 70:30 (tidak sesuai : sesuai) dan kapasitas masyarakat sebesar 50:50, tingkat resiliensi wilayah terhadap bencana hidrometeorologi masih tergolong rentan dengan nilai probabilitas sebesar 0,45. Faktor utama yang memengaruhi resiliensi berdasarkan strength analysis meliputi tata ruang, bantuan biaya pemulihan, kapasitas masyarakat, serta kesiapsiagaan dan perencanaan. Ketika keempat faktor tersebut ditingkatkan secara simultan, probabilitas resiliensi meningkat menjadi 0,57. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan hasil penerapan masing-masing skenario secara terpisah. Temuan ini menunjukkan bahwa resiliensi wilayah sangat sensitif terhadap hambatan pascabencana, terutama keterlambatan distribusi bantuan akibat birokrasi yang dapat menurunkan probabilitas resiliensi secara signifikan. Berdasarkan hasil analisis PROMETHEE, strategi prioritas terbaik dalam peningkatan resiliensi wilayah adalah strategi terintegrasi (integrated strategy). Prioritas berikutnya adalah intervensi tata ruang (RTRW), peningkatan ketersediaan sumber daya, dan penguatan kapasitas masyarakat. Terjadi perubahan urutan ranking saat bobot berbeda, namun strategi terbaik tetap pada strategi integrated. Kriteria yang tidak sensitif – kemampuan mitigasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, pemulihan sarana prasarana, dan rekontruksi – mencerminkan tahapan utama dalam siklus penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi, respons darurat, hingga pemulihan dan rekonstruksi. Penguatan resiliensi wilayah harus menempatkan kelima kriteria tersebut sebagai fondasi utama dalam perencanaan pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan adaptif terhadap risiko bencana. Implementasi strategi penguatan resiliensi wilayah terhadap bencana dapat dilakukan melalui tiga fase. Fase pertama (jangka pendek) berfokus pada penguatan fondasi kelembagaan dan kebijakan. Fase kedua (jangka menengah) diarahkan pada peningkatan kapasitas dan pembangunan infrastruktur. Fase ketiga (jangka panjang) menitikberatkan pada integrasi menyeluruh antar sektor dalam sistem resiliensi wilayah.