| dc.description.abstract | Provinsi Jawa Timur adalah salah satu provinsi terbesar di Indonesia dengan
38 kabupaten/kota. Pemerintah Indonesia mulai menerapkan kebijakan
desentralisasi fiskal, yang mulai berlaku pada tahun 2001. Masalah yang muncul
adalah ketergantungan tinggi daerah terhadap pemerintah pusat. Berdasarkan data
dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan
nilai transfer ke daerah dari tahun 2020-2024 berkisar 772 Triliun sampai dengan
868 Triliun. Hal ini terlihat dari besarnya porsi transfer pemerintah pusat ke daerah
dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan murni yang diperoleh dari
pengelolaan daerah itu sendiri. Secara umum, PAD di Jawa Timur masih di bawah
50 persen dari total kebutuhan pendanaan yang diperlukan oleh pemerintah daerah.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara deskriptif variabelvariabel yang diduga mempengaruhi PAD dan menganlisis indeks desentralisasi
fiskal di Jawa Timur serta menganalisis variabel yang berpengaruh signifikan
terhadap PAD. Metode yang digunakan adalah statistik deskriptif, indeks
desentralisasi fiskal dan regresi panel. Analisis membagi wilayah menjadi enam
klaster yaitu klaster Madura, Pantura, Pansela, Mataraman, Tapal Kuda dan Industri.
Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa PAD di setiap klaster di Jawa Timur
mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020-2021 akibat pandemi COVID-19
dan mulai mengalami peningkatan pada tahun 2022 setelah pandemi COVID-19.
Hasil indeks desentralisasi fiskal di Jawa Timur menunjukkan bahwa keuangan
daerah untuk tahun 2020 – 2024 telah mengalami perubahan positif. Model terbaik
dengan menggunakan Fixed Effect Model (FEM) dengan hasil bahwa belanja modal
pemerintah daerah (investasi); belanja barang dan jasa dan IPM adalah tiga variabel
terpenting yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Timur
dengan koefisien determinasi adalah 91,2 persen. Strategi yang dapat dilakukan
untuk meningkatkan PAD di Provinsi Jawa Timur adalah digitalisasi dan perluasan
basis pajak, penguatan kapasitas fiskal lintas dan diversifikasi PAD berbasis sumber
daya alam dan ekonomi kreatif. | |
