INTEGRASI EKOSISTEM MANGROVE-PERIKANAN, UNTUK KESEJAHTERAAN: DAPATKAH SILVOFISHERY MENJADI STRATEGI TAMBAK BERKELANJUTAN?

Abstract

Konversi ekosistem mangrove menjadi tambak masih menjadi praktik umum dalam upaya meningkatkan produksi dan kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya pembudidaya ikan. Sistem tambak non-silvofishery cenderung mengutamakan perluasan luasan budidaya dengan mengorbankan mangrove. Hal tersebut dalam jangka pendek dapat meningkatkan produksi, tetapi dalam jangka panjang sering memicu terjadinya degradasi lingkungan, penurunan kualitas perairan, dan ketidakstabilan usaha tambak. Silvofishery dikembangkan sebagai pendekatan integratif yang mengombinasikan mangrove dan perikanan budidaya dalam satu luasan lahan, untuk menekan dampak ekologis tanpa menghilangkan manfaat ekonomi. Meskipun memberikan manfaat ekologis, sistem silvofishery memiliki beberapa keterbatasan, antara lain pengaruh arah angin dan abrasi yang menghambat kegiatan panen serta meningkatnya gangguan hama seperti burung dan biawak akibat keberadaan mangrove di sekitar tambak. Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu wilayah pesisir di Sumatera Utara yang mengkonversi mangrove secara intensif, terutama untuk pengembangan tambak. Sebagian kawasan pesisirnya telah mengalami tekanan akibat alih fungsi lahan mangrove menjadi tambak non-silvofishery, yang berdampak pada penurunan tutupan mangrove dan perubahan kualitas lingkungan perairan. Pada saat yang sama, praktik silvofishery berkembang secara terbatas dan belum dikelola berdasarkan pertimbangan tata luasan yang terukur. Kondisi ini menunjukkan bahwa Deli Serdang menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji perbandingan kedua sistem tambak tersebut dalam konteks nyata pengelolaan pesisir. Ekosistem mangrove di kawasan pesisir Kabupaten Deli Serdang berperan penting dalam mendukung keberlanjutan tambak melalui penyediaan berbagai jasa ekosistem, seperti provisioning services, regulating service berupa pemurnian air (water purification), penyimpanan karbon (carbon storage), serta jasa nursery ground bagi komoditas perikanan. keterkaitan antara kondisi ekosistem mangrove dengan produktivitas dan kualitas lingkungan tambak menunjukkan bahwa kelestarian mangrove di sekitar dan di dalam kawasan tambak merupakan faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan sistem budidaya. Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan bukti empiris dalam mendukung pengembangan tambak berkelanjutan. Secara khusus, penelitian ini mengidentifikasi faktor pendorong konversi hutan mangrove menjadi tambak non-silvofishery yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan sumber mata pencaharian masyarakat, menganalisis faktor pendorong penerapan tambak silvofishery sebagai alternatif pengelolaan yang mengintegrasikan manfaat ekonomi dan ekologis, serta membandingkan kelayakan ekonomi kedua sistem tersebut dalam mendukung pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan tiga alat analisis untuk menjawab tiga tujuan penelitian. Pertama, model STIRPAT digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong perubahan ekosistem mangrove menjadi tambak. Kedua, metode MICMAC digunakan untuk mengidentifikasi variabel kunci dalam penerapan sistem silvofishery. Ketiga, Extended CBA digunakan sebagai kerangka evaluasi utama untuk menilai kelayakan program silvofishery secara lebih komprehensif. Valuasi ekonomi dengan metode market price, benefit transfer, production function approach – cobb douglas, secara berturut-turut, digunakan untuk mengungkap nilai ekonomi jasa penyediaan, penjernihan air, carbon storage pada mangrove yang ada di tambak dan habitat. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa faktor pendorong konversi lahan mangrove secara simultan berpengaruh terhadap perubahan luas mangrove. Secara parsial, peningkatan kesejahteraan, tingkat pendidikan, dan pembangunan desa berpengaruh signifikan terhadap konversi ekosistem mangrove menjadi tambak non-silvofishery. Pertumbuhan penduduk cenderung meningkatkan luas mangrove sehingga mencerminkan dinamika dalam konversi ekosistem mangrove. Hasil penelitian kedua menunjukkan bahwa faktor pendorong utama dalam penerapan sistem silvofishery adalah insentif ekonomi berupa surplus produsen dan efisiensi biaya produksi. Potensi pendapatan tambahan memiliki pengaruh langsung dalam adopsi tambak silvofishery. Partisipasi masyarakat, pelatihan teknis dan persepsi manfaat terhadap mangrove memiliki pengaruh tidak langsung pada adopsi tersebut. Hasil penelitian ketiga menunjukkan bahwa pendapatan bersih tahunan dari sistem non-silvofishery (Rp 368,33 juta/ha) lebih tinggi dibandingkan sistem silvofishery (Rp 355,41 juta/ha), atau unggul 3,64% . CBA Finansial menunjukkan sistem silvofishery lebih layak secara finansial, dengan FNPV dan FBCR, yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan kinerja finansial dan efisiensi yang lebih baik. Secara ekonomi, sistem silvofishery lebih layak dibandingkan non-silvofishery. Hal ini ditunjukkan oleh nilai FNPV, FBCR yang lebih tinggi. Kondisi tersebut disebabkan oleh perhitungan nilai manfaat sosial dari jasa ekosistem mangrove yang mencakup pemurnian air (Rp 102.286.444/ha), penyimpanan karbon (Rp 47.910.201,97/ha), dan fungsi habitat sebagai nursery ground (Rp 92.539.520/ha/tahun), yang menunjukkan kontribusi signifikan terhadap nilai ekonomi total. Penelitian ini merumuskan dua strategi terkait manfaat dari jasa ekosistem mangrove. Pertama, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang perlu mengintegrasikan nilai ekonomi jasa ekosistem mangrove, seperti fungsi nursery ground, pemurnian air, dan penyimpanan karbon, ke dalam perencanaan dan evaluasi pengelolaan tambak pesisir sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan. Kedua, pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan insentif dan regulasi yang mendorong adopsi sistem silvofishery, seperti pemberian dukungan teknis, akses pembiayaan, serta skema penghargaan berbasis konservasi, sehingga manfaat ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan tanpa mengabaikan keberlanjutan ekosistem mangrove dalam jangka panjang.

The conversion of mangrove ecosystems into brackish-water ponds is still a common aimed at increasing production and improving the welfare of coastal communities, especially fish farmers. Non-silvofishery pond systems tend to prioritize expanding cultivation area at the expense of mangroves. This, in the short term, can increase production, but in the long term it often triggers environmental degradation, deterioration of water quality, and instability of pond businesses. Silvofishery was developed as an integrative approach that combines mangroves and fisheries in a single land area to reduce ecological impact without eliminating economic benefits. Although it provides ecological benefits, the silvofishery system has several limitations, including the influence of wind direction and abrasion, which hinder harvesting activities and the increase in pest disturbances, such as birds and monitor lizards, due to the presence of mangroves around brackish water ponds. Deli Serdang Regency, a coastal region in North Sumatra, has undergone significant mangrove conversion, primarily for pond development. Several coastal zones have experienced environmental pressure due to the transformation of mangrove areas into non-silvofishery brackish-water ponds, resulting in decreased mangrove cover and changes in aquatic environmental quality. Although silvofishery practices are emerging, their implementation remains limited and lacks management based on quantifiable spatial criteria. Consequently, Deli Serdang provides a pertinent case study for comparing these two pond systems within the broader context of coastal management. The mangrove ecosystem in the coastal area of Deli Serdang Regency plays an important role in supporting the sustainability of brackish water ponds by providing various ecosystem services, such as provisioning services, regulating services such as water purification, carbon storage, and nursery ground services for fishery commodities. The relationship between the condition of the mangrove ecosystem and the productivity and quality of the pond environment indicates that the sustainability of mangroves around and within the pond area is a key factor in maintaining the sustainability of the cultivation system. This study aims to provide empirical evidence to support the development of sustainable aquaculture ponds. Specifically, the study identifies the driving factors of mangrove forest conversion into non-silvofishery ponds that may affect the sustainability of coastal community livelihoods, analyzes the driving factors of silvofishery pond adoption as an alternative management approach integrating economic and ecological benefits, and compares the economic feasibility of both systems in supporting sustainable income and the welfare of coastal communities. This study uses three analytical tools to answer three research objectives. First, the STIRPAT model is used to identify the factors driving the conversion of mangrove ecosystems into brackish water ponds. Second, the MICMAC method is used to identify key variables in the implementation of silvofishery systems. Third, Extended CBA is used as the main evaluation framework to assess the feasibility of silvofishery system more comprehensively. Economic valuation using the market price, benefit transfer, production function approach, Cobb-Douglas, in turn, is used to reveal the economic value of services for supply, water purification, carbon storage in mangroves in brackish water ponds and habitats. The results show that the factors driving the conversion of mangrove land simultaneously affected the change in mangrove area. Partially, improving welfare, education levels, and village development have a significant effect on the conversion of mangrove ecosystems into non-silvofishery brackish water ponds. In contrast, population growth is associated with increased mangrove area, highlighting the complex dynamics of mangrove ecosystem conversion. Next, this study demonstrates that economic incentives, specifically producer surplus and production cost efficiency, are the primary drivers for implementing silvofishery systems. The potential for additional income directly influences the adoption of silvofishery brackish-water ponds. Community participation, technical training, and perceptions of mangrove benefits exert an indirect influence on adoption. This study concludes that although the annual net income from the non-silvofishery system (IDR 368.33 million/ha) is 3.64% higher than that of the silvofishery system (IDR 355.41 million/ha), financial cost-benefit analysis (CBA) demonstrates that the silvofishery system is more financially viable, as indicated by higher FNPV and FBCR values. This reflects superior financial performance and efficiency for the silvofishery system. The greater economic feasibility of the silvofishery system results from the inclusion of social benefits provided by mangrove ecosystem services, such as water purification (IDR 102,286,444/ha), carbon storage (IDR 47,910,201.97/ha), and the habitat's function as a nursery ground (IDR 92,539,520/ha/year), all of which contribute substantially to the total economic value. First, the Deli Serdang Regency Government should integrate the economic value of mangrove ecosystem services, such as nursery ground functions, water purification, and carbon storage, into coastal pond management planning and evaluation as a basis for setting priorities for sustainable coastal development. Second, the regional government should formulate incentive policies and regulations that support the adoption of silvofishery systems through technical assistance, access to financing, and conservation-based incentive schemes, thereby increasing economic benefits for local communities while maintaining the long-term sustainability of mangrove ecosystems.